Sudan Nyatakan Utusan PBB sebagai Persona Non Grata

Perthes, seorang mantan akademisi, telah memimpin misi Sudan sejak 2021, pertama selama upaya negara itu gagal untuk bertransisi ke demokrasi dan kemudian ketika hubungan antara militer dan RSF memburuk.

Diplomat Jerman itu dengan gigih membela PBB dari tuduhan memicu konflik, dengan mengatakan mereka yang bertanggung jawab adalah dua jenderal yang berperang.

Dalam suratnya kepada Guterres, al-Burhan menuduh Perthes bias dan tidak menghormati kedaulatan nasional. Dia juga menuduh Perthes memberikan gambaran konsensus yang menyesatkan dalam laporannya kepada PBB dan, tanpa tanda-tanda dorongan ini, Hemedti tidak akan melancarkan operasi militernya.



Pihak-pihak yang bertikai saling menyalahkan karena memprovokasi kekerasan.

Lebih dari 1,4 juta orang telah mengungsi di Sudan dan 476.800 lainnya telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, yang sebagian besar sudah berjuang melawan kemiskinan dan konflik internal, menurut perkiraan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi.

Kementerian kesehatan Sudan telah mencatat setidaknya 780 kematian warga sipil sebagai akibat langsung dari pertempuran tersebut. Ratusan lainnya telah tewas di kota el-Geneina di Darfur Barat.

PBB mengatakan sekitar 25 juta orang – lebih dari separuh populasi Sudan – sekarang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan bantuan yang dapat membantu sekitar 2,2 juta orang telah dikirimkan sejak akhir Mei.

Pekan lalu, gentingnya status PBB di Sudan disorot ketika Dewan Keamanan memilih untuk memperpanjang mandat misi hanya selama enam bulan.

Misi tersebut dibentuk pada Juni 2020 untuk mendukung transisi demokrasi Sudan setelah jatuhnya penguasa Omar al-Bashir setahun sebelumnya. Mandatnya sebelumnya telah diperbarui setiap tahun selama satu tahun.