Gugat Negara, 137 Pribumi Malaysia Minta Status Mereka Beragama Islam Dibatalkan

Penggugat berargumen bahwa penduduk desa tidak diberi tahu tentang akibat hukum dari masuk Islam, termasuk fakta bahwa mereka akan tunduk pada sistem hukum Islam Pahang dan bahwa setiap anak yang mereka miliki akan menjadi muslim secara default.

Mereka mengeklaim bahwa beberapa hari kemudian, petugas Jakoa yang sama kembali ke desa bersama dengan beberapa petugas Muip, dan ketika mereka melakukannya, mereka mengumpulkan penduduk desa di ruang publik dan menginstruksikan mereka untuk membaca kalimat Syahadat.

Penggugat mengeklaim bahwa penduduk desa mencoba meniru bacaan kalimat Syahadat petugas Jakoa tetapi gagal melakukannya. Mereka juga mengeklaim bahwa penduduk desa tidak dapat memahami arti kalimat Syahadat atau bagaimana kehidupan mereka akan berubah setelah masuk Islam.

Menurut penggugat, petugas mencatat semua nama penduduk desa dan kemudian pergi.

Namun, penggugat mengeklaim bahwa mereka mengakui atau mempraktikkan Islam setelah konversi massal tapi juga terus mengakui dan mempraktikkan kepercayaan budaya dan agama Bateq Mayah.

Mereka mengeklaim bahwa setelah tahun 2000, ketika lebih banyak penduduk desa mempelajari bahasa dasar Malaysia, mereka menemukan bahwa kata “Islam” tercetak di kartu penduduk mereka.

Pribumi Berlatih Animisme

Menurut Aboriginal Peoples Act of 1954 (Undang-Undang Masyarakat Aborigin 1954), penggugat berpendapat bahwa Bateq Mayah, yang mempraktikkan animisme, adalah kelompok rentan yang mengandalkan para tergugat untuk melindungi cara hidup mereka dari modernisasi dan eksploitasi.

“Pada tahun 1993, para tergugat secara salah mengeksploitasi pengaruh mereka terhadap penduduk asli di desa tersebut dan, melanggar kewajiban mereka kepada mereka, secara tidak sah, secara ilegal dan menggunakan paksaan untuk mengubah mereka menjadi Islam," lanjut pernyataan penggugat.

“Dengan melakukan itu, mereka melanggar kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan kepercayaan budaya dan agama masyarakat tersebut,” imbuh penggugat.

Mereka menegaskan bahwa mereka mencari bantuan dari Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) sekitar tahun 2004, dan organisasi tersebut kemudian menghasilkan laporan tahun 2013 berjudul “Laporan Penyelidikan Nasional tentang Hak Tanah Masyarakat Adat.”