4 Negara Anti-Islam di Dunia

MOSKOW - Banyak negara di dunia, termasuk negara-negara di Eropa mengizinkan kejahatan kebencian terhadap umat Islam dengan melegalkan Islamofobia. Itu menunjukkan bagaimana banyak negara memosisikan diri sebagai anti-Islam.

Parahnya, banyak negara tersebut justru memperkenalkan undang-undang yang melarang atau membatasi praktik keagamaan mereka.

“Setiap tahun, kita melihat sebuah negara baru membuat rencana baru, dengan undang-undang baru, atau sebuah partai di Eropa yang melarang sesuatu, praktik keagamaan umat Islam,” kata seorang profesor di Universitas Turki-Jerman yang berbasis di Istanbul, Enes Bayrakli, dilansir Anadolu.

“Bisa berupa pelarangan menara, pelarangan masjid, pelarangan hijab, atau pelarangan burka.” Parahnya, Islamofobia semakin dilembagakan dan dilegalkan.

4 Negara Anti-Islam di Dunia

1. Prancis

Foto/Reuters

Menurut Alain Gabon, pakar Islam dari Universitas George Town, selama masa jabatannya, Emmanuel Macron serta berbagai pemerintahannya secara konsisten berupaya membawa Islamofobia negara dan masyarakat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ringkasnya, konsekuensi dari wacana, tindakan, dan kebijakannya, tidak hanya memperburuk penolakan yang sudah parah terhadap Islam dan diskriminasi yang menyertainya, namun juga telah membawanya ke tingkat penganiayaan yang nyata terhadap umat Islam," ujar Gabon.

Namun demikian, Presiden Macron jelas tidak menciptakan Islamofobia di Prancis dan dia juga bukan penyebab utamanya. Ini jauh sebelum pemilu pertamanya atau Republik ke-5 itu sendiri. Dari Perang Salib Abad Pertengahan yang diprakarsai oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 hingga “perang melawan Islamisme” yang dilancarkan Macron saat ini, serta abad-abad penting penaklukan kekaisaran, kolonisasi, dan Misi Peradaban rasis di negara-negara mayoritas Muslim seperti Aljazair, Islam dan umat Islam selalu ada.

Kemudian, menurut Julien Talpin, seorang peneliti ilmu politik di Pusat Penelitian Ilmiah Nasional (CNRS), Presiden Emmanuel Macron merupakan masa yang “suram” bagi Muslim Prancis – dengan penerapan undang-undang separatisme pada musim panas 2021 yang sangat penting.

Meskipun pemerintah mengklaim undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem sekuler Prancis, para kritikus mengatakan undang-undang tersebut secara tidak adil hanya mengasingkan komunitas Muslim dan membatasi kebebasan beragama.

“Kami melihat dengan jelas dalam debat Majelis Nasional bahwa sasarannya adalah komunitas Muslim,” katanya, dilansir Al Jazeera. “Ada gagasan bahwa ada masalah besar separatisme dan komunitarianisme di masyarakat, yang harus dilawan Perancis dengan hukum.”

Undang-undang ini pertama kali diperkenalkan setelah pembunuhan mengerikan terhadap Samuel Paty, seorang guru yang dipenggal oleh seorang pengungsi Muslim Rusia berusia 18 tahun setelah dia menunjukkan kartun Charlie Hebdo yang menggambarkan Nabi Muhammad kepada murid-muridnya.

"Konsekuensinya bagi komunitas Muslim sangat merugikan," kata Talpin. Selain puluhan masjid yang terpaksa ditutup, organisasi Collective Against Islamophobia in France (CCIF) juga ditutup, dan beberapa badan amal Muslim dibubarkan.

“Ada perbedaan yang jelas dalam retorika yang kita dengar setelah setiap serangan besar di Perancis – ini adalah keharusan bagi Islam untuk berorganisasi, untuk bersatu dalam satu suara,” jelasnya.

Upaya untuk menciptakan “Islam di Prancis” – sebuah versi Islam yang sesuai dengan identitas Prancis – bukanlah hal baru.

“Pada saat yang sama, ketika umat Islam mencoba untuk berorganisasi secara kolektif dan tanpa mengikuti langkah-langkah pemerintah, hal itu dianggap mencurigakan,” katanya. “Ini adalah salah satu konsekuensi terbesar dari masa jabatan Macron – meningkatnya stigmatisasi terhadap Islam dan komunitasnya di Prancis.”

2. Austria

Foto/Reuters

Austria mengalami 1.324 insiden rasisme anti-Muslim dan Islamofobia pada 2022. Menurut Laporan Rasisme Anti-Muslim tahun 2022 yang dirilis oleh Pusat Dokumentasi dan Konseling Muslim Austria, sebagian besar serangan terjadi pada platform digital.

Laporan tersebut mengatakan 15,2% dari mereka yang menjadi sasaran rasisme anti-Muslim, serangan verbal dan fisik adalah laki-laki, sementara lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 40,2%, adalah perempuan.

Angka tersebut juga menunjukkan bahwa dari serangan online, 92% merupakan ujaran kebencian terhadap Islam dan Muslim, sementara 5% merupakan hasutan.

Meskipun 81,6% serangan dilakukan di platform online, 38,9% di antaranya terjadi di berbagai bidang kehidupan sosial di Austria, tempat tinggal sekitar 700.000 Muslim.

Ibu kota Wina merupakan kota dengan jumlah insiden rasis terbesar, yakni 112 kasus, kata laporan tersebut, seraya menekankan bahwa catatan ini hanya mencerminkan sebagian dari total serangan.

Berbicara kepada Anadolu, Selime Ture dari pusat dokumentasi dan konseling mengatakan bahwa rasisme anti-Muslim menjadi “normal” di Austria. Dia mengatakan beberapa “studi akademis” yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bias memainkan peran penting dalam tren peningkatan ini. Ture menambahkan bahwa pengakuan terhadap masalah Islamofobia sangat diperlukan, karena hal ini tidak ada dalam politik Austria.

3. Denmark

Foto/Reuters

Denmark menjadi perhaian karena menjadi lokasi tempat pembakaran Alquran. Apalagi, aksi pembakaran Alquran yang pernah dilakukan Rasmus Paludan di luar masjid dan Kedutaan Besar Turki di Stockholm justru mendapatkan perlindungan polisi, provokator sayap kanan, yang terkenal karena pandangan Islamofobianya.

“Masjid ini tidak punya tempat di Denmark,” kata Paludan dalam siaran langsung di halaman Facebook-nya, sambil dilindungi personel polisi anti huru hara.

Sementara itu, Denmark masih tetap terikat dengan kejahatan rasial ini karena pencabutan undang-undang penodaan agama di negara tersebut pada tahun 2017. Undang-undang penodaan agama di negara Nordik yang sekarang sudah tidak berlaku itu menuntut hukuman hingga empat bulan penjara jika terbukti bersalah, meskipun sebagian besar orang justru didenda. Tampaknya tindakan Paludan masih belum dapat dihukum karena tidak ada undang-undang di negara ini yang dapat menentangnya.

Seluruh situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai negara di mana imigrasi Muslim masih menjadi isu politik yang kontroversial, di mana status tempat tinggal sementara pengungsi Suriah seringkali dicabut dalam semalam, dan di mana partai-partai politik arus utama mempunyai gagasan untuk memindahkan fasilitas suaka mereka ke Rwanda untuk berhenti menampung pengungsi. di Denmark, dan tidak ada tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap politisi sayap kanan yang terus melukai sentimen jutaan orang: Apakah Denmark memaparkan kasus Islamofobia dalam bentuk tindakan?

Urfan Zahoor Ahmed, seorang pemimpin komunitas Muslim yang tergabung dalam Persatuan Muslim Denmark – yang didirikan pada tahun 2008, dan kini merupakan organisasi payung terbesar bagi asosiasi dan masjid Muslim di Denmark – mengatakan bahwa keberadaan Islamofobia di wilayah Denmark tidak dapat disangkal. institusi kekuasaan struktural dan pilihan individu berdasarkan kecenderungan.

“Sebenarnya lebih menyakitkan lagi ketika orang-orang mengatakan bahwa ini hanyalah kebebasan berpendapat. Dan Anda harus menerimanya karena sebagai minoritas Anda tidak boleh hidup dengan fitnah terhadap nabi suci dan kitab suci Anda," tuturnya.

4. India

Foto/Reuters

India rata-rata mengalami hampir dua peristiwa ujaran kebencian anti-Muslim per hari pada tahun 2023 dan tiga dari setiap empat peristiwa tersebut – atau 75 persen – terjadi di negara-negara bagian yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.

"Pada tahun 2023, peristiwa ujaran kebencian mencapai puncaknya antara bulan Agustus dan November, periode kampanye politik dan pemungutan suara di empat negara bagian besar," demikian laporan yang dirilis oleh India Hate Lab (IHL), sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Washington, DC.

Saat India menjelang pemungutan suara nasional dalam beberapa bulan mendatang, laporan pertama yang diterbitkan oleh IHL memetakan penyebaran ujaran kebencian anti-Muslim di seluruh negeri. Kelompok ini mendokumentasikan total 668 peristiwa ujaran kebencian.

Bulan lalu, situs India Hate Lab tidak dapat diakses di India setelah pemerintah memblokirnya berdasarkan Undang-Undang Teknologi Informasi (TI) yang kontroversial, tahun 2000. Pemerintah juga memblokir situs Hindutva Watch, pelacak kejahatan kebencian independen yang juga dijalankan oleh India Hate Lab. pendiri IHL.

Dengan demikian, Islamofobia di India bersifat multidimensi, menyebar luas, mengakar, dan sangat berpengaruh, terutama yang berdampak pada populasi Muslim yang terpinggirkan di wilayah yang miskin secara ekonomi atau mengalami konflik politik. Umat Muslim di India harus menghadapi stereotip rasis, membuktikan patriotisme mereka, menghadapi kekerasan fisik dan simbolik yang semakin meningkat, dan masih dipandang sebagai antek Pakistan atau mungkin migran atau pengungsi yang bukan warga negara.

"Apa yang dihadapi umat Islam di India, dan di Kashmir atas nama India, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar dan percepatan kekerasan; Hal ini diperburuk dengan penggunaan teknologi dalam bentuk pengawasan dan pencatatan data berskala besar, pembatasan penggunaan internet, kebencian di media sosial, dan persenjataan baru yang bergaya “pengendalian massa yang tidak mematikan”, dan dengan mengembangkan infrastruktur seperti kamp penahanan. atau membuat undang-undang yang memungkinkan perampasan tanah atau perubahan demografi," ungkap peneliti Islam, Nitasha Kaul, dilansir Society and Space.