Majelis Umum PBB Akan Menuntut Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Rabu, 13 Desember 2023 - 01:11 WIB
Majelis Umum PBB akan menuntut gencatan senjata segera diberlakukan di Jalur Gaza. Foto/Ilustrasi
NEW YORK - Majelis Umum PBB tampaknya akan menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera diberlakukan dalam konflik yang telah berlangsung selama dua bulan antara Israel dan Hamas . Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) telah memveto langkah tersebut di Dewan Keamanan.
Tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara, yang akan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diblokir oleh AS di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara pekan lalu.
Resolusi Majelis Umum tidak mengikat namun memiliki bobot politik dan mencerminkan pandangan global mengenai perang di Jalur Gaza, karena otoritas kesehatan di wilayah Palestina yang dikuasai Hamas mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melampaui 18.000 orang.
Pemungutan suara majelis dilakukan sehari setelah 12 utusan Dewan Keamanan mengunjungi perbatasan Rafah di sisi Mesir, satu-satunya tempat di mana bantuan kemanusiaan dan pengiriman bahan bakar dalam jumlah terbatas menyeberang ke Gaza. AS sendiri tidak mengirimkan perwakilannya dalam perjalanan tersebut.
“Dengan setiap langkah yang diambil, AS terlihat semakin terisolasi dari opini arus utama PBB,” kata Richard Gowan, direktur PBB di International Crisis Group seperti dikutip dari Reuters, Rabu (13/12/2023).
AS dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas. Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan sandera yang disandera oleh militan Palestina dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.
Pada bulan Oktober, Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan dalam sebuah resolusi yang diadopsi dengan 121 suara mendukung, 14 menentang – termasuk AS – dan 44 abstain.
Beberapa diplomat dan pengamat memperkirakan pemungutan suara pada hari Selasa waktu setempat akan mendapat dukungan lebih besar. Diperlukan dukungan dua pertiga agar mendapatkan surara mayoritas.
“Dinamikanya berbeda dengan yang terjadi pada bulan Oktober. Lamanya dan intensitas operasi Israel di Gaza telah membuat banyak anggota PBB yakin bahwa gencatan senjata adalah hal yang penting,” kata Gowan.
Israel telah membombardir Gaza dari udara, memberlakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.
Pada bulan Oktober, Kanada mengajukan amandemen untuk menolak dan mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober, namun gagal mendapatkan dua pertiga mayoritas yang dibutuhkan. Para diplomat mengatakan AS berencana untuk mengajukan amandemen serupa.
Rancangan resolusi Majelis Umum yang akan diputuskan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera dan pihak-pihak yang bertikai harus mematuhi hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.
Sebagian besar dari 2,3 juta orang di Gaza telah diusir dari rumah mereka dan PBB telah memberikan peringatan mengerikan mengenai situasi kemanusiaan di wilayah pesisir tersebut, dengan mengatakan bahwa ratusan ribu orang kelaparan.
Lihat Juga: Senator AS Ancam Tindakan Militer terhadap ICC setelah Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu
Tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara, yang akan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diblokir oleh AS di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara pekan lalu.
Resolusi Majelis Umum tidak mengikat namun memiliki bobot politik dan mencerminkan pandangan global mengenai perang di Jalur Gaza, karena otoritas kesehatan di wilayah Palestina yang dikuasai Hamas mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melampaui 18.000 orang.
Baca Juga
Pemungutan suara majelis dilakukan sehari setelah 12 utusan Dewan Keamanan mengunjungi perbatasan Rafah di sisi Mesir, satu-satunya tempat di mana bantuan kemanusiaan dan pengiriman bahan bakar dalam jumlah terbatas menyeberang ke Gaza. AS sendiri tidak mengirimkan perwakilannya dalam perjalanan tersebut.
“Dengan setiap langkah yang diambil, AS terlihat semakin terisolasi dari opini arus utama PBB,” kata Richard Gowan, direktur PBB di International Crisis Group seperti dikutip dari Reuters, Rabu (13/12/2023).
AS dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas. Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan sandera yang disandera oleh militan Palestina dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.
Pada bulan Oktober, Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan dalam sebuah resolusi yang diadopsi dengan 121 suara mendukung, 14 menentang – termasuk AS – dan 44 abstain.
Beberapa diplomat dan pengamat memperkirakan pemungutan suara pada hari Selasa waktu setempat akan mendapat dukungan lebih besar. Diperlukan dukungan dua pertiga agar mendapatkan surara mayoritas.
“Dinamikanya berbeda dengan yang terjadi pada bulan Oktober. Lamanya dan intensitas operasi Israel di Gaza telah membuat banyak anggota PBB yakin bahwa gencatan senjata adalah hal yang penting,” kata Gowan.
Israel telah membombardir Gaza dari udara, memberlakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.
Pada bulan Oktober, Kanada mengajukan amandemen untuk menolak dan mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober, namun gagal mendapatkan dua pertiga mayoritas yang dibutuhkan. Para diplomat mengatakan AS berencana untuk mengajukan amandemen serupa.
Rancangan resolusi Majelis Umum yang akan diputuskan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera dan pihak-pihak yang bertikai harus mematuhi hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.
Sebagian besar dari 2,3 juta orang di Gaza telah diusir dari rumah mereka dan PBB telah memberikan peringatan mengerikan mengenai situasi kemanusiaan di wilayah pesisir tersebut, dengan mengatakan bahwa ratusan ribu orang kelaparan.
Lihat Juga: Senator AS Ancam Tindakan Militer terhadap ICC setelah Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu
(ian)
tulis komentar anda