WASHINGTON - Saat berkampanye pada pemilu presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump merupakan kandidat yang paling sering berteriak tentang kecurangan. Tapi, dia justru mampu memenangkan pemilu tersebut setelah mendapatkan lebih dari 270 suara elektoral.

Selama masa kampanye, mantan presiden tersebut berulang kali memperingatkan tentang penipuan pemilih, termasuk kemungkinan bahwa warga negara asing memberikan suara sebagai bagian dari rencana Demokrat untuk mendistorsi hasil pemilu agar menguntungkan Harris — klaim yang dibantah para pakar sebagai tidak benar.

Timnya telah mengajukan sejumlah tuntutan hukum terkait dugaan penyimpangan pada daftar pemilih, daftar orang-orang yang memenuhi syarat untuk memberikan suara.

Dan Trump juga menggunakan slogan “terlalu besar untuk dicurangi” untuk mendesak para pendukungnya agar memberikan suara dalam jumlah yang cukup besar untuk “menjamin kita menang dengan margin lebih dari sekadar penipuan”.



“Dia sudah mengumumkan bahwa dia adalah pemenang bahkan sebelum surat suara dihitung. Ini adalah klaim yang sama yang dibuatnya pada tahun 2020: Jika dia bukan pemenang penghitungan resmi, itu hanya bisa terjadi karena penipuan,” kata James Gardner, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Buffalo di negara bagian New York.

“Dia telah meletakkan dasar untuk meneriakkan penipuan dan penyimpangan hanya karena dia mungkin tidak menang. Jika itu titik awal Anda, fakta bahwa butuh waktu lama untuk menghitung surat suara hanyalah satu dari sejuta hal berbeda yang dapat Anda katakan.”

Menurut Gardner, “akar masalahnya m adalah bahwa Partai Republik di bawah Trump tidak bersedia bermain sesuai aturan demokrasi.

“Mereka percaya bahwa mereka layak berkuasa terlepas dari hasil pemilu. Jadi sebagai hasilnya, mereka tidak mematuhi etika permainan adil demokrasi. Demokrasi didasarkan pada aturan persaingan yang adil, dan Partai Republik Trump tidak berkomitmen pada aturan tersebut.”

3 Jenis Kecurangan Pemilu AS 2024, Salah Satunya Prosedur Berbeda di Negara Bagian

1, AS Tidak Memiliki Daftar Pemilih Terpusat

AS tidak memiliki daftar pemilih pusat. AS memiliki banyak daftar yang berbeda. Dan daftar tersebut akan selalu sedikit meleset.

Charles Stewart, seorang ahli data pemilu di MIT, ingat berada di sebuah konferensi 20 tahun yang lalu, dan seorang pejabat pemilu dari Belgia berbicara tentang daftar pemilih.

“Ia berkata, ‘Masalah dengan kalian orang Amerika adalah kalian tidak pernah ditaklukkan oleh Napoleon,’” kenang Stewart. “Napoleon ingin tahu di mana semua orang berada.”

Dengan kata lain, banyak negara demokrasi memiliki daftar pemilih nasional. Namun di AS yang terdesentralisasi, daftar tersebut dikelola di tingkat negara bagian dan lokal, yang membuat petugas pemilu di seluruh negeri selalu berusaha mengikuti perkembangan populasi yang berpindah dan meninggal dan umumnya berubah setiap hari.

Itu masalah yang sulit, terutama ketika orang-orang juga skeptis terhadap pemerintah yang memiliki terlalu banyak informasi mereka.

“Semua orang berbicara tentang keinginan agar sistem pemerintahan bekerja dengan lancar,” kata Wesley Wilcox, seorang Republikan yang menjalankan pemilu di Marion County, Florida. “Namun dalam hal yang sama, Anda kembali dan berkata kami tidak ingin Big Brother mengetahui tentang ini, itu, dan yang lainnya.”

Masalah data mendasar ini muncul dalam dua narasi konspirasi besar seputar pemilu:

Klaim ini berpusat pada fakta bahwa puluhan juta warga Amerika pindah setiap tahun. Ketika mereka pindah, mereka tidak secara otomatis dihapus dari daftar pemilih di wilayah hukum sebelumnya. Hukum federal menetapkan proses khusus tentang cara menghapus pemilih dari daftar pemilih sebelumnya yang melibatkan sejumlah siklus pemilu yang harus dilalui sebelum mereka dapat dihapus.

Proses tersebut membutuhkan waktu, yang berarti ada “kayu mati” di daftar pemilih setiap negara bagian, seperti yang dikatakan Stewart, tetapi negara bagian juga terus berupaya menghapusnya dalam batas hukum. Sebuah laporan oleh Komisi Bantuan Pemilu federal menemukan bahwa dalam dua tahun antara pemilihan presiden 2020 dan pemilihan sela 2022, negara bagian menghapus lebih dari 19 juta catatan pemilih dari daftar mereka.

2. Adanya Disinformasi

Elon Musk, pemilik X dan penyebar utama narasi pemilu yang tidak berdasar, baru-baru ini menyebarkan versi klaim ini tentang Michigan.

"Michigan memiliki lebih banyak pemilih terdaftar daripada warga negara yang memenuhi syarat!?" tulisnya.

Namun, postingannya tidak menyebutkan bahwa lebih dari satu juta pemilih yang dimaksudnya ada dalam daftar pemilih "tidak aktif" Michigan, dan karena itu akan segera dihapus.

Michigan memiliki 7,9 juta warga negara yang berusia pemilih, dan 7,2 juta pemilih terdaftar aktif.

Untuk lebih jelasnya, setiap penelitian menemukan bahwa warga negara non-AS tidak memberikan suara dalam jumlah yang besar. Penghalang terbesar adalah bahwa setiap warga negara non-AS yang mencoba memberikan suara berisiko dideportasi dan membahayakan kemampuan mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan.

“Apakah Anda benar-benar berpikir mereka ingin pergi ke lembaga pemerintah dan menunjukkan foto dan tanda pengenal?” Wilcox, pejabat pemilihan Marion County, berkata tentang imigran ilegal. “Mereka tidak tahu. Mereka lebih suka tidak ada yang tahu mereka ada di sini.”

Namun, terkadang warga negara non-AS masuk dalam daftar pemilih, biasanya karena kesalahan birokrasi.

Para ahli mengatakan sistem pendaftaran pemilih otomatis menghasilkan daftar pemilih yang lebih bersih, tetapi tahun ini saja, kesalahan dalam meluncurkan sistem baru Minnesota menyebabkan sekitar 1.000 orang yang belum mengonfirmasi kewarganegaraan negara bagian tersebut ditambahkan ke daftar pemilih. Kesalahan itu ditandai, pendaftaran dihapus dan proses pengawasan baru ditambahkan.

“Kami segera menonaktifkan catatan tersebut, tetapi yang tersisa adalah masalah kesalahan manusia,” kata Steve Simon, sekretaris negara bagian Demokrat Minnesota.

3. Prosedur yang Berbeda di Banyak Negara Bagian

Melansir Al Jazeera, penghitungan suara memerlukan waktu di AS karena berbagai alasan, termasuk bagaimana pemilihan umum diselenggarakan dan bagaimana surat suara diproses.

Setiap negara bagian AS menyelenggarakan pemilihan umum dengan caranya sendiri, dan akibatnya, penghitungan suara setiap negara bagian memerlukan waktu yang berbeda, jelas Ciara Torres-Spelliscy, seorang profesor hukum di Stetson University College of Law di Florida.

Misalnya, negara bagian medan pertempuran Pennsylvania dan Wisconsin tidak mengizinkan surat suara yang dikirim melalui pos diproses sebelum Hari Pemilihan, yang berarti penghitungan masing-masing kemungkinan akan memakan waktu lebih lama.

"Yang lain memulai lebih awal dengan memulai proses penghitungan lebih awal selama periode pemungutan suara awal," kata Torres-Spelliscy kepada Al Jazeera melalui email.

"Dan negara bagian memiliki jumlah penduduk yang sangat berbeda. Wyoming memiliki jumlah penduduk yang sedikit sementara California memiliki lebih banyak penduduk daripada Kanada. Semakin besar jumlah pemilih, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung surat suara mereka, yang jumlahnya bisa mencapai jutaan."

Sementara itu, negara bagian juga harus memilah-milah apa yang dikenal sebagai surat suara sementara. Ini adalah surat suara yang diberikan oleh orang-orang yang status pendaftaran pemilihnya harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum suara mereka dihitung, sehingga memerlukan waktu sedikit lebih lama.

Pada akhirnya, fakta bahwa penghitungan suara dapat memakan waktu berjam-jam — atau bahkan berhari-hari — setelah Hari Pemilihan bukanlah tanda adanya tindakan ilegal, kata Torres-Spelliscy. "Hanya karena negara bagian yang berpenduduk padat membutuhkan waktu beberapa hari untuk menghitung jutaan suara bukanlah bukti adanya kecurangan."