Inggris Dituding Terlibat Pembunuhan Israel terhadap Pekerja Bantuan Inggris di Gaza
Kamis, 04 April 2024 - 18:50 WIB
“Pemerintah kita tidak hanya terlibat dalam genosida, namun mereka juga mengetahui hal tersebut,” ujar Apple.
Dia menjelaskan, “Berkali-kali Menteri Luar Negeri David Cameron dan para menteri FCDO menolak menjawab pertanyaan langsung mengenai nasihat hukum yang mereka terima. Mereka telah menyesatkan parlemen dan mengolok-olok demokrasi dan hukum internasional kita.”
Menurut kriteria perizinan ekspor senjatanya sendiri, pemerintah Inggris harus menghentikan penjualan senjata ketika terdapat risiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan dalam pelanggaran IHL.
Pada 19 Februari, Jaringan Aksi Hukum Global (GLAN) dan LSM hak-hak hukum Palestina Al-Haq tidak diberi izin membawa pemerintah ke pengadilan atas penjualan senjatanya.
Penolakan yang “keterlaluan” tersebut didasari dengan alasan pemerintah sedang melakukan proses rolling review.
Kini mereka telah diberikan kesempatan untuk melakukan sidang lisan untuk kembali berdebat agar kasus tersebut dapat dilanjutkan.
Sejak tahun 2015, Inggris telah melisensikan senjata senilai 487 juta poundsterling (USD617 juta) kepada Israel. Namun, jumlah ini tidak termasuk peralatan yang diekspor melalui lisensi terbuka.
Secara khusus, 15% dari nilai setiap pesawat tempur F-35 buatan AS, yang digunakan Israel untuk mengebom Gaza, dibuat di Inggris, yang ekspornya dilindungi lisensi terbuka tanpa batasan kuantitas atau nilai ekspor.
CAAT memperkirakan secara konservatif bahwa pengerjaan 36 unit F-35 yang diekspor ke Israel hingga tahun 2023 telah bernilai setidaknya 368 juta poundsterling (USD466 juta) untuk industri senjata Inggris.
Kampanye Menentang Perdagangan Senjata dan Solidaritas Palestina Cornwall mengadakan aksi darurat sekaligus protes di Falmouth, Cornwall pada Rabu malam. Salah satu orang yang tewas dalam serangan itu, James Henderson, berasal dari Falmouth.
Dia menjelaskan, “Berkali-kali Menteri Luar Negeri David Cameron dan para menteri FCDO menolak menjawab pertanyaan langsung mengenai nasihat hukum yang mereka terima. Mereka telah menyesatkan parlemen dan mengolok-olok demokrasi dan hukum internasional kita.”
Menurut kriteria perizinan ekspor senjatanya sendiri, pemerintah Inggris harus menghentikan penjualan senjata ketika terdapat risiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan dalam pelanggaran IHL.
Pada 19 Februari, Jaringan Aksi Hukum Global (GLAN) dan LSM hak-hak hukum Palestina Al-Haq tidak diberi izin membawa pemerintah ke pengadilan atas penjualan senjatanya.
Penolakan yang “keterlaluan” tersebut didasari dengan alasan pemerintah sedang melakukan proses rolling review.
Kini mereka telah diberikan kesempatan untuk melakukan sidang lisan untuk kembali berdebat agar kasus tersebut dapat dilanjutkan.
Sejak tahun 2015, Inggris telah melisensikan senjata senilai 487 juta poundsterling (USD617 juta) kepada Israel. Namun, jumlah ini tidak termasuk peralatan yang diekspor melalui lisensi terbuka.
Secara khusus, 15% dari nilai setiap pesawat tempur F-35 buatan AS, yang digunakan Israel untuk mengebom Gaza, dibuat di Inggris, yang ekspornya dilindungi lisensi terbuka tanpa batasan kuantitas atau nilai ekspor.
CAAT memperkirakan secara konservatif bahwa pengerjaan 36 unit F-35 yang diekspor ke Israel hingga tahun 2023 telah bernilai setidaknya 368 juta poundsterling (USD466 juta) untuk industri senjata Inggris.
Kampanye Menentang Perdagangan Senjata dan Solidaritas Palestina Cornwall mengadakan aksi darurat sekaligus protes di Falmouth, Cornwall pada Rabu malam. Salah satu orang yang tewas dalam serangan itu, James Henderson, berasal dari Falmouth.
tulis komentar anda