4 Negara Anti-Islam di Dunia
Rabu, 13 Maret 2024 - 21:21 WIB
“Masjid ini tidak punya tempat di Denmark,” kata Paludan dalam siaran langsung di halaman Facebook-nya, sambil dilindungi personel polisi anti huru hara.
Sementara itu, Denmark masih tetap terikat dengan kejahatan rasial ini karena pencabutan undang-undang penodaan agama di negara tersebut pada tahun 2017. Undang-undang penodaan agama di negara Nordik yang sekarang sudah tidak berlaku itu menuntut hukuman hingga empat bulan penjara jika terbukti bersalah, meskipun sebagian besar orang justru didenda. Tampaknya tindakan Paludan masih belum dapat dihukum karena tidak ada undang-undang di negara ini yang dapat menentangnya.
Seluruh situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai negara di mana imigrasi Muslim masih menjadi isu politik yang kontroversial, di mana status tempat tinggal sementara pengungsi Suriah seringkali dicabut dalam semalam, dan di mana partai-partai politik arus utama mempunyai gagasan untuk memindahkan fasilitas suaka mereka ke Rwanda untuk berhenti menampung pengungsi. di Denmark, dan tidak ada tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap politisi sayap kanan yang terus melukai sentimen jutaan orang: Apakah Denmark memaparkan kasus Islamofobia dalam bentuk tindakan?
Urfan Zahoor Ahmed, seorang pemimpin komunitas Muslim yang tergabung dalam Persatuan Muslim Denmark – yang didirikan pada tahun 2008, dan kini merupakan organisasi payung terbesar bagi asosiasi dan masjid Muslim di Denmark – mengatakan bahwa keberadaan Islamofobia di wilayah Denmark tidak dapat disangkal. institusi kekuasaan struktural dan pilihan individu berdasarkan kecenderungan.
“Sebenarnya lebih menyakitkan lagi ketika orang-orang mengatakan bahwa ini hanyalah kebebasan berpendapat. Dan Anda harus menerimanya karena sebagai minoritas Anda tidak boleh hidup dengan fitnah terhadap nabi suci dan kitab suci Anda," tuturnya.
Foto/Reuters
India rata-rata mengalami hampir dua peristiwa ujaran kebencian anti-Muslim per hari pada tahun 2023 dan tiga dari setiap empat peristiwa tersebut – atau 75 persen – terjadi di negara-negara bagian yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.
"Pada tahun 2023, peristiwa ujaran kebencian mencapai puncaknya antara bulan Agustus dan November, periode kampanye politik dan pemungutan suara di empat negara bagian besar," demikian laporan yang dirilis oleh India Hate Lab (IHL), sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Washington, DC.
Saat India menjelang pemungutan suara nasional dalam beberapa bulan mendatang, laporan pertama yang diterbitkan oleh IHL memetakan penyebaran ujaran kebencian anti-Muslim di seluruh negeri. Kelompok ini mendokumentasikan total 668 peristiwa ujaran kebencian.
Sementara itu, Denmark masih tetap terikat dengan kejahatan rasial ini karena pencabutan undang-undang penodaan agama di negara tersebut pada tahun 2017. Undang-undang penodaan agama di negara Nordik yang sekarang sudah tidak berlaku itu menuntut hukuman hingga empat bulan penjara jika terbukti bersalah, meskipun sebagian besar orang justru didenda. Tampaknya tindakan Paludan masih belum dapat dihukum karena tidak ada undang-undang di negara ini yang dapat menentangnya.
Seluruh situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai negara di mana imigrasi Muslim masih menjadi isu politik yang kontroversial, di mana status tempat tinggal sementara pengungsi Suriah seringkali dicabut dalam semalam, dan di mana partai-partai politik arus utama mempunyai gagasan untuk memindahkan fasilitas suaka mereka ke Rwanda untuk berhenti menampung pengungsi. di Denmark, dan tidak ada tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap politisi sayap kanan yang terus melukai sentimen jutaan orang: Apakah Denmark memaparkan kasus Islamofobia dalam bentuk tindakan?
Urfan Zahoor Ahmed, seorang pemimpin komunitas Muslim yang tergabung dalam Persatuan Muslim Denmark – yang didirikan pada tahun 2008, dan kini merupakan organisasi payung terbesar bagi asosiasi dan masjid Muslim di Denmark – mengatakan bahwa keberadaan Islamofobia di wilayah Denmark tidak dapat disangkal. institusi kekuasaan struktural dan pilihan individu berdasarkan kecenderungan.
“Sebenarnya lebih menyakitkan lagi ketika orang-orang mengatakan bahwa ini hanyalah kebebasan berpendapat. Dan Anda harus menerimanya karena sebagai minoritas Anda tidak boleh hidup dengan fitnah terhadap nabi suci dan kitab suci Anda," tuturnya.
4. India
Foto/Reuters
India rata-rata mengalami hampir dua peristiwa ujaran kebencian anti-Muslim per hari pada tahun 2023 dan tiga dari setiap empat peristiwa tersebut – atau 75 persen – terjadi di negara-negara bagian yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.
"Pada tahun 2023, peristiwa ujaran kebencian mencapai puncaknya antara bulan Agustus dan November, periode kampanye politik dan pemungutan suara di empat negara bagian besar," demikian laporan yang dirilis oleh India Hate Lab (IHL), sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Washington, DC.
Saat India menjelang pemungutan suara nasional dalam beberapa bulan mendatang, laporan pertama yang diterbitkan oleh IHL memetakan penyebaran ujaran kebencian anti-Muslim di seluruh negeri. Kelompok ini mendokumentasikan total 668 peristiwa ujaran kebencian.
tulis komentar anda