Pemerintahan Prancis bisa Runtuh Pekan Ini

PARIS - Perdana Menteri (PM) Prancis Michel Barnier bisa menghadapi mosi tidak percaya pada hari Rabu (4/12/2024) dalam sengketa anggaran yang melibatkan pengeluaran sosial.

Kabar itu diungkap Politico Uni Eropa. Presiden Emmanuel Macron menunjuk Barnier pada bulan September, membuat marah Front Populer Baru (NPF) yang berhaluan kiri.

Langkah Macron itu bertujuan menyingkirkan National Rally (RN) yang berhaluan kanan dalam pemilu parlemen cepat musim panas ini.

Pemerintah minoritas yang didukung Macron telah mempertahankan kekuasaan dengan mempermainkan kedua belah pihak sejak saat itu.

Namun anggaran yang akan datang telah memaksa faksi-faksi parlemen ke dalam konflik terbuka.

Anggaran yang diusulkan Barnier adalah "hukuman" yang akan membuat Prancis semakin miskin, dan RN yang berhaluan kanan akan memberikan suara menentang pemerintah "kecuali ada keajaiban di menit-menit terakhir," menurut Pemimpin Partai Jordan Bardella kepada radio RTL pada hari Senin.

Prancis adalah ekonomi terbesar kedua di zona Euro tetapi memiliki "segunung utang," menurut Politico, saat "pemerintahnya tidak pernah serapuh ini atau parlemennya sangat tidak terpecah belah selama satu generasi."

Pemerintah membutuhkan persetujuan Majelis Nasional untuk anggaran jaminan sosial tahun depan guna menghindari krisis politik dan keuangan.

Defisit Prancis diperkirakan mencapai 6,1% dari PDB tahun depan. Usulan awal Barnier adalah memangkas pengeluaran sebesar 40 miliar euro (USD41,87 miliar) dan menaikkan pajak sebesar 20 miliar euro.

Masalahnya, menurut Politico, adalah kedua opsi untuk meloloskan anggaran tersebut memerlukan kerja sama dari RN.