China Awasi Ketat Penggunaan Paspor, Warga Sulit Bepergian ke Luar Negeri
Rabu, 20 November 2024 - 08:43 WIB
China awasi ketat penggunaan paspor, warganya sulit bepergian ke luar negeri. Foto/Emperor Tech
BEIJING - China dilaporkan semakin memperketat cengkeramannya terhadap hak dasar warganya untuk bepergian ke luar negeri, dengan menerapkan jaringan pembatasan yang secara efektif “memenjarakan” jutaan orang di dalam perbatasan mereka sendiri.
Mengutip dari European Times, Rabu (20/11/2024), langkah-langkah terbaru pemerintah China untuk membatasi perjalanan internasional telah mengubah kontrol paspor menjadi alat kontrol sosial yang ampuh, menandai kemunduran signifikan dalam kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM).
Luasnya pembatasan ini mengejutkan. Guru, karyawan sektor perbankan, dan bahkan siswa kini menghadapi rintangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam upaya mereka untuk meninggalkan negara tersebut.
Staf sekolah dipaksa menyerahkan paspor mereka ke kantor Partai Komunis China (CCP), sementara pekerja sektor perbankan harus melalui proses persetujuan yang rumit hanya untuk berlibur ke luar negeri.
Di beberapa kota, para pekerja ini dibatasi untuk meninggalkan China hanya sekali atau dua kali per tahun—pembatasan yang membuat sistem feodal abad pertengahan tampak liberal jika keduanya dibandingkan.
Pembenaran pemerintah China atas tindakan sewenang-wenang ini berkutat pada masalah keamanan nasional hingga upaya antikorupsi, tetapi pesan yang mendasarinya jelas: Beijing menginginkan kendali penuh atas pergerakan, pemikiran, dan hubungan warga negaranya dengan dunia luar.
Penerapan pembatasan ini sangat agresif sejak Presiden Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2012, dengan pandemi Covid-19 menjadi katalisator yang tepat untuk pengetatan lebih lanjut.
Matthew, seorang tenaga profesional di Kementerian Keuangan China, harus mengubur impian sederhananya untuk melakukan perjalanan tahunan bersama istrinya karena pembatasan ini.
Mengutip dari European Times, Rabu (20/11/2024), langkah-langkah terbaru pemerintah China untuk membatasi perjalanan internasional telah mengubah kontrol paspor menjadi alat kontrol sosial yang ampuh, menandai kemunduran signifikan dalam kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM).
Luasnya pembatasan ini mengejutkan. Guru, karyawan sektor perbankan, dan bahkan siswa kini menghadapi rintangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam upaya mereka untuk meninggalkan negara tersebut.
Staf sekolah dipaksa menyerahkan paspor mereka ke kantor Partai Komunis China (CCP), sementara pekerja sektor perbankan harus melalui proses persetujuan yang rumit hanya untuk berlibur ke luar negeri.
Di beberapa kota, para pekerja ini dibatasi untuk meninggalkan China hanya sekali atau dua kali per tahun—pembatasan yang membuat sistem feodal abad pertengahan tampak liberal jika keduanya dibandingkan.
Pembenaran pemerintah China atas tindakan sewenang-wenang ini berkutat pada masalah keamanan nasional hingga upaya antikorupsi, tetapi pesan yang mendasarinya jelas: Beijing menginginkan kendali penuh atas pergerakan, pemikiran, dan hubungan warga negaranya dengan dunia luar.
Penerapan pembatasan ini sangat agresif sejak Presiden Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2012, dengan pandemi Covid-19 menjadi katalisator yang tepat untuk pengetatan lebih lanjut.
Matthew, seorang tenaga profesional di Kementerian Keuangan China, harus mengubur impian sederhananya untuk melakukan perjalanan tahunan bersama istrinya karena pembatasan ini.
Lihat Juga :
tulis komentar anda