Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun setelah Rezim Assad Tumbang
loading...
Pemimpin HTS Ahmed Hussein al-Sharaa alias Abu Mohammad al-Julani, salah satu pemimpin baru Suriah usai rezim Bashar al-Assad digulingkan. Pemerintah baru Suriah disebut akan tuntut Iran Rp4.870 triliun. Foto/PBS
A
A
A
DAMASKUS - Pemerintah baru Suriah , yang menjadi penguasa sementara, dilaporkan akan menuntut kompensasi USD300 miliar (lebih dari Rp4.870) dari Iran setelah rezim Bashar al-Assad digulingkan.
Uang kompensasi ini diminta sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan Teheran di Suriah selama perang saudara.
Menurut laporan Al-Modon, yang dikutip Middle East Monitor, Jumat (27/12/2024), seorang sumber anonim yang dekat dengan pemerintah baru Suriah pasca-Assad mengatakan bahwa kompensasi sebesar USD300 miliar ditujukan untuk rakyat Suriah dan negara Suriah, atas kerugian yang disebabkan oleh kebijakan “kriminal dan sewenang-wenang” Teheran terhadap warga Suriah dan infrastruktur Suriah selama penyelarasan militernya dengan milisinya demi mendukung rezim Assad.
Laporan pemerintah baru Suriah akan menuntut kompensasi sebesar itu dari Iran muncul setelah Teheran dilaporkan akan menuntut pemerintah baru pasca-Assad membayar utang antara USD30 miliar hingga USD50 miliar kepada Iran.
Selama perang saudara selama 13 tahun di Suriah, Iran memberikan dukungan militer dan bantuan miliaran dolar kepada rezim Assad, berperang melawan para pemberontak yang kini berbalik memerintah negara tersebut dalam upaya untuk memperluas dan mempertahankan pengaruh regional Teheran.
Upaya itu membuat bekas rezim Suriah berutang puluhan miliar dolar kepada pemerintah Iran, yang menyebabkan Teheran kini menuntut otoritas Suriah yang baru untuk membayar utang tersebut.
Namun, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei, laporan bahwa Iran menuntut antara USD30 hingga USD50 miliar dari pemerintah baru Suriah "benar-benar sangat dibesar-besarkan".
Sumber yang dikutip oleh surat kabar itu juga membantah adanya komunikasi yang sedang berlangsung antara Teheran dan Damaskus, dengan mengatakan: “Kontak benar-benar terputus dan bahwa pemerintahan baru tidak memiliki rencana saat ini untuk terlibat dengan Iran, baik mengenai kedutaan besar di Damaskus atau konsulat di Aleppo.”
Uang kompensasi ini diminta sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan Teheran di Suriah selama perang saudara.
Menurut laporan Al-Modon, yang dikutip Middle East Monitor, Jumat (27/12/2024), seorang sumber anonim yang dekat dengan pemerintah baru Suriah pasca-Assad mengatakan bahwa kompensasi sebesar USD300 miliar ditujukan untuk rakyat Suriah dan negara Suriah, atas kerugian yang disebabkan oleh kebijakan “kriminal dan sewenang-wenang” Teheran terhadap warga Suriah dan infrastruktur Suriah selama penyelarasan militernya dengan milisinya demi mendukung rezim Assad.
Laporan pemerintah baru Suriah akan menuntut kompensasi sebesar itu dari Iran muncul setelah Teheran dilaporkan akan menuntut pemerintah baru pasca-Assad membayar utang antara USD30 miliar hingga USD50 miliar kepada Iran.
Selama perang saudara selama 13 tahun di Suriah, Iran memberikan dukungan militer dan bantuan miliaran dolar kepada rezim Assad, berperang melawan para pemberontak yang kini berbalik memerintah negara tersebut dalam upaya untuk memperluas dan mempertahankan pengaruh regional Teheran.
Upaya itu membuat bekas rezim Suriah berutang puluhan miliar dolar kepada pemerintah Iran, yang menyebabkan Teheran kini menuntut otoritas Suriah yang baru untuk membayar utang tersebut.
Namun, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei, laporan bahwa Iran menuntut antara USD30 hingga USD50 miliar dari pemerintah baru Suriah "benar-benar sangat dibesar-besarkan".
Sumber yang dikutip oleh surat kabar itu juga membantah adanya komunikasi yang sedang berlangsung antara Teheran dan Damaskus, dengan mengatakan: “Kontak benar-benar terputus dan bahwa pemerintahan baru tidak memiliki rencana saat ini untuk terlibat dengan Iran, baik mengenai kedutaan besar di Damaskus atau konsulat di Aleppo.”
(mas)
Explore More