Sudah Berkuasa 20 Tahun, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev Menang Pilpres 92% Suara

BAKU - Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev (62) memenangkan pemilihan presiden (pilpres) secara telak dengan meraih 92,1 persen suara pada hari Rabu. Padahal, dia sudah berkuasa lebih dari 20 tahun.

Dia meraih dukungan luar biasa setelah setelah pemerintahnya dengan cepat merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang sebelumnya dikuasai oleh separatis etnis Armenia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Mazahir Panahov mengatakan dengan hampir 55 persen surat suara telah dihitung, Aliyev memenangkan pemilu dengan 92,1 persen suara.



Menurutnya, kandidat-kandidat lain dalam pilpres sejauh ini masing-masing meraih kurang dari 3 peren suara.



Kantor berita Interfax pada Kamis (8/2/2024) melaporkan tiga kandidat di antaranya telah mengakui kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Aliyev atas kemenangannya.

Aliyev telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun, menggantikan ayahnya yang merupakan bos Partai Komunis Azerbaijan dan kemudian menjadi presiden selama satu dekade ketika negara tersebut merdeka setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Pemungutan suara untuk pilpres sebenarnya ditetapkan pada tahun depan, namun Aliyev menyerukan pilpres awal tak lama setelah pasukan Azerbaijan merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh dari pasukan etnis Armenia yang menguasainya selama tiga dekade.

Para analis berpendapat Aliyev memajukan jadwal pilpres untuk memanfaatkan lonjakan popularitasnya setelah serangan besar-besaran di Nagorno-Karabakh pada bulan September lalu.

Dia akan menjadi pusat perhatian pada bulan November ketika Azerbaijan, negara yang sangat bergantung pada pendapatan dari bahan bakar fosil, menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim PBB.

Berbicara sebelum pemungutan suara dibuka pada pukul 04.00 GMT, warga Baku berusia 52 tahun, Sevda Mirzoyeva, mengatakan dia akan memilih Aliyev. "Yang mengembalikan tanah kami, yang telah diduduki selama bertahun-tahun," katanya.

Jumlah pemilih yang berpartisipasi sangat besar, dan para pejabat pemilu mengatakan bahwa lebih dari 76 persen pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara mereka selama 11 jam pemungutan suara.

Bahkan sebelum hasil awal diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, beberapa ratus orang yang membawa bendera Azerbaijan berkumpul di Baku, merayakan terpilihnya kembali Aliyev dengan tarian dan nyanyian.

Kantor Aliyev juga melaporkan berbagai pesan ucapan selamat dari para pemimpin dunia, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, dan Presiden Iran Ebrahim Raisi.

Aliyev telah menyatakan bahwa dia ingin pemilu ini menandai awal era baru, di mana Azerbaijan memiliki kendali penuh atas wilayahnya.

Pada hari Rabu, dia dan keluarganya memberikan suara mereka di Khankendi, sebuah kota yang disebut Stepanakert oleh orang Armenia ketika kota itu menjadi markas besar pemerintah separatis.

Wilayah tersebut, yang dikenal secara internasional sebagai Nagorno-Karabakh, dan sebagian besar wilayah di sekitarnya berada di bawah kendali penuh pasukan etnis Armenia yang didukung oleh Armenia pada akhir perang separatis pada tahun 1994.

Azerbaijan merebut kembali sebagian Nagorno-Karabakh dan sebagian besar wilayah sekitarnya pada tahun 2020 dalam perang enam minggu, yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia.

Pada bulan Desember 2022, Azerbaijan mulai memblokir jalan yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Armenia, sehingga menyebabkan kekurangan pangan dan bahan bakar, dan kemudian melancarkan serangan kilat pada bulan September yang berhasil mengusir pasukan separatis hanya dalam satu hari dan memaksa mereka untuk meletakkan senjata.

Lebih dari 100.000 etnis Armenia meninggalkan wilayah tersebut setelah kekalahan pasukan separatis, sehingga wilayah tersebut hampir kosong.

Ketika mengunjungi kota itu pada bulan November, Aliyev mengatakan dalam pidatonya di parade militer yang menandai kemenangan tersebut: "Kami menunjukkan kepada seluruh dunia kekuatan, tekad, dan semangat gigih rakyat Azerbaijan.”

Di Fuzuli, kota Azerbaijan dekat Nagorno-Karabakh yang dikuasai pasukan Armenia hingga tahun 2020, jurnalis AP menyaksikan banyaknya jumlah pemilih yang mengantre untuk memasuki tempat pemungutan suara. Kota ini masih berupa reruntuhan setelah dirusak oleh pasukan separatis-pro Armenia, namun pihak berwenang telah membangun 25 gedung apartemen baru untuk menampung penduduk setempat yang ingin kembali.

Raya Feyziyeva (73), yang terpaksa meninggalkan Fuzuli setelah kota itu diambil alih oleh pasukan separatis pro-Armenia dan pengusiran penduduk etnis Azerbaijan pada tahun 1993, mengatakan dia berterima kasih kepada Aliyev karena telah merebut kembali kota kelahirannya.

“Kami merasa baik-baik saja, jadi kami kembali ke tanah air setelah menderita selama 30 tahun,” katanya.

“Saya orang yang bahagia karena keinginan utama saya telah terpenuhi dan saya merasa tenang mengetahui bahwa saya akan dimakamkan di tanah air saya.”

Vusal Jumshudov (30), yang berjuang untuk merebut kembali wilayah Fuzuli pada tahun 2020 sebagai tentara, juga mengatakan dia memilih Aliyev.

“Saya merasa bangga kita telah memerdekakan tanah air kita di bawah kepemimpinan Ilham Aliyev. Saya bangga kita telah melakukan pemungutan suara di tanah air kami,” ujarnya.

Tidak ada batasan masa jabatan yang dapat dijalani Aliyev, dan tidak ada tantangan nyata dari enam kandidat lainnya, beberapa di antaranya sebelumnya secara terbuka memujinya.

Masa kekuasaan Aliyev ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang semakin ketat yang mengekang perdebatan politik serta penangkapan tokoh oposisi dan jurnalis independen—termasuk menjelang pemilihan presiden.

Dua partai oposisi utama Azerbaijan—Musavat dan Front Rakyat Azerbaijan—tidak mengambil bagian dalam pemungutan suara tersebut, dan beberapa anggota oposisi menuduh bahwa pemungutan suara pada hari Rabu mungkin terjadi kecurangan.

Pemimpin Musavat Arif Hajili mengatakan kepada AP bahwa partainya tidak akan berpartisipasi dalam pemilu karena pemilu tersebut tidak demokratis.

"Ada lebih dari 200 tahanan politik. Ada masalah serius dengan undang-undang pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Pusat pada dasarnya berada di bawah pengaruh pihak berwenang,” kata Hajili.

Ali Karimli, pemimpin Partai Front Rakyat Azerbaijan, mengatakan bahwa seruan diadakannya pemilu dini tanpa debat publik menunjukkan bahwa pihak berwenang takut terhadap persaingan politik.