Jokowi Berencana Kirim Jenderal ke Myanmar untuk Bicara dengan Pimpinan Junta

JAKARTA - Indonesia berencana mengirim seorang jenderal tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta . Langkah itu diharapkan dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo, Rabu (1/2/2023).

Tahun ini, Indonesia mengambil kepemimpinan ASEAN dan dengan itu tanggung jawab untuk mencoba menyelesaikan masalah abadi di kawasan tentang penindasan demokrasi di sesama negara anggota.



"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama," kata Presiden yang akrab disapa Jokowi itu kepada Reuters dalam wawancara di kantornya di Jakarta. “Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya,” lanjut Jokowi.

Militer mengambil alih Myanmar pada tahun 1962, mengisolasi negara itu dan menekan perbedaan pendapat selama beberapa dekade sampai pembukaan tentatif dimulai pada tahun 2011.

Tetapi eksperimennya dengan demokrasi, termasuk pemilu yang dimenangkan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, berakhir dan dua tahun lalu ketika militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, menerapkan kembali pemerintahan militer yang ketat dan menghancurkan protes.

Dengan Myanmar kembali menarik kecaman dan sanksi Barat, ASEAN datang dengan rencana lima poin untuk itu, termasuk diakhirinya kekerasan, dialog, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN ke semua pihak.



Tetapi para jenderal Myanmar, sementara memberi basa-basi untuk upaya ASEAN, tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengimplementasikannya, dan utusan ASEAN sebelumnya hanya mencapai sedikit.

Jokowi, berbicara pada peringatan kedua kudeta Myanmar 2021, mengatakan, dia berkomitmen pada rencana tersebut tetapi menambahkan bahwa ASEAN "tidak akan disandera" dalam konflik Myanmar dan jika tidak ada kemajuan, ASEAN akan "bertindak tegas".