Berantas ISIS, Taliban Manfaatkan CCTV Peninggalan AS untuk Operasi Intelijen

Para pendukung hak asasi manusia dan penentang rezim khawatir peningkatan pengawasan mungkin menargetkan anggota masyarakat sipil dan pengunjuk rasa.

Meskipun Taliban jarang mengkonfirmasi penangkapan mereka, Komite Perlindungan Jurnalis mengatakan setidaknya 64 jurnalis telah ditahan sejak pengambilalihan tersebut. Protes terhadap pembatasan terhadap perempuan di Kabul telah dipecah secara paksa oleh pasukan keamanan.



"Penerapan sistem pengawasan massal dengan kedok 'keamanan nasional' menjadi pola bagi Taliban untuk melanjutkan kebijakan kejamnya yang melanggar hak-hak dasar," kata Matt Mahmoudi dari Amnesty International.

Taliban dengan tegas menyangkal bahwa peningkatan sistem pengawasan akan melanggar hak-hak warga Afghanistan. Qani mengatakan sistem ini sebanding dengan yang digunakan di kota-kota besar lainnya dan akan dioperasikan sesuai dengan hukum Syariah Islam, yang melarang pencatatan di ruang pribadi.

Rencana tersebut menghadapi tantangan praktis, kata para analis keamanan.

Pemadaman listrik yang terputus-putus setiap hari di Afghanistan menyebabkan kamera-kamera yang terhubung ke jaringan pusat tidak mungkin memberikan sinyal yang konsisten. Hanya 40% warga Afghanistan yang memiliki akses terhadap listrik, menurut penyedia listrik milik negara.

Taliban juga harus mencari pendanaan setelah kontraksi ekonomi besar-besaran dan penarikan banyak bantuan setelah pengambilalihan kekuasaan.

Pemerintah mengatakan pada tahun 2022 bahwa mereka memiliki anggaran tahunan lebih dari $2 miliar, di mana belanja pertahanan merupakan komponen terbesar, menurut panglima militer Taliban.

Sementara itu, diskusi dengan Huawei terjadi beberapa bulan setelah Tiongkok bertemu dengan Pakistan dan penjabat menteri luar negeri Taliban, setelah itu kedua pihak menekankan kerja sama dalam kontra-terorisme. Mengatasi militansi juga merupakan aspek kunci dari perjanjian penarikan pasukan Amerika Serikat dengan Taliban pada tahun 2020.