Profil Kais Saied, Presiden Tunisia yang Pecat Menteri Agama Setelah Puluhan Warga Meninggal dalam Ibadah Haji
Rabu, 26 Juni 2024 - 12:15 WIB
Presiden Tunisia Kais Saied. Foto/REUTERS
TUNIS - Presiden Tunisia Kais Saied memecat Menteri Agama Ibrahim Chaibi setelah banyak warganya yang meninggal ketika menjalankan ibadah haji.
Kabar terbaru menyebutkan ada sekitar 49 warga Tunisia yang meninggal di Tanah Suci.
Dilansir dari The Sun, Kementerian masih belum merinci penyebab kematian tersebut apakah karena suhu tinggi di Arab Saudi atau bukan. Meski begitu, angka kematian yang tinggi ini sebenarnya tidak hanya menimpa jemaah dari Tunisia.
Penghitungan AFP pada hari Jumat, yang mengumpulkan pernyataan resmi dan laporan dari diplomat yang terlibat dalam respons tersebut, menyebutkan jumlah korban jiwa mencapai 1.126 orang, lebih dari separuhnya berasal dari Mesir.
Pemecatan Menteri Agama karena alasan ini lantas membuat sosok Presiden Tunisia Kais Saied mendapat banyak sorotan.
Sebenarnya bukan kali ini saja Presiden tersebut membuat keputusan kontroversial. Pada tahun 2021 lalu dirinya tercatat sempat melakukan kudeta mandiri.
Dikutip dari Britannica, Kais Saied adalah seorang profesor hukum dan politikus Tunisia yang menjabat sebagai presiden di tahun 2019.
Pria kelahiran 22 Februari 1958 ini adalah putra dari Moncef Saied dan Zakia Bellagha. Pria asal Tunis ini tercatat telah menempuh pendidikan di Institut Hukum Humaniter Internasional Universitas Tunis.
Dia mengajar di tingkat universitas selama beberapa tahun, meskipun ia tidak pernah menyelesaikan gelar doktornya.
Saied memperoleh ketenaran di Tunisia sebagai ahli hukum tata negara antara tahun 1990 dan 1995. Setelah itu, ia sempat diangkat menjadi wakil presiden asosiasi tersebut di tahun 1995.
Ahli hukum ini juga sempat menjadi anggota kelompok ahli dari Sekretariat Jenderal Liga Arab antara tahun 1989 dan 1990.
Dia juga menjabat sebagai ahli di Institut Arab untuk Hak Asasi Manusia dari tahun 1993 hingga 1995, dan anggota komite ahli yang bertanggung jawab untuk merevisi rancangan Konstitusi Tunisia pada tahun 2014.
Saied adalah salah satu kandidat pertama yang diumumkan pada pemilihan presiden Tunisia 2019. Ia mencalonkan diri sebagai seorang konservatif sosial independen untuk berusaha menarik pemilih muda.
Saied dilantik sebagai presiden Tunisia pada 23 Oktober 2019. Ia adalah presiden pertama yang lahir setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956.
Selama menjadi Presiden Tunisia, Saied sempat membebaskan perdana menteri dari tugasnya, mengambil alih kekuasaan eksekutif, memberhentikan Parlemen dan menutup kantor beberapa kantor berita asing di tahun 2021.
Keputusan tersebut dikecam oleh organisasi hak asasi manusia dan dianggap oleh beberapa media asing dan entitas politik Tunisia sebagai kudeta mandiri.
Kemudian di tahun 2022, Saied membubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi, badan yang bertanggung jawab atas independensi peradilan.
Hal ini terjadi beberapa hari setelah keputusan negara tersebut membubarkan badan peradilan tertinggi yang menuai kecaman internasional.
Akibat keputusan Presiden tersebut, lebih dari dua ratus hakim dan pengacara berjubah hitam berdemonstrasi di luar pengadilan utama di ibu kota Tunisia pada Kamis, 10 Februari 2022.
Sejak kudeta mandiri, beberapa penangkapan terhadap politisi tingkat tinggi seperti mantan Perdana Menteri Ali Larayedh, mantan Perdana Menteri Hamadi Jebali dan mantan Presiden Moncef Marzouki dan banyak lagi telah dilakukan.
Kabar terbaru menyebutkan ada sekitar 49 warga Tunisia yang meninggal di Tanah Suci.
Dilansir dari The Sun, Kementerian masih belum merinci penyebab kematian tersebut apakah karena suhu tinggi di Arab Saudi atau bukan. Meski begitu, angka kematian yang tinggi ini sebenarnya tidak hanya menimpa jemaah dari Tunisia.
Penghitungan AFP pada hari Jumat, yang mengumpulkan pernyataan resmi dan laporan dari diplomat yang terlibat dalam respons tersebut, menyebutkan jumlah korban jiwa mencapai 1.126 orang, lebih dari separuhnya berasal dari Mesir.
Pemecatan Menteri Agama karena alasan ini lantas membuat sosok Presiden Tunisia Kais Saied mendapat banyak sorotan.
Sebenarnya bukan kali ini saja Presiden tersebut membuat keputusan kontroversial. Pada tahun 2021 lalu dirinya tercatat sempat melakukan kudeta mandiri.
Profil Kais Saied
Dikutip dari Britannica, Kais Saied adalah seorang profesor hukum dan politikus Tunisia yang menjabat sebagai presiden di tahun 2019.
Pria kelahiran 22 Februari 1958 ini adalah putra dari Moncef Saied dan Zakia Bellagha. Pria asal Tunis ini tercatat telah menempuh pendidikan di Institut Hukum Humaniter Internasional Universitas Tunis.
Dia mengajar di tingkat universitas selama beberapa tahun, meskipun ia tidak pernah menyelesaikan gelar doktornya.
Saied memperoleh ketenaran di Tunisia sebagai ahli hukum tata negara antara tahun 1990 dan 1995. Setelah itu, ia sempat diangkat menjadi wakil presiden asosiasi tersebut di tahun 1995.
Ahli hukum ini juga sempat menjadi anggota kelompok ahli dari Sekretariat Jenderal Liga Arab antara tahun 1989 dan 1990.
Dia juga menjabat sebagai ahli di Institut Arab untuk Hak Asasi Manusia dari tahun 1993 hingga 1995, dan anggota komite ahli yang bertanggung jawab untuk merevisi rancangan Konstitusi Tunisia pada tahun 2014.
Saied adalah salah satu kandidat pertama yang diumumkan pada pemilihan presiden Tunisia 2019. Ia mencalonkan diri sebagai seorang konservatif sosial independen untuk berusaha menarik pemilih muda.
Saied dilantik sebagai presiden Tunisia pada 23 Oktober 2019. Ia adalah presiden pertama yang lahir setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956.
Selama menjadi Presiden Tunisia, Saied sempat membebaskan perdana menteri dari tugasnya, mengambil alih kekuasaan eksekutif, memberhentikan Parlemen dan menutup kantor beberapa kantor berita asing di tahun 2021.
Keputusan tersebut dikecam oleh organisasi hak asasi manusia dan dianggap oleh beberapa media asing dan entitas politik Tunisia sebagai kudeta mandiri.
Kemudian di tahun 2022, Saied membubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi, badan yang bertanggung jawab atas independensi peradilan.
Hal ini terjadi beberapa hari setelah keputusan negara tersebut membubarkan badan peradilan tertinggi yang menuai kecaman internasional.
Akibat keputusan Presiden tersebut, lebih dari dua ratus hakim dan pengacara berjubah hitam berdemonstrasi di luar pengadilan utama di ibu kota Tunisia pada Kamis, 10 Februari 2022.
Sejak kudeta mandiri, beberapa penangkapan terhadap politisi tingkat tinggi seperti mantan Perdana Menteri Ali Larayedh, mantan Perdana Menteri Hamadi Jebali dan mantan Presiden Moncef Marzouki dan banyak lagi telah dilakukan.
(sya)
tulis komentar anda