Darurat Militer Berakhir, Kedutaan Besar Prancis di Korea Selatan Cabut Pembatasan

SEOUL - Setelah keputusan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mencabut darurat militer di Korea Selatan, beberapa kedutaan melonggarkan peringatan yang mereka keluarkan semalam, saat kekacauan melanda negara itu.

"Situasi telah berubah menjadi penyelesaian damai dan politis," ungkap pernyataan Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis di Korea Selatan memposting pada pukul 7 pagi waktu setempat.

Kedubes Prancis menjelaskan, "Kedutaan besar mencabut pembatasan yang telah dikeluarkannya pada malam hari dan mengundang masyarakat untuk melanjutkan aktivitas normal mereka."

Meskipun demikian, masih ada banyak polisi di beberapa bagian ibu kota Seoul setelah kekacauan tersebut.

Berbicara dari Washington DC, koresponden Al Jazeera Patty Culhane mengatakan para pejabat Amerika Serikat (AS) mengamati situasi di Korea Selatan "dengan sangat khawatir".

"Ada pengarahan hari ini di Departemen Luar Negeri. Sebagian besar pengarahan difokuskan pada masalah ini," papar dia.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell menekankan pada pengarahan tersebut bahwa, "Komitmen terhadap Korea Selatan sangat kuat".

Namun, dia mengindikasikan posisi AS mendukung pemungutan suara di badan legislatif Korea Selatan untuk mencabut seruan Presiden Yoon untuk darurat militer.

Culhane mengatakan kejadian pada hari Selasa di Korea Selatan juga mengejutkan AS.

"Mereka tidak diberi tahu sebelumnya oleh kantor presiden dan mereka tidak mengubah keamanan apa pun di sekitar kedutaan mereka," ujar dia.

"Namun, ini akan menjadi masalah besar, jika terjadi sebaliknya. AS menganggap Korea Selatan sebagai salah satu sekutu utamanya di kawasan tersebut. Korea Selatan memiliki lebih dari 28.000 tentara AS di sana. Jadi, banyak orang di Washington mengamati ini dan berbicara dengan rekan-rekan mereka untuk mencoba dan memastikan bahwa ini diselesaikan," papar dia.