Siapa Paetongtarn Shinawatra? Politikus Cantik dan Muda yang Jadi PM Thailand dan Mewujudkan Perubahan
Sabtu, 17 Agustus 2024 - 17:26 WIB
Baik Thaksin maupun Yingluck meninggalkan Thailand untuk mengasingkan diri guna menghindari penangkapan hingga Thaksin kembali ke Thailand pada bulan Agustus 2023.
Selain menjadi orang termuda yang memimpin, Paetongtarn adalah perdana menteri perempuan kedua di Thailand setelah bibinya.
Foto/AP
Pengangkatan Paetongtarn terjadi di tengah pertikaian yang berlangsung lama antara kelompok militer pro-kerajaan dan partai-partai populis yang terkait dengan partai Pheu Thai.
Setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014, Jenderal Prayuth Chan-o-cha, panglima militer, mengatakan bahwa militer telah turun tangan untuk mengakhiri perpecahan politik dan disfungsi yang pahit dalam pemerintahan. Pada tahun 2017, pemerintahan militer memperkenalkan konstitusi baru.
Militer tetap memegang kendali hingga tahun 2019, ketika pemilihan umum pertama diadakan setelah penundaan yang lama.
Di bawah Srettha, pada tahun 2023 partai Pheu Thai bersekutu dengan militer yang sama yang telah menggulingkan pemerintahannya pada tahun 2014.
Sebelumnya, Pheu Thai yang mendeklarasikan diri sebagai “pro-demokrasi” telah berkoalisi dengan Partai Move Forwards (MPF), tetapi MPF meninggalkan koalisi tersebut tiga bulan setelah pemilihan umum 2023.
MFP, yang mengambil sikap kritis terhadap monarki, telah memenangkan jumlah kursi terbanyak dalam pemilihan umum 2023 tetapi diblokir dari pembentukan pemerintahan oleh Senat yang ditunjuk militer. Pheu Thai kemudian membentuk pemerintahan.
Selain menjadi orang termuda yang memimpin, Paetongtarn adalah perdana menteri perempuan kedua di Thailand setelah bibinya.
3. Figur Sentral dalam Konflik Partai Populis dan Kelompok Pro-kerajaan
Foto/AP
Pengangkatan Paetongtarn terjadi di tengah pertikaian yang berlangsung lama antara kelompok militer pro-kerajaan dan partai-partai populis yang terkait dengan partai Pheu Thai.
Setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014, Jenderal Prayuth Chan-o-cha, panglima militer, mengatakan bahwa militer telah turun tangan untuk mengakhiri perpecahan politik dan disfungsi yang pahit dalam pemerintahan. Pada tahun 2017, pemerintahan militer memperkenalkan konstitusi baru.
Militer tetap memegang kendali hingga tahun 2019, ketika pemilihan umum pertama diadakan setelah penundaan yang lama.
Di bawah Srettha, pada tahun 2023 partai Pheu Thai bersekutu dengan militer yang sama yang telah menggulingkan pemerintahannya pada tahun 2014.
Sebelumnya, Pheu Thai yang mendeklarasikan diri sebagai “pro-demokrasi” telah berkoalisi dengan Partai Move Forwards (MPF), tetapi MPF meninggalkan koalisi tersebut tiga bulan setelah pemilihan umum 2023.
MFP, yang mengambil sikap kritis terhadap monarki, telah memenangkan jumlah kursi terbanyak dalam pemilihan umum 2023 tetapi diblokir dari pembentukan pemerintahan oleh Senat yang ditunjuk militer. Pheu Thai kemudian membentuk pemerintahan.
tulis komentar anda