China Incar Kursi Hakim Internasional Sengketa Maritim, AS Menentangnya
Selasa, 04 Agustus 2020 - 14:33 WIB
China sendiri tidak gentar dengan retorika AS. Menurut Kementerian Luar Negeri China, Washington tidak diizinkan untuk memberikan suara dalam pemilihan pengadilan internasional mendatang karena belum meratifikasi konvensi. Poin ini dikemukakan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, yang membantah argumen Stilwell.
"Sejauh ini, Amerika Serikat belum meratifikasi UNCLOS, tetapi selalu bertindak sebagai pembela," kata Hua pada konferensi pers reguler oleh kementeriannya Juli lalu setelah dia diminta untuk berkomentar. (Baca: China Balas Pompeo: Laut China Selatan Bukan Hawaii-nya AS )
"Hakim Pengadilan melakukan tugas mereka dalam kapasitas pribadi mereka," katanya, membela kandidat hakim dari negaranya sebagai orang yang "fasih dalam hukum internasional dan hukum laut".
Ini bukan pertama kalinya China mengajukan calon untuk pemilihan hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. Faktanya, tiga hakim China telah bertugas di badan peradilan ini sejak pemilihan pertama diadakan pada tahun 1996.
Namun AS menarik perhatian pada nominasi terbaru China karena memperkuat sikapnya terhadap "agresi" Beijing yang berkelanjutan di Laut China Selatan, jalur perairan kaya sumber daya yang merupakan jalur pelayaran vital untuk perdagangan global.
Komentar Stilwell di forum CSIS muncul sehari setelah Menteri Luar Negeri Michael Pompeo menyebut klaim China atas sumber daya lepas pantai di Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum atau ilegal.
AS telah lama mempromosikan kebebasan navigasi melalui udara dan laut melintasi jalur perairan. Namun, China mengklaim hampir semua Laut China Selatan, sebuah wilayah yang mencakup sekitar 1,4 juta mil persegi, yang membentang dari Singapura ke Selat Taiwan.
China mendukung klaim dan kegiatannya di laut—termasuk pengeboran minyak dan membuat pulau buatan—dengan "nine-dash line" yang tidak jelas yang diklaimnya menggambarkan wilayah bersejarah China dalam peta-peta kuno.
Nine-dash line, yang jadi dasar China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, tumpang tindih dengan klaim teritorial oleh beberapa negara sekitar Laut China Selatan. Dasar klaim China itu dipatahkan dalam putusan pengadilan arbitrase 2016.
Menurut UNCLOS, negara-negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya nasional dalam jarak 200 mil laut dari pantai mereka, dapat melakukan kegiatan ekonomi tertentu dan penelitian maritim di wilayah itu. Sedangkan wilayah yang ditandai oleh "nine-dash line" jauh melampaui 200 mil laut dari pantai China.
"Sejauh ini, Amerika Serikat belum meratifikasi UNCLOS, tetapi selalu bertindak sebagai pembela," kata Hua pada konferensi pers reguler oleh kementeriannya Juli lalu setelah dia diminta untuk berkomentar. (Baca: China Balas Pompeo: Laut China Selatan Bukan Hawaii-nya AS )
"Hakim Pengadilan melakukan tugas mereka dalam kapasitas pribadi mereka," katanya, membela kandidat hakim dari negaranya sebagai orang yang "fasih dalam hukum internasional dan hukum laut".
Ini bukan pertama kalinya China mengajukan calon untuk pemilihan hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. Faktanya, tiga hakim China telah bertugas di badan peradilan ini sejak pemilihan pertama diadakan pada tahun 1996.
Namun AS menarik perhatian pada nominasi terbaru China karena memperkuat sikapnya terhadap "agresi" Beijing yang berkelanjutan di Laut China Selatan, jalur perairan kaya sumber daya yang merupakan jalur pelayaran vital untuk perdagangan global.
Komentar Stilwell di forum CSIS muncul sehari setelah Menteri Luar Negeri Michael Pompeo menyebut klaim China atas sumber daya lepas pantai di Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum atau ilegal.
AS telah lama mempromosikan kebebasan navigasi melalui udara dan laut melintasi jalur perairan. Namun, China mengklaim hampir semua Laut China Selatan, sebuah wilayah yang mencakup sekitar 1,4 juta mil persegi, yang membentang dari Singapura ke Selat Taiwan.
China mendukung klaim dan kegiatannya di laut—termasuk pengeboran minyak dan membuat pulau buatan—dengan "nine-dash line" yang tidak jelas yang diklaimnya menggambarkan wilayah bersejarah China dalam peta-peta kuno.
Nine-dash line, yang jadi dasar China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, tumpang tindih dengan klaim teritorial oleh beberapa negara sekitar Laut China Selatan. Dasar klaim China itu dipatahkan dalam putusan pengadilan arbitrase 2016.
Menurut UNCLOS, negara-negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya nasional dalam jarak 200 mil laut dari pantai mereka, dapat melakukan kegiatan ekonomi tertentu dan penelitian maritim di wilayah itu. Sedangkan wilayah yang ditandai oleh "nine-dash line" jauh melampaui 200 mil laut dari pantai China.
tulis komentar anda