Belasan Menteri Inggris Terima Dana dari Donor Rusia
Jum'at, 24 Juli 2020 - 00:39 WIB
Belasan menteri kabinet Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendapatakan dana dari donor Rusia. Foto/Business Insider
LONDON - Sejumlah hubungan antara partai Konservatif Perdana Menteri Boris Johnson dan donor yang memiliki hubungan dengan Kremlin muncul ke permukaan. Laporan ini datang pasca laporan yang menuding pemerintah Inggris gagal memberikan perlindungan yang cukup dari pengaruh Rusia.
Enam anggota Kabinet Perdana Menteri Johnson termasuk Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Bisnis Alok Sharma, serta delapan menteri junior, telah menerima sumbangan baik secara pribadi atau melalui partai-partai pemilih mereka dari perorangan atau perusahaan yang terhubung dengan Rusia.
Anggota senior Parlemen dari Partai Konservatif Theresa Villiers dan Mark Pritchard, keduanya duduk di Komite Intelijen & Keamanan yang minggu ini menerbitkan laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang campur tangan Rusia, juga telah menerima dari sumber yang sama, begitu laporan The Times of London.
"Partai pemilih Villiers di Chipping Barnet, London utara menerima £ 2.000 dari Lubov Chernukhin pada Oktober," lapor surat kabar itu yang dinukil Business Insider, Jumat (24/7/2020).
Chernukhin, yang menikah dengan Vladimir Chernukhin, yang menjabat sebagai menteri keuangan di pemerintahan Vladimir Putin, adalah donor wanita terbesar dalam sejarah politik Inggris.
Pada 2014, ia membayar £ 160.000 untuk bermain tenis bersama Johnson dan perdana menteri saat itu David Cameron, serta £ 30.000 lebih untuk makan malam dengan Menteri Pendidikan saat ini, Gavin Williamson. Pada Mei tahun lalu, Chernukhin makan malam dengan mantan perdana menteri Theresa May dan sejumlah anggota perempuan kabinet pada saat itu, setelah menyumbangkan £ 135.000 untuk acara penggalangan dana Partai Konservatif.
Partai konstituensi Pritchard di Shropshire, Midlands menerima £ 5.000 dari perusahaan energi Aquind. Direktur perusahaan itu, Alexander Temerko, diketahui sebelumnya memiliki beberapa posisi senior di kementerian pertahanan Rusia.
Villiers dan Pritchard menerima uang itu sebelum menjadi anggota Komite Intelijen & Keamanan.
Temerko, Aquind, dan bisnis-bisnis lain yang terlibat di dalamnya telah memberikan sumbangan kepada Menteri Keuangan Rishi Sunak, Menteri Bisnis Alok Sharma, dan Menteri Irlandia Utara Brandon Lewis, baik secara pribadi atau kepada partai-partai pemilih mereka.
Laporan tersebut melukiskan gambaran bagaimana Rusia telah mengintegrasikan dirinya ke dalam elit sosial, bisnis, dan politik Inggris selama beberapa tahun, sambil mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah Inggris untuk mencuci uang dan pengaruh Rusia.
Dengan menggunakan bukti yang diajukan oleh para mata-mata dan pakar intelijen, laporan itu menemukan bahwa kebijakan pemerintah telah menawarkan mekanisme ideal yang dengannya keuangan gelap dapat didaur ulang melalui apa yang disebut sebagai 'binatu' London.
"Inggris menyambut uang Rusia, dan beberapa pertanyaan - jika ada - ditanyai tentang asal muasal kekayaan yang besar ini," bunyi laporan tersebut.
Tidak menyebut nama donor, laporan itu memperingatkan bahwa tokoh senior Rusia telah menggunakan uang mereka untuk mendanai partai politik Inggris dan bisnis dengan Inggris dipandang sebagai tujuan yang sangat menguntungkan bagi oligarki Rusia dan uang mereka.
"Pengaruh Rusia di seluruh lapisan atas masyarakat Inggris kini telah menjadi 'normal baru'," kata laporan itu
"Ada banyak orang Rusia dengan hubungan yang sangat dekat dengan Putin yang terintegrasi dengan baik ke dalam bisnis dan panggung sosial Inggris, dan diterima karena kekayaan mereka," laporan itu menambahkan.
Laporan dan penulisnya juga menuduh pemerintah Konservatif memutuskan untuk tidak mencari bukti potensi campur tangan Rusia ke dalam referendum Brexit 2016. (Baca: PM Johnson: Inggris Memilih Brexit Bukan Karena Tekanan Rusia )
Laporan tersebut menyatakan bahwa pemerintah Inggris tidak berusaha mencari tahu tentang pengaruh Rusia yang potensial, dengan menyebut "kehati-hatian yang ekstrem" di kalangan pejabat keamanan Inggris untuk melihat kemungkinan gangguan oleh Moskow.
Anggota Komite intelijen dan keamanan (ISC) parlemen Inggris dan anggota parlemen Stewart Hosie pada hari Selasa mengatakan, tidak ada penilaian terhadap campur tangan Rusia dalam referendum Uni Eropa dan itu kembali kepada siapa pun yang ingin menyentuh masalah ini dengan tiang sepuluh kaki. Dia mengatakan ISC merasa "mencengangkan" bahwa pemerintah Inggris tidak berusaha untuk "melindungi referendum" dengan melihat potensi gangguan.
Laporan ini datang pada minggu yang sama dengan laporan yang sangat dinanti-nantikan atas campur tangan Rusia dan menuduh pemerintah Inggris berturut-turut gagal melindungi Inggris dari pengaruh Rusia. (Baca: Intervensi Rusia di Inggris: Mata-mata, Hack Pemilu hingga Pembunuhan )
Enam anggota Kabinet Perdana Menteri Johnson termasuk Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Bisnis Alok Sharma, serta delapan menteri junior, telah menerima sumbangan baik secara pribadi atau melalui partai-partai pemilih mereka dari perorangan atau perusahaan yang terhubung dengan Rusia.
Anggota senior Parlemen dari Partai Konservatif Theresa Villiers dan Mark Pritchard, keduanya duduk di Komite Intelijen & Keamanan yang minggu ini menerbitkan laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang campur tangan Rusia, juga telah menerima dari sumber yang sama, begitu laporan The Times of London.
"Partai pemilih Villiers di Chipping Barnet, London utara menerima £ 2.000 dari Lubov Chernukhin pada Oktober," lapor surat kabar itu yang dinukil Business Insider, Jumat (24/7/2020).
Chernukhin, yang menikah dengan Vladimir Chernukhin, yang menjabat sebagai menteri keuangan di pemerintahan Vladimir Putin, adalah donor wanita terbesar dalam sejarah politik Inggris.
Pada 2014, ia membayar £ 160.000 untuk bermain tenis bersama Johnson dan perdana menteri saat itu David Cameron, serta £ 30.000 lebih untuk makan malam dengan Menteri Pendidikan saat ini, Gavin Williamson. Pada Mei tahun lalu, Chernukhin makan malam dengan mantan perdana menteri Theresa May dan sejumlah anggota perempuan kabinet pada saat itu, setelah menyumbangkan £ 135.000 untuk acara penggalangan dana Partai Konservatif.
Partai konstituensi Pritchard di Shropshire, Midlands menerima £ 5.000 dari perusahaan energi Aquind. Direktur perusahaan itu, Alexander Temerko, diketahui sebelumnya memiliki beberapa posisi senior di kementerian pertahanan Rusia.
Villiers dan Pritchard menerima uang itu sebelum menjadi anggota Komite Intelijen & Keamanan.
Temerko, Aquind, dan bisnis-bisnis lain yang terlibat di dalamnya telah memberikan sumbangan kepada Menteri Keuangan Rishi Sunak, Menteri Bisnis Alok Sharma, dan Menteri Irlandia Utara Brandon Lewis, baik secara pribadi atau kepada partai-partai pemilih mereka.
Laporan tersebut melukiskan gambaran bagaimana Rusia telah mengintegrasikan dirinya ke dalam elit sosial, bisnis, dan politik Inggris selama beberapa tahun, sambil mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah Inggris untuk mencuci uang dan pengaruh Rusia.
Dengan menggunakan bukti yang diajukan oleh para mata-mata dan pakar intelijen, laporan itu menemukan bahwa kebijakan pemerintah telah menawarkan mekanisme ideal yang dengannya keuangan gelap dapat didaur ulang melalui apa yang disebut sebagai 'binatu' London.
"Inggris menyambut uang Rusia, dan beberapa pertanyaan - jika ada - ditanyai tentang asal muasal kekayaan yang besar ini," bunyi laporan tersebut.
Tidak menyebut nama donor, laporan itu memperingatkan bahwa tokoh senior Rusia telah menggunakan uang mereka untuk mendanai partai politik Inggris dan bisnis dengan Inggris dipandang sebagai tujuan yang sangat menguntungkan bagi oligarki Rusia dan uang mereka.
"Pengaruh Rusia di seluruh lapisan atas masyarakat Inggris kini telah menjadi 'normal baru'," kata laporan itu
"Ada banyak orang Rusia dengan hubungan yang sangat dekat dengan Putin yang terintegrasi dengan baik ke dalam bisnis dan panggung sosial Inggris, dan diterima karena kekayaan mereka," laporan itu menambahkan.
Laporan dan penulisnya juga menuduh pemerintah Konservatif memutuskan untuk tidak mencari bukti potensi campur tangan Rusia ke dalam referendum Brexit 2016. (Baca: PM Johnson: Inggris Memilih Brexit Bukan Karena Tekanan Rusia )
Laporan tersebut menyatakan bahwa pemerintah Inggris tidak berusaha mencari tahu tentang pengaruh Rusia yang potensial, dengan menyebut "kehati-hatian yang ekstrem" di kalangan pejabat keamanan Inggris untuk melihat kemungkinan gangguan oleh Moskow.
Anggota Komite intelijen dan keamanan (ISC) parlemen Inggris dan anggota parlemen Stewart Hosie pada hari Selasa mengatakan, tidak ada penilaian terhadap campur tangan Rusia dalam referendum Uni Eropa dan itu kembali kepada siapa pun yang ingin menyentuh masalah ini dengan tiang sepuluh kaki. Dia mengatakan ISC merasa "mencengangkan" bahwa pemerintah Inggris tidak berusaha untuk "melindungi referendum" dengan melihat potensi gangguan.
Laporan ini datang pada minggu yang sama dengan laporan yang sangat dinanti-nantikan atas campur tangan Rusia dan menuduh pemerintah Inggris berturut-turut gagal melindungi Inggris dari pengaruh Rusia. (Baca: Intervensi Rusia di Inggris: Mata-mata, Hack Pemilu hingga Pembunuhan )
(ber)
tulis komentar anda