Dewan Keamanan PBB Bakal Gelar Voting untuk Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Jum'at, 08 Desember 2023 - 22:08 WIB
Dewan Keamanan PBB akan menggelar voting untuk memutuskan akan menyerukan gencatans senjata di Jalur Gaza. Foto/Ilustrasi
NEW YORK - Dewan Keamanan PBB akan bertemu dalam beberapa jam ke depan untuk memutuskan apakah akan menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza .
Hal ini terjadi dua hari setelah Sekjen PBB Antonio Guterres mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menerapkan Pasal 99 piagam PBB.
Ini adalah langkah dramatis yang diambil oleh seorang Sekjen PBB selama beberapa dekade.
Langkah ini memungkinkan Sekjen PBB untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB masalah apa pun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Dilansir dari BBC, Jumat (8/12/2023), Uni Emirat Arab telah menyiapkan rancangan resolusi yang nantinya akan dilakukan pemungutan suara. Itu memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis atau Inggris untuk meloloskannya.
Sebelumnya Guterres mengambil langkah yang jarang terjadi menyikapi seragan membabi buta Israel di Jalur Gaza. Pria Portugal itu mengadopsi Pasal 99 Piagam PBB untuk secara resmi memperingatkan DK PBB mengenai ancaman global yang ditimbulkan oleh serangan gencar Israel di Jalur Gaza.
"Ini penting. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar. Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza,” tegas dia.
“Warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya besar,” papar Sekretaris Jenderal PBB, seraya menambahkan, sejak dimulainya agresi Israel di Jalur Gaza, “Lebih dari 15.000 orang dilaporkan tewas, lebih dari 40% di antaranya adalah anak-anak. Ribuan lainnya terluka. Lebih dari separuh rumah telah hancur. Sekitar 80% dari 2,2 juta penduduk telah terpaksa mengungsi ke wilayah yang semakin kecil.”
“Lebih dari 1,1 juta orang mencari perlindungan di fasilitas UNRWA di seluruh Gaza, sehingga menciptakan kondisi yang penuh sesak, tidak bermartabat, dan tidak higienis. Yang lainnya tidak punya tempat untuk berlindung dan mendapati diri mereka berada di jalanan. Sisa-sisa perang yang bersifat eksplosif membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Tidak ada perlindungan efektif terhadap warga sipil,” ujar dia.
Israel melanjutkan kampanye pengebomannya di Jalur Gaza pekan lalu setelah menuduh Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 17.177 orang dan jumlah korban luka mencapai 46.000.
Jumlah korban tewas sebenarnya di Jalur Gaza diperkirakan jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan, karena ribuan korban terjebak di bawah reruntuhan.
Ada seruan internasional untuk mengadili pejabat Israel atas kejahatan perang, termasuk genosida. Para pejabat Israel – meskipun pemerintah menyangkal bahwa mereka sengaja menargetkan warga sipil – secara terbuka menyerukan pemindahan paksa warga Gaza dan memusnahkan wilayah tersebut.
Para pejabat tinggi AS, termasuk Wakil Presiden Kamala Harris dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, telah mendesak Israel secara terbuka untuk melakukan serangan yang lebih besar di Gaza selatan untuk menghindari banyak korban sipil yang diakibatkan oleh serangan mereka di utara.
Namun sejak gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas runtuh pada Jumat lalu, ratusan warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di selatan.
Lihat Juga: Senator AS Ancam Tindakan Militer terhadap ICC setelah Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu
Hal ini terjadi dua hari setelah Sekjen PBB Antonio Guterres mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menerapkan Pasal 99 piagam PBB.
Ini adalah langkah dramatis yang diambil oleh seorang Sekjen PBB selama beberapa dekade.
Langkah ini memungkinkan Sekjen PBB untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB masalah apa pun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Dilansir dari BBC, Jumat (8/12/2023), Uni Emirat Arab telah menyiapkan rancangan resolusi yang nantinya akan dilakukan pemungutan suara. Itu memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis atau Inggris untuk meloloskannya.
Sebelumnya Guterres mengambil langkah yang jarang terjadi menyikapi seragan membabi buta Israel di Jalur Gaza. Pria Portugal itu mengadopsi Pasal 99 Piagam PBB untuk secara resmi memperingatkan DK PBB mengenai ancaman global yang ditimbulkan oleh serangan gencar Israel di Jalur Gaza.
"Ini penting. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar. Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza,” tegas dia.
“Warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya besar,” papar Sekretaris Jenderal PBB, seraya menambahkan, sejak dimulainya agresi Israel di Jalur Gaza, “Lebih dari 15.000 orang dilaporkan tewas, lebih dari 40% di antaranya adalah anak-anak. Ribuan lainnya terluka. Lebih dari separuh rumah telah hancur. Sekitar 80% dari 2,2 juta penduduk telah terpaksa mengungsi ke wilayah yang semakin kecil.”
“Lebih dari 1,1 juta orang mencari perlindungan di fasilitas UNRWA di seluruh Gaza, sehingga menciptakan kondisi yang penuh sesak, tidak bermartabat, dan tidak higienis. Yang lainnya tidak punya tempat untuk berlindung dan mendapati diri mereka berada di jalanan. Sisa-sisa perang yang bersifat eksplosif membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Tidak ada perlindungan efektif terhadap warga sipil,” ujar dia.
Baca Juga
Israel melanjutkan kampanye pengebomannya di Jalur Gaza pekan lalu setelah menuduh Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 17.177 orang dan jumlah korban luka mencapai 46.000.
Jumlah korban tewas sebenarnya di Jalur Gaza diperkirakan jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan, karena ribuan korban terjebak di bawah reruntuhan.
Ada seruan internasional untuk mengadili pejabat Israel atas kejahatan perang, termasuk genosida. Para pejabat Israel – meskipun pemerintah menyangkal bahwa mereka sengaja menargetkan warga sipil – secara terbuka menyerukan pemindahan paksa warga Gaza dan memusnahkan wilayah tersebut.
Para pejabat tinggi AS, termasuk Wakil Presiden Kamala Harris dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, telah mendesak Israel secara terbuka untuk melakukan serangan yang lebih besar di Gaza selatan untuk menghindari banyak korban sipil yang diakibatkan oleh serangan mereka di utara.
Namun sejak gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas runtuh pada Jumat lalu, ratusan warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di selatan.
Lihat Juga: Senator AS Ancam Tindakan Militer terhadap ICC setelah Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu
(ian)
tulis komentar anda