Bagaimana Kasus Perubahan Iklim berdampak pada Penegakan HAM di Eropa?
Kamis, 25 April 2024 - 17:55 WIB
Foto/Reuters
Panel yang beranggotakan 17 hakim dapat mengeluarkan putusan yang sangat berbeda untuk setiap kasus. Keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
“Ketiga kasus tersebut sangat berbeda dalam hal siapa yang mengajukan kasus ini, pemerintah mana yang digugat, dan apa yang ditanyakan dalam kasus tersebut,” kata Lucy Maxwell, salah satu direktur Climate Litigation Network.
Beberapa negara yang terlibat berpendapat bahwa kasus-kasus tersebut tidak dapat diterima. Swiss mengatakan bukanlah tugas Strasbourg untuk menjadi “mahkamah agung” dalam masalah lingkungan hidup atau menegakkan perjanjian iklim.
Pengadilan mungkin memutuskan suatu kasus terlalu sulit untuk dimasukkan ke dalam kerangka Pengadilan yang ada dan perlu diputuskan di tingkat nasional, kata Maxwell. Hal terakhir ini merupakan hasil umum yang dapat meningkatkan akuntabilitas nasional.
“Pengadilan Eropa dapat mengeluarkan deklarasi bahwa pemerintah-pemerintah tersebut tidak mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka karena target tahun 2030 mereka terlalu lemah dan tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan,” katanya.
Foto/Reuters
Keputusan yang menentang pemerintah Swiss atau Portugis akan “mengirimkan pesan yang jelas bahwa pemerintah mempunyai kewajiban hukum untuk secara signifikan meningkatkan upaya mereka memerangi perubahan iklim guna melindungi hak asasi manusia,” kata Maxwell.
Panel yang beranggotakan 17 hakim dapat mengeluarkan putusan yang sangat berbeda untuk setiap kasus. Keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
“Ketiga kasus tersebut sangat berbeda dalam hal siapa yang mengajukan kasus ini, pemerintah mana yang digugat, dan apa yang ditanyakan dalam kasus tersebut,” kata Lucy Maxwell, salah satu direktur Climate Litigation Network.
Beberapa negara yang terlibat berpendapat bahwa kasus-kasus tersebut tidak dapat diterima. Swiss mengatakan bukanlah tugas Strasbourg untuk menjadi “mahkamah agung” dalam masalah lingkungan hidup atau menegakkan perjanjian iklim.
Pengadilan mungkin memutuskan suatu kasus terlalu sulit untuk dimasukkan ke dalam kerangka Pengadilan yang ada dan perlu diputuskan di tingkat nasional, kata Maxwell. Hal terakhir ini merupakan hasil umum yang dapat meningkatkan akuntabilitas nasional.
“Pengadilan Eropa dapat mengeluarkan deklarasi bahwa pemerintah-pemerintah tersebut tidak mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka karena target tahun 2030 mereka terlalu lemah dan tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan,” katanya.
Baca Juga
4. Pemerintah Memiliki Kewajiban Hukum
Foto/Reuters
Keputusan yang menentang pemerintah Swiss atau Portugis akan “mengirimkan pesan yang jelas bahwa pemerintah mempunyai kewajiban hukum untuk secara signifikan meningkatkan upaya mereka memerangi perubahan iklim guna melindungi hak asasi manusia,” kata Maxwell.
tulis komentar anda