PM Hasina Kabur dengan Helikopter, Militer Kuasai Bangladesh dan Umumkan Revolusi

Polarisasi yang intens ini—Liga Awami versus partai lainnya— merupakan sebagian alasan protes. Alasan lainnya adalah ekonomi.

Bagi banyak anak muda terpelajar di negara itu, jalan yang stabil berarti mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, tetapi hal itu semakin mustahil.

Para pengunjuk rasa menyalahkan sistem kuota yang menyediakan hingga 30 persen pekerjaan pemerintah untuk kerabat tentara dari perang tahun 1971 untuk kemerdekaan—tetapi yang dikeluhkan para pengunjuk rasa menguntungkan anggota Liga Awami dan sekutunya.

Hasina dipuji karena ledakan ekonomi tak lama setelah dia menjabat untuk kedua kalinya pada tahun 2008.

"Pemerintah memiliki catatan ekonomi yang relatif kuat selama 15 tahun berkuasa," kata Geoffrey McDonald, seorang pakar tamu di US Institute of Peace, kepada Vox.

"Telah terjadi peningkatan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tingkat pendapatan [yang meningkat], dan banyak indikator pembangunan manusia yang mengungguli banyak negara tetangganya."

"Tetapi banyak pertumbuhan Bangladesh terjadi di bidang-bidang seperti tekstil, yang bukan merupakan aliran pekerjaan yang besar bagi lulusan universitas," imbuh Paul Staniland, seorang profesor ilmu politik di Universitas Chicago, kepada Vox.

"Jadi sistem kuota [penerimaan pegawai negeri] ini dipandang sebagai semacam pembatasan artifisial terhadap pasokan pekerjaan bagi orang-orang terpelajar."

Tetapi masalah ekonomi di Bangladesh tidak terbatas pada kelas menengah; seperti banyak negara lain di Asia Selatan dan di seluruh dunia, warga Bengali menderita inflasi tinggi—sekitar 9,9 persen saat laporan ini diterbitkan—yang membuat warga biasa semakin sulit untuk membeli kebutuhan pokok.

Secara politik, warga Bangladesh juga muak; pemilu pada tahun 2018 dan Januari lalu secara luas dianggap sebagai penipuan, dan orang-orang tidak lagi merasa memiliki suara dalam memilih pemerintahan yang dapat menanggapi kebutuhan mereka.