Dituduh Berkhianat, Presiden Korea Selatan Yoon Dilarang ke Luar Negeri, Kantornya Digeledah

Meskipun Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, keputusan partainya untuk mendelegasikan kewenangan presiden kepada perdana menteri telah menjerumuskan sekutu utama Amerika Serikat (AS) tersebut ke dalam krisis konstitusional.

Yoon telah menolak seruan, termasuk beberapa dari dalam partainya sendiri, untuk mengundurkan diri, tetapi masa depannya tampak lebih tidak pasti selama akhir pekan ketika kantor berita Yonhap melaporkan dia sedang diselidiki secara pidana atas tuduhan pengkhianatan.

Jaksa pada hari Minggu menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember, Yonhap melaporkan.

Yoon memberi militer kekuasaan darurat yang luas pada tanggal 3 Desember untuk membasmi apa yang disebutnya "pasukan anti-negara" dan lawan politik yang menghalangi.

Dia mencabut perintah tersebut enam jam kemudian, setelah parlemen memberikan suara menentang keputusan tersebut.

Di tengah reaksi keras tersebut, sejumlah pejabat militer, termasuk penjabat menteri pertahanan, mengatakan mereka tidak akan mengikuti perintah baru untuk memberlakukan darurat militer lagi.

Partai Demokrat (DP) yang beroposisi utama telah menyerukan agar Yoon dicabut kewenangannya atas militer.

DP juga menuntut penangkapan Yoon dan pejabat militer yang terlibat dalam kegagalan darurat militer.

Pimpinan satuan tugas yang dibentuk partai Yoon untuk menangani pengunduran dirinya yang "tertib" pada akhirnya, Lee Yang-soo, mengatakan tim akan mempertimbangkan semua opsi dan waktu untuk pengunduran diri presiden lebih awal "tanpa batasan apa pun".

Pada hari Minggu, Ketua PPP Han Dong-hoon mengatakan presiden akan dikecualikan dari urusan luar negeri dan urusan negara lainnya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengelola urusan pemerintahan.