Utusan PBB: Myanmar Negara Gagal, Dipimpin Junta yang Dipersenjatai Rusia
Kamis, 16 Maret 2023 - 16:18 WIB
"Sementara banyak pemerintah barat telah menjatuhkan sanksi, diperlukan koordinasi yang lebih besar," katanya.
Embargo senjata, dan langkah-langkah untuk menghentikan bahan bakar penerbangan mencapai militer juga harus diadopsi. Dia tidak menyarankan pengiriman senjata untuk mendukung perlawanan, melainkan langkah-langkah untuk menghentikan senjata atau sumber daya mencapai junta.
Andrews juga mendukung seruan agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang akan merujuk situasi di Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC).
"Negara-negara memiliki keharusan moral untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk menekan dari junta sarana yang mereka gunakan untuk terus menyerang rakyat mereka," kata Andrews.
Ia mengatakan itu juga demi kepentingan komunitas internasional, terutama negara-negara tetangga, untuk bertindak.
"Myanmar adalah negara yang sangat penting, negara berpenduduk 54 juta orang, terletak di bagian dunia yang sangat penting antara India dan China. Anda telah melihat dampak dari ketidakstabilan yang ada. Ribuan dan ribuan orang setiap bulan berlari untuk hidup mereka setiap bulan melewati perbatasan ke wilayah tersebut,” tuturnya.
Dalam sebuah laporan yang akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 Maret, pelapor khusus tersebut mengatakan bahwa pemerintah negara tetangga telah secara paksa mengembalikan orang-orang – termasuk para pembelot militer dan anak-anak – ke Myanmar meskipun ada risiko dipenjara, disiksa, atau bahkan dieksekusi.
Menurut PBB, jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan melonjak, dari 1 juta sebelum kudeta, menjadi 17,6 juta pada tahun 2023.
“Ekonomi telah runtuh, Anda memiliki setengah dari orang yang sekarang hidup dalam kemiskinan. Anda mengalami runtuhnya sistem pendidikan dengan jutaan anak tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sistem kesehatan telah runtuh,” katanya.
Embargo senjata, dan langkah-langkah untuk menghentikan bahan bakar penerbangan mencapai militer juga harus diadopsi. Dia tidak menyarankan pengiriman senjata untuk mendukung perlawanan, melainkan langkah-langkah untuk menghentikan senjata atau sumber daya mencapai junta.
Andrews juga mendukung seruan agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang akan merujuk situasi di Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC).
"Negara-negara memiliki keharusan moral untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk menekan dari junta sarana yang mereka gunakan untuk terus menyerang rakyat mereka," kata Andrews.
Ia mengatakan itu juga demi kepentingan komunitas internasional, terutama negara-negara tetangga, untuk bertindak.
"Myanmar adalah negara yang sangat penting, negara berpenduduk 54 juta orang, terletak di bagian dunia yang sangat penting antara India dan China. Anda telah melihat dampak dari ketidakstabilan yang ada. Ribuan dan ribuan orang setiap bulan berlari untuk hidup mereka setiap bulan melewati perbatasan ke wilayah tersebut,” tuturnya.
Dalam sebuah laporan yang akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 Maret, pelapor khusus tersebut mengatakan bahwa pemerintah negara tetangga telah secara paksa mengembalikan orang-orang – termasuk para pembelot militer dan anak-anak – ke Myanmar meskipun ada risiko dipenjara, disiksa, atau bahkan dieksekusi.
Menurut PBB, jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan melonjak, dari 1 juta sebelum kudeta, menjadi 17,6 juta pada tahun 2023.
“Ekonomi telah runtuh, Anda memiliki setengah dari orang yang sekarang hidup dalam kemiskinan. Anda mengalami runtuhnya sistem pendidikan dengan jutaan anak tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sistem kesehatan telah runtuh,” katanya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda