Pangkalan Militer AS Dilaporkan Terinfeksi Malware China
Senin, 31 Juli 2023 - 10:13 WIB
Pangkalan militer AS di Guam. Foto/Forbes
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mencari kode komputer berbahaya yang diyakini telah ditanam peretas China di dalam jaringan yang mengendalikan jaringan listrik, sistem komunikasi, dan pasokan air di pangkalan militer negara itu di dalam dan luar negeri.
Hal itu diungkapkan oleh pejabat Amerika kepada New York Times (NYT).
"Para pelaku kemungkinan bekerja untuk Tentara Pembebasan Rakyat," kata artikel surat kabar itu pada Sabtu seperti dilansir dari Russia Today, Senin (31/7/2023).
Artikel tersebut tidak menjelaskan bagaimana Washington dapat menghubungkan malware ke China atau ke militernya.
Pejabat Angkatan Darat, intelijen, dan keamanan nasional AS yang tidak disebutkan namanya yang berbicara dengan NYT menyarankan bahwa kode tersebut mungkin diaktifkan oleh Beijing untuk mengganggu operasi militer Amerika jika terjadi konflik, termasuk yang dapat terjadi di sekitar Taiwan.
China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sementara AS, yang mendukung pemerintah di Taipei, berjanji akan mempertahankan pulau yang diperintah sendiri itu jika Beijing mencoba menggunakan kekuatan untuk mengendalikannya.
Sebuah sumber di Kongres AS menggambarkan malware tersebut pada dasarnya sebagai "bom waktu yang berdetak" yang dapat memberi China kemampuan untuk mengganggu atau memperlambat pengerahan militer AS atau memasok operasi, dengan menonaktifkan utilitas utama di pangkalan-pangkalan Amerika.
Para pejabat juga menyatakan keprihatinan bahwa dampak dari kode tersebut bisa lebih luas lagi, karena infrastruktur yang sama sering digunakan untuk memasok rumah dan bisnis warga sipil.
Petunjuk pertama dari masalah tersebut muncul pada bulan Mei ketika Microsoft mendeteksi kode komputer aneh dalam sistem telekomunikasi di pulau Pasifik Guam, tempat pangkalan udara dan angkatan laut utama Amerika berada, dan di tempat lain di wilayah AS.
"Tetapi penyebaran malware di jaringan ternyata jauh lebih besar sejak saat itu, dengan militer AS dan badan keamanan saat ini sedang bekerja untuk menentukan cakupan penuhnya," lapor NYT.
Ketika dimintai komentar, penjabat juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adam R. Hodge, meyakinkan media bahwa pemerintahan Biden bekerja tanpa henti untuk mempertahankan AS dari gangguan apa pun terhadap infrastruktur penting kami, termasuk dengan mengoordinasikan upaya antarlembaga untuk melindungi sistem air, jalur pipa, kereta api dan sistem penerbangan, antara lain.
Surat kabar itu juga mengutip pernyataan Kedutaan Besar China di Washington, yang langsung menolak laporan itu dengan menyebutnya mencoreng China dengan tuduhan tidak berdasar.
"China selalu dengan tegas menentang dan menindak semua bentuk serangan dunia maya sesuai dengan hukum,” kata juru bicara kedutaan Haoming Ouyang.
Ia pun balik menuding pemerintah AS berada di belakang serangan siber yang terjadi di China.
“Instansi pemerintah China menghadapi banyak serangan siber setiap hari, yang sebagian besar berasal dari sumber di AS,” tegas Haoming.
Hal itu diungkapkan oleh pejabat Amerika kepada New York Times (NYT).
"Para pelaku kemungkinan bekerja untuk Tentara Pembebasan Rakyat," kata artikel surat kabar itu pada Sabtu seperti dilansir dari Russia Today, Senin (31/7/2023).
Artikel tersebut tidak menjelaskan bagaimana Washington dapat menghubungkan malware ke China atau ke militernya.
Pejabat Angkatan Darat, intelijen, dan keamanan nasional AS yang tidak disebutkan namanya yang berbicara dengan NYT menyarankan bahwa kode tersebut mungkin diaktifkan oleh Beijing untuk mengganggu operasi militer Amerika jika terjadi konflik, termasuk yang dapat terjadi di sekitar Taiwan.
China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sementara AS, yang mendukung pemerintah di Taipei, berjanji akan mempertahankan pulau yang diperintah sendiri itu jika Beijing mencoba menggunakan kekuatan untuk mengendalikannya.
Sebuah sumber di Kongres AS menggambarkan malware tersebut pada dasarnya sebagai "bom waktu yang berdetak" yang dapat memberi China kemampuan untuk mengganggu atau memperlambat pengerahan militer AS atau memasok operasi, dengan menonaktifkan utilitas utama di pangkalan-pangkalan Amerika.
Para pejabat juga menyatakan keprihatinan bahwa dampak dari kode tersebut bisa lebih luas lagi, karena infrastruktur yang sama sering digunakan untuk memasok rumah dan bisnis warga sipil.
Petunjuk pertama dari masalah tersebut muncul pada bulan Mei ketika Microsoft mendeteksi kode komputer aneh dalam sistem telekomunikasi di pulau Pasifik Guam, tempat pangkalan udara dan angkatan laut utama Amerika berada, dan di tempat lain di wilayah AS.
"Tetapi penyebaran malware di jaringan ternyata jauh lebih besar sejak saat itu, dengan militer AS dan badan keamanan saat ini sedang bekerja untuk menentukan cakupan penuhnya," lapor NYT.
Ketika dimintai komentar, penjabat juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adam R. Hodge, meyakinkan media bahwa pemerintahan Biden bekerja tanpa henti untuk mempertahankan AS dari gangguan apa pun terhadap infrastruktur penting kami, termasuk dengan mengoordinasikan upaya antarlembaga untuk melindungi sistem air, jalur pipa, kereta api dan sistem penerbangan, antara lain.
Surat kabar itu juga mengutip pernyataan Kedutaan Besar China di Washington, yang langsung menolak laporan itu dengan menyebutnya mencoreng China dengan tuduhan tidak berdasar.
"China selalu dengan tegas menentang dan menindak semua bentuk serangan dunia maya sesuai dengan hukum,” kata juru bicara kedutaan Haoming Ouyang.
Ia pun balik menuding pemerintah AS berada di belakang serangan siber yang terjadi di China.
“Instansi pemerintah China menghadapi banyak serangan siber setiap hari, yang sebagian besar berasal dari sumber di AS,” tegas Haoming.
(ian)
tulis komentar anda