5 Peran Penting Mahkamah Agung AS dalam Pemilu Presiden 2024
Sabtu, 20 Januari 2024 - 20:20 WIB
Namun para pakar seperti Perry ragu Thomas akan mundur jika dihadapkan pada kasus pemilu yang penting.
“Dia biasanya tidak mengundurkan diri,” kata Perry, sambil menunjukkan bahwa sebagian besar tanggung jawab terletak pada hakim untuk menjaga etika mereka sendiri. “Para hakim harus membuat keputusan itu.”
Foto/Reuters
Namun, risikonya besar bagi pengadilan tinggi. Persepsi bias selama tahun pemilu yang berlangsung ketat dapat semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hakim, yang keputusannya menentukan cara penafsiran undang-undang tersebut.
“Pada saat itulah pengadilan berada dalam bahaya terbesar – ketika pengadilan dipandang partisan, dan terjerumus ke dalam lumpur politik sehari-hari,” kata Perry.
Para ahli yang berbicara kepada Al Jazeera mengindikasikan bahwa Ketua Hakim John Roberts kemungkinan akan meminta pendapat bulat dari kesembilan hakim dalam kasus pemilu tahun ini, untuk menghindari reaksi publik.
“Pendapat yang bulat akan mengindikasikan, 'Wah, ini bukan politik. Semua orang setuju dengan hal itu.’ Semakin banyak Anda mendapatkan opini yang tidak sesuai dengan garis politik, semakin besar kemungkinan orang menganggap itu hanya politik,” kata Graber.
Perry setuju: “Yang terburuk bagi pengadilan adalah jika pengadilan memutuskan enam banding tiga untuk Trump… Saat itulah pengadilan akan dianggap paling partisan.”
Terakhir kali Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam pemilihan presiden adalah pada tahun 2000, ketika Mahkamah Agung memutuskan untuk menghentikan penghitungan ulang suara di Florida, yang secara efektif menetapkan George W Bush sebagai pemenang pemilu.
“Dia biasanya tidak mengundurkan diri,” kata Perry, sambil menunjukkan bahwa sebagian besar tanggung jawab terletak pada hakim untuk menjaga etika mereka sendiri. “Para hakim harus membuat keputusan itu.”
5. Mencari Persatuan di Pengadilan
Foto/Reuters
Namun, risikonya besar bagi pengadilan tinggi. Persepsi bias selama tahun pemilu yang berlangsung ketat dapat semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hakim, yang keputusannya menentukan cara penafsiran undang-undang tersebut.
“Pada saat itulah pengadilan berada dalam bahaya terbesar – ketika pengadilan dipandang partisan, dan terjerumus ke dalam lumpur politik sehari-hari,” kata Perry.
Para ahli yang berbicara kepada Al Jazeera mengindikasikan bahwa Ketua Hakim John Roberts kemungkinan akan meminta pendapat bulat dari kesembilan hakim dalam kasus pemilu tahun ini, untuk menghindari reaksi publik.
“Pendapat yang bulat akan mengindikasikan, 'Wah, ini bukan politik. Semua orang setuju dengan hal itu.’ Semakin banyak Anda mendapatkan opini yang tidak sesuai dengan garis politik, semakin besar kemungkinan orang menganggap itu hanya politik,” kata Graber.
Perry setuju: “Yang terburuk bagi pengadilan adalah jika pengadilan memutuskan enam banding tiga untuk Trump… Saat itulah pengadilan akan dianggap paling partisan.”
Terakhir kali Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam pemilihan presiden adalah pada tahun 2000, ketika Mahkamah Agung memutuskan untuk menghentikan penghitungan ulang suara di Florida, yang secara efektif menetapkan George W Bush sebagai pemenang pemilu.
tulis komentar anda