Perang Gaza Bikin Tekor, Israel Pertimbangkan Tutup 6 Kementerian
Selasa, 21 November 2023 - 18:59 WIB
TEL AVIV - Pegawai Kementerian Keuangan Israel telah merekomendasikan penutupan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme. Itu dilakukan untuk mengalokasikan dana buat mendukung agresi Israel di Jalur Gaza yang terkepung, seperti dilaporkan Jerusalem Post.
Menurut surat kabar tersebut, Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme bertanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat hubungan antara Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia.
“Keputusan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan diaspora Yahudi global, yang memandang kementerian tersebut sebagai penghubung penting antara mereka dan negara Israel,” tambah laporan itu seperti dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (21/11/2023).
Menteri Keuangan Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Bezalel Smotrich, diperkirakan akan membawa amandemen anggaran tersebut kepada pemerintah minggu depan untuk mendapatkan persetujuan, dan hal ini diperkirakan akan mencakup pemotongan pendanaan pada kementerian-kementerian tertentu.
Hal ini terjadi ketika penasihat hukum pemerintah, Gali Baharav-Miara, memutuskan bahwa dana koalisi yang tidak terkait dengan perang akan dibekukan.
Menurut surat kabar Israel, staf Kementerian Keuangan mengusulkan penutupan Kementerian Urusan Diaspora, serta Kementerian Urusan Yerusalem, Warisan, Pemukiman dan Misi Nasional, Kerja Sama Regional dan Kesetaraan Sosial.
Sejak 7 Oktober, Federasi Yahudi Amerika Utara telah mengumpulkan USD638 juta.
Tentara Israel juga mengadakan 'penggalangan dana' di AS dan mengumpulkan hampir USD10 juta.
Awal bulan ini, surat kabar keuangan Calcalist melaporkan bahwa biaya serangan Israel di Gaza akan menelan biaya USD51 miliar. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan rencana Partai Republik untuk memberikan bantuan militer sebesar USD14,5 miliar kepada Israel, yang akan didanai oleh pemotongan Internal Revenue Service. Paket tersebut mencakup USD4 miliar untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal dan peralatan militer Iron Dome dan David’s Sling.
Meskipun Senat dan Gedung Putih didesak untuk segera menyetujui RUU tersebut, hal ini belum terjadi.
Menurut surat kabar tersebut, Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme bertanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat hubungan antara Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia.
“Keputusan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan diaspora Yahudi global, yang memandang kementerian tersebut sebagai penghubung penting antara mereka dan negara Israel,” tambah laporan itu seperti dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (21/11/2023).
Menteri Keuangan Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Bezalel Smotrich, diperkirakan akan membawa amandemen anggaran tersebut kepada pemerintah minggu depan untuk mendapatkan persetujuan, dan hal ini diperkirakan akan mencakup pemotongan pendanaan pada kementerian-kementerian tertentu.
Hal ini terjadi ketika penasihat hukum pemerintah, Gali Baharav-Miara, memutuskan bahwa dana koalisi yang tidak terkait dengan perang akan dibekukan.
Menurut surat kabar Israel, staf Kementerian Keuangan mengusulkan penutupan Kementerian Urusan Diaspora, serta Kementerian Urusan Yerusalem, Warisan, Pemukiman dan Misi Nasional, Kerja Sama Regional dan Kesetaraan Sosial.
Sejak 7 Oktober, Federasi Yahudi Amerika Utara telah mengumpulkan USD638 juta.
Tentara Israel juga mengadakan 'penggalangan dana' di AS dan mengumpulkan hampir USD10 juta.
Awal bulan ini, surat kabar keuangan Calcalist melaporkan bahwa biaya serangan Israel di Gaza akan menelan biaya USD51 miliar. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan rencana Partai Republik untuk memberikan bantuan militer sebesar USD14,5 miliar kepada Israel, yang akan didanai oleh pemotongan Internal Revenue Service. Paket tersebut mencakup USD4 miliar untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal dan peralatan militer Iron Dome dan David’s Sling.
Meskipun Senat dan Gedung Putih didesak untuk segera menyetujui RUU tersebut, hal ini belum terjadi.
(ian)
tulis komentar anda