Hubungan dengan Israel Makin Mesra, Rakyat Libya Marah Besar
Senin, 28 Agustus 2023 - 18:55 WIB
Jenderal Khalifa Haftar dari Tentara Nasional Libya (LNA) menjalankan pemerintahan saingannya di kota pesisir timur Tobruk.
Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah menjalin hubungan formal dengan negara-negara Liga Arab yang tidak memiliki hubungan resmi dengannya – mulai dari negara-negara moderat hingga musuh historis.
Sejak tahun 2020, negara ini telah menandatangani perjanjian yang ditengahi AS yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Perjanjian tersebut ditanggapi dengan kemarahan oleh warga Palestina, yang menuduh negara-negara Arab yang menandatangani perjanjian tersebut melakukan pengkhianatan.
Pada Minggu malam, pemimpin Dewan Nasional Libya meminta "klarifikasi" dari pemerintah atas apa yang terjadi. Dewan Kepresidenan menjalankan fungsi kepala negara dan bertanggung jawab atas militer negara.
Sebuah surat dari badan tersebut mengatakan pertemuan antara kedua menteri luar negeri “tidak mencerminkan kebijakan luar negeri negara Libya, tidak mewakili konstanta nasional Libya dan dianggap sebagai pelanggaran hukum Libya yang mengkriminalisasi normalisasi dengan ‘entitas Zionis’” . Mereka juga meminta Dbeibah “untuk diselidiki secara hukum jika pertemuan itu terjadi”.
Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah menjalin hubungan formal dengan negara-negara Liga Arab yang tidak memiliki hubungan resmi dengannya – mulai dari negara-negara moderat hingga musuh historis.
Sejak tahun 2020, negara ini telah menandatangani perjanjian yang ditengahi AS yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Perjanjian tersebut ditanggapi dengan kemarahan oleh warga Palestina, yang menuduh negara-negara Arab yang menandatangani perjanjian tersebut melakukan pengkhianatan.
Pada Minggu malam, pemimpin Dewan Nasional Libya meminta "klarifikasi" dari pemerintah atas apa yang terjadi. Dewan Kepresidenan menjalankan fungsi kepala negara dan bertanggung jawab atas militer negara.
Sebuah surat dari badan tersebut mengatakan pertemuan antara kedua menteri luar negeri “tidak mencerminkan kebijakan luar negeri negara Libya, tidak mewakili konstanta nasional Libya dan dianggap sebagai pelanggaran hukum Libya yang mengkriminalisasi normalisasi dengan ‘entitas Zionis’” . Mereka juga meminta Dbeibah “untuk diselidiki secara hukum jika pertemuan itu terjadi”.
(ahm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda