Kejahatan Perang! 43 Warga Palestina Tewas Sekejap oleh Bom AS yang Ditembakkan Israel
Jum'at, 08 Desember 2023 - 00:02 WIB
loading...
Sebanyak 43 warga sipil Palestina tewas dalam sekejap oleh dua serangan udara Israel di Gaza, Oktober lalu. Serangan itu menggunakan bom presisi buatan Amerika Serikat, Joint Direct Attack Munition (JDAM). Foto/US Air Force
A
A
A
GAZA - Sebanyak 43 warga sipil Palestina tewas dalam sekejap oleh dua serangan udara Israel di Gaza pada bulan Oktober. Serangan itu diketahui menggunakan senjata presisi buatan Amerika Serikat (AS), Joint Direct Attack Munition (JDAM).
Itu merupakan temuan Amnesty International, yang menyimpulkannya sebagai salah satu kejahatan perang yang nyata.
Penemuan pecahan senjata di reruntuhan rumah terjadi ketika penyelidikan terpisah mengungkap bahwa AS telah mengirimkan pesanan rudal berpemandu presisi ke Israel sejak 7 Oktober.
Lembaga non-profit Women for Weapons Trade Transparency (W2T2) yang berbasis di AS, mengutip sumber Departemen Luar Negeri, melaporkan bahwa para pejabat AS telah menerapkan bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2021 untuk mengizinkan transfer rudal.
Baca Juga: Serangan Kejam Zionis Israel di Gaza Sudah Membunuh 17.177 Warga Palestina
W2T2 telah meminta AS untuk segera menghentikan pengiriman rudal berpemandu presisi ke Israel, dan Amnesty menyerukan agar serangan tersebut diselidiki sebagai kejahatan perang.
“Fakta bahwa amunisi buatan AS digunakan oleh militer Israel dalam serangan melanggar hukum dengan konsekuensi mematikan bagi warga sipil harus menjadi peringatan mendesak bagi pemerintahan [Presiden Joe] Biden,” kata Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, seperti dikutip Middle East Eye (MEE), Kamis (7/12/2023).
Lillian Mauldin, anggota dewan pendiri W2T2 dan peneliti di Pusat Kebijakan Internasional, mengatakan anggota Parlemen AS harus menekan Departemen Luar Negeri untuk lebih memahami amunisi apa yang telah dikirim dan di bawah otoritas apa.
“Kondisi seperti kepatuhan terhadap ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Kontrol Ekspor Senjata dan kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan internasional harus ditempatkan pada bantuan keamanan ke Israel,” kata Mauldin.
Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar Middle East Eye pada saat berita ini diterbitkan.
Amnesty mengatakan dua serangan udara yang menjadi inti laporannya menghantam rumah-rumah yang dipenuhi warga sipil, dan para penyelidik mengumpulkan rincian dari citra satelit, pecahan yang ditemukan di reruntuhan dan wawancara dengan anggota keluarga yang selamat.
Amnesty mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti adanya sasaran atau target militer di salah satu lokasi tersebut, sehingga meningkatkan kekhawatiran bahwa serangan tersebut “merupakan serangan langsung terhadap warga sipil atau objek sipil”.
Baca Juga: Israel Sudah Dipasok 10.000 Ton Peralatan Militer AS sejak Perang Gaza Pecah
Itu merupakan temuan Amnesty International, yang menyimpulkannya sebagai salah satu kejahatan perang yang nyata.
Penemuan pecahan senjata di reruntuhan rumah terjadi ketika penyelidikan terpisah mengungkap bahwa AS telah mengirimkan pesanan rudal berpemandu presisi ke Israel sejak 7 Oktober.
Lembaga non-profit Women for Weapons Trade Transparency (W2T2) yang berbasis di AS, mengutip sumber Departemen Luar Negeri, melaporkan bahwa para pejabat AS telah menerapkan bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2021 untuk mengizinkan transfer rudal.
Baca Juga: Serangan Kejam Zionis Israel di Gaza Sudah Membunuh 17.177 Warga Palestina
W2T2 telah meminta AS untuk segera menghentikan pengiriman rudal berpemandu presisi ke Israel, dan Amnesty menyerukan agar serangan tersebut diselidiki sebagai kejahatan perang.
“Fakta bahwa amunisi buatan AS digunakan oleh militer Israel dalam serangan melanggar hukum dengan konsekuensi mematikan bagi warga sipil harus menjadi peringatan mendesak bagi pemerintahan [Presiden Joe] Biden,” kata Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, seperti dikutip Middle East Eye (MEE), Kamis (7/12/2023).
Lillian Mauldin, anggota dewan pendiri W2T2 dan peneliti di Pusat Kebijakan Internasional, mengatakan anggota Parlemen AS harus menekan Departemen Luar Negeri untuk lebih memahami amunisi apa yang telah dikirim dan di bawah otoritas apa.
“Kondisi seperti kepatuhan terhadap ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Kontrol Ekspor Senjata dan kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan internasional harus ditempatkan pada bantuan keamanan ke Israel,” kata Mauldin.
Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar Middle East Eye pada saat berita ini diterbitkan.
”Hidup Kami Hancur dalam Sekejap”
Amnesty mengatakan dua serangan udara yang menjadi inti laporannya menghantam rumah-rumah yang dipenuhi warga sipil, dan para penyelidik mengumpulkan rincian dari citra satelit, pecahan yang ditemukan di reruntuhan dan wawancara dengan anggota keluarga yang selamat.
Amnesty mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti adanya sasaran atau target militer di salah satu lokasi tersebut, sehingga meningkatkan kekhawatiran bahwa serangan tersebut “merupakan serangan langsung terhadap warga sipil atau objek sipil”.
Baca Juga: Israel Sudah Dipasok 10.000 Ton Peralatan Militer AS sejak Perang Gaza Pecah
Lihat Juga :
