Krisis Pengungsi Rohingya Berlarut, GMNI: Bukti Lemahnya Diplomasi Pertahanan Kita
Rabu, 03 Januari 2024 - 09:45 WIB
Pengungsi Rohingya ditampung di Pidie, Aceh, 15 Desember 2023. Foto/AP
JAKARTA - Sebanyak 157 orang pengungsi Rohingya mendarat di Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu, 30 Desember 2023.
Tak cukup, sebanyak 170 pengungsi Rohingya juga mendarat di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).
Berdasarkan data United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR), lebih dari 1.200 orang Rohingya telah mendarat di Indonesia sejak November 2023.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menilai masalah pengungsi Rohingya akan terus berlarut apabila diplomasi pertahanan terus menerus melemah seperti sekarang.
Pasalnya, menurut Arjuna adanya gelombang pengungsi Rohingya diduga kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurut Arjuna, masalah perdagangan manusia erat kaitannya dengan kontrol perbatasan yang menjadi domain fungsi pertahanan negara.
Arjuna menjelaskan kontrol perbatasan menjadi aspek penting sebagai pintu masuk mencegah adanya gelombang pengungsi Rohingya sebagai korban perdagangan manusia. Lemahnya kontrol perbatasan membuat perdagangan manusia merajalela.
“Harusnya bisa dicegah apabila fungsi pertahanan negara, salah satunya kontrol perbatasan berjalan. Namun nampaknya lemah, kurang antisipatif,” ungkap Arjuna.
Salah satu opsi kebijakan yang bisa menjadi solusi menurut Arjuna ialah dengan diplomasi pertahanan.
Diplomasi pertahanan yang bisa ditempuh yakni dengan kerjasama multilateral berbasis kawasan layaknya General Border Committee di ASEAN.
Diplomasi pertahanan dalam bentuk kerjasama multilateral berbasis kawasan menurut Arjuna menjadi penting mengingat perdagangan manusia merupakan transnational organized crime sehingga Indonesia tak bisa menyelesaikannya sendirian.
“Masalah ini harus diselesaikan dalam perspektif kawasan dan pendekatan multilateral. Tak bisa kita sendirian. Namun sepertinya tidak ada upaya menuju ke arah itu,” ujar Arjuna
Maka Arjuna mengkritik pernyataan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan yang menyatakan tidak fair kalau Indonesia harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban.
Menurut Arjuna pernyataan itu bukanlah pernyataan yang bijak. Seharusnya Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan menghadirkan solusi dengan melakukan upaya diplomasi pertahanan berbasis kawasan dan pendekatan multilateral untuk membendung gelombang pengungsi yang terus berdatangan.
“Seharusnya menghadirkan solusi. Bukan justru mengeluarkan pernyataan bernada provokasi yang berpotensi memancing kebencian rakyat sehingga bisa terjadi persekusi. Itu tidak bijak,” jelas Arjuna.
Arjuna meminta masalah pengungsi Rohingya agar tidak menjadi komoditas politik yang bisa menyuburkan sentimen rasial dan kekerasan yang melanggar peri kemanusiaan.
Para kontestan Pilpres harus menghadirkan solusi yang tidak melanggar peri kemanusiaan, misalnya dengan diplomasi pertahanan dengan kerjasama multilateral pendekatan kawasan sehingga melahirkan solusi yang sesuai dengan peri kemanusiaan, adil dan beradab.
Dengan menghadirkan solusi berbasis kawasan dan kerjasama multilateral maka akan bisa menyentuh akar persoalannya. Dengan perspektif multilateral melalui ASEAN bisa dimanfaatkan untuk memetakan jaringan sindikat pelaku perdagangan manusia, mulai dari daerah perekrutan, penampungan, hingga daerah tujuan eksploitasi di berbagai negara di kawasan Asia Tengara.
“Diplomasi pertahanan berbasis kawasan melalui kerjasama multilateral bisa dimanfaatkan mengurai masalah perdagangan manusia. Itu bisa dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Jangan hanya memanfaatkan isu itu untuk komoditas politik saja,” tutup Arjuna.
Tak cukup, sebanyak 170 pengungsi Rohingya juga mendarat di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).
Berdasarkan data United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR), lebih dari 1.200 orang Rohingya telah mendarat di Indonesia sejak November 2023.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menilai masalah pengungsi Rohingya akan terus berlarut apabila diplomasi pertahanan terus menerus melemah seperti sekarang.
Pasalnya, menurut Arjuna adanya gelombang pengungsi Rohingya diduga kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurut Arjuna, masalah perdagangan manusia erat kaitannya dengan kontrol perbatasan yang menjadi domain fungsi pertahanan negara.
Arjuna menjelaskan kontrol perbatasan menjadi aspek penting sebagai pintu masuk mencegah adanya gelombang pengungsi Rohingya sebagai korban perdagangan manusia. Lemahnya kontrol perbatasan membuat perdagangan manusia merajalela.
“Harusnya bisa dicegah apabila fungsi pertahanan negara, salah satunya kontrol perbatasan berjalan. Namun nampaknya lemah, kurang antisipatif,” ungkap Arjuna.
Salah satu opsi kebijakan yang bisa menjadi solusi menurut Arjuna ialah dengan diplomasi pertahanan.
Diplomasi pertahanan yang bisa ditempuh yakni dengan kerjasama multilateral berbasis kawasan layaknya General Border Committee di ASEAN.
Diplomasi pertahanan dalam bentuk kerjasama multilateral berbasis kawasan menurut Arjuna menjadi penting mengingat perdagangan manusia merupakan transnational organized crime sehingga Indonesia tak bisa menyelesaikannya sendirian.
“Masalah ini harus diselesaikan dalam perspektif kawasan dan pendekatan multilateral. Tak bisa kita sendirian. Namun sepertinya tidak ada upaya menuju ke arah itu,” ujar Arjuna
Maka Arjuna mengkritik pernyataan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan yang menyatakan tidak fair kalau Indonesia harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban.
Menurut Arjuna pernyataan itu bukanlah pernyataan yang bijak. Seharusnya Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan menghadirkan solusi dengan melakukan upaya diplomasi pertahanan berbasis kawasan dan pendekatan multilateral untuk membendung gelombang pengungsi yang terus berdatangan.
“Seharusnya menghadirkan solusi. Bukan justru mengeluarkan pernyataan bernada provokasi yang berpotensi memancing kebencian rakyat sehingga bisa terjadi persekusi. Itu tidak bijak,” jelas Arjuna.
Arjuna meminta masalah pengungsi Rohingya agar tidak menjadi komoditas politik yang bisa menyuburkan sentimen rasial dan kekerasan yang melanggar peri kemanusiaan.
Para kontestan Pilpres harus menghadirkan solusi yang tidak melanggar peri kemanusiaan, misalnya dengan diplomasi pertahanan dengan kerjasama multilateral pendekatan kawasan sehingga melahirkan solusi yang sesuai dengan peri kemanusiaan, adil dan beradab.
Dengan menghadirkan solusi berbasis kawasan dan kerjasama multilateral maka akan bisa menyentuh akar persoalannya. Dengan perspektif multilateral melalui ASEAN bisa dimanfaatkan untuk memetakan jaringan sindikat pelaku perdagangan manusia, mulai dari daerah perekrutan, penampungan, hingga daerah tujuan eksploitasi di berbagai negara di kawasan Asia Tengara.
“Diplomasi pertahanan berbasis kawasan melalui kerjasama multilateral bisa dimanfaatkan mengurai masalah perdagangan manusia. Itu bisa dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Jangan hanya memanfaatkan isu itu untuk komoditas politik saja,” tutup Arjuna.
(sya)
tulis komentar anda