Pemerintah Israel Hadapi Krisis Internal dan Terancam Bubar
Jum'at, 29 Desember 2023 - 08:45 WIB
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS
TEL AVIV - Media Israel mengungkap krisis politik yang mungkin mengguncang pemerintah Israel. Krisis internal muncul seiring Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir yang berencana memperpanjang masa jabatan beberapa pejabat di aparat keamanan Israel dan memberhentikan yang lain.
Situs website berbahasa Ibrani Srugim mengatakan partai politik yang dipimpin anggota kabinet Benny Gantz membantah laporan yang beredar pada Rabu malam tentang kesepakatan memperpanjang masa jabatan Kepala Polisi Kobi Shabtai dan memberhentikan Komisaris Layanan Penjara Katy Perry.
“Para pejabat di partai Gantz menegaskan mereka tidak akan mengizinkan penggantian pejabat senior saat perang melawan Palestina di Gaza sedang berlangsung, dan menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertindak menentang keputusan Ben-Gvir,” ungkap laporan media lokal.
Berdasarkan perjanjian pembentukan pemerintahan darurat, semua penunjukan politik seharusnya ditunda, dengan pejabat senior tetap memegang jabatan mereka sampai perang usai.
Para pejabat berargumentasi hal ini merugikan pekerjaan negara dalam mengganti pejabat senior, terutama kepala badan keamanan, pada masa perang.
Mereka mengharapkan Netanyahu memblokir kerusakan terhadap keamanan negara dan tidak mengizinkan keputusan berdasarkan pertimbangan politik dalam konteks kampanye pemilu.
Situs website berbahasa Ibrani Srugim mengatakan partai politik yang dipimpin anggota kabinet Benny Gantz membantah laporan yang beredar pada Rabu malam tentang kesepakatan memperpanjang masa jabatan Kepala Polisi Kobi Shabtai dan memberhentikan Komisaris Layanan Penjara Katy Perry.
“Para pejabat di partai Gantz menegaskan mereka tidak akan mengizinkan penggantian pejabat senior saat perang melawan Palestina di Gaza sedang berlangsung, dan menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertindak menentang keputusan Ben-Gvir,” ungkap laporan media lokal.
Berdasarkan perjanjian pembentukan pemerintahan darurat, semua penunjukan politik seharusnya ditunda, dengan pejabat senior tetap memegang jabatan mereka sampai perang usai.
Para pejabat berargumentasi hal ini merugikan pekerjaan negara dalam mengganti pejabat senior, terutama kepala badan keamanan, pada masa perang.
Mereka mengharapkan Netanyahu memblokir kerusakan terhadap keamanan negara dan tidak mengizinkan keputusan berdasarkan pertimbangan politik dalam konteks kampanye pemilu.
(sya)
tulis komentar anda