Jokowi Berencana Kirim Jenderal ke Myanmar untuk Bicara dengan Pimpinan Junta
Rabu, 01 Februari 2023 - 21:01 WIB
Presiden Jokowi berencana mengirim jenderal ke Myanmar untuk berbicara dengan pemimpin junta militer. FOTO/Reuters
JAKARTA - Indonesia berencana mengirim seorang jenderal tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta . Langkah itu diharapkan dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo, Rabu (1/2/2023).
Tahun ini, Indonesia mengambil kepemimpinan ASEAN dan dengan itu tanggung jawab untuk mencoba menyelesaikan masalah abadi di kawasan tentang penindasan demokrasi di sesama negara anggota.
"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama," kata Presiden yang akrab disapa Jokowi itu kepada Reuters dalam wawancara di kantornya di Jakarta. “Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya,” lanjut Jokowi.
Militer mengambil alih Myanmar pada tahun 1962, mengisolasi negara itu dan menekan perbedaan pendapat selama beberapa dekade sampai pembukaan tentatif dimulai pada tahun 2011.
Tetapi eksperimennya dengan demokrasi, termasuk pemilu yang dimenangkan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, berakhir dan dua tahun lalu ketika militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, menerapkan kembali pemerintahan militer yang ketat dan menghancurkan protes.
Dengan Myanmar kembali menarik kecaman dan sanksi Barat, ASEAN datang dengan rencana lima poin untuk itu, termasuk diakhirinya kekerasan, dialog, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN ke semua pihak.
Tetapi para jenderal Myanmar, sementara memberi basa-basi untuk upaya ASEAN, tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengimplementasikannya, dan utusan ASEAN sebelumnya hanya mencapai sedikit.
Jokowi, berbicara pada peringatan kedua kudeta Myanmar 2021, mengatakan, dia berkomitmen pada rencana tersebut tetapi menambahkan bahwa ASEAN "tidak akan disandera" dalam konflik Myanmar dan jika tidak ada kemajuan, ASEAN akan "bertindak tegas".
Jokowi mengatakan, dia tidak mengesampingkan bepergian sendiri ke Myanmar, tetapi mengakui bahwa dialog kemungkinan akan "lebih mudah" antara pejabat dari latar belakang yang sama.
Presiden menolak untuk mengatakan siapa yang dia harapkan untuk dikirim "sesegera mungkin" tetapi mengatakan bahwa orang yang dia pikirkan terlibat dalam reformasi Indonesia.
ASEAN telah melihat perbedaan tentang bagaimana menangani Myanmar dengan beberapa anggota, seperti Thailand, berharap untuk terlibat dengannya melalui inisiatif seperti forum tidak resmi pada bulan Desember yang diboikot oleh setengah blok.
Anggota lain tampak semakin frustrasi dengan militer Myanmar dan ingin mempertahankan larangan pejabat tinggi mengambil bagian dalam forum ASEAN.
Mengelola keretakan atas Myanmar, dan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan yang disengketakan, akan menjadi salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam perannya sebagai ketua ASEAN.
Sebagai presiden Kelompok Dua Puluh (G20) tahun lalu, Indonesia memposisikan dirinya sebagai jembatan diplomatik pada krisis antara Rusia dan Ukraina dan berhasil, melawan rintangan, untuk mendapatkan deklarasi bersama melintasi batas pada pertemuan puncak para pemimpin di Bali pada November.
Sekarang Jokowi harus mencoba mengelola berbagai persaingan geopolitik sambil tetap fokus pada prioritas pertumbuhan ekonomi kawasan. "Situasinya tidak mudah. ASEAN harus terus menjadi kawasan yang damai dan juga ASEAN harus terus menjadi episentrum pertumbuhan," lanjut Jokowi.
Tahun ini, Indonesia mengambil kepemimpinan ASEAN dan dengan itu tanggung jawab untuk mencoba menyelesaikan masalah abadi di kawasan tentang penindasan demokrasi di sesama negara anggota.
"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama," kata Presiden yang akrab disapa Jokowi itu kepada Reuters dalam wawancara di kantornya di Jakarta. “Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya,” lanjut Jokowi.
Militer mengambil alih Myanmar pada tahun 1962, mengisolasi negara itu dan menekan perbedaan pendapat selama beberapa dekade sampai pembukaan tentatif dimulai pada tahun 2011.
Tetapi eksperimennya dengan demokrasi, termasuk pemilu yang dimenangkan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, berakhir dan dua tahun lalu ketika militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, menerapkan kembali pemerintahan militer yang ketat dan menghancurkan protes.
Dengan Myanmar kembali menarik kecaman dan sanksi Barat, ASEAN datang dengan rencana lima poin untuk itu, termasuk diakhirinya kekerasan, dialog, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN ke semua pihak.
Tetapi para jenderal Myanmar, sementara memberi basa-basi untuk upaya ASEAN, tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengimplementasikannya, dan utusan ASEAN sebelumnya hanya mencapai sedikit.
Jokowi, berbicara pada peringatan kedua kudeta Myanmar 2021, mengatakan, dia berkomitmen pada rencana tersebut tetapi menambahkan bahwa ASEAN "tidak akan disandera" dalam konflik Myanmar dan jika tidak ada kemajuan, ASEAN akan "bertindak tegas".
Jokowi mengatakan, dia tidak mengesampingkan bepergian sendiri ke Myanmar, tetapi mengakui bahwa dialog kemungkinan akan "lebih mudah" antara pejabat dari latar belakang yang sama.
Presiden menolak untuk mengatakan siapa yang dia harapkan untuk dikirim "sesegera mungkin" tetapi mengatakan bahwa orang yang dia pikirkan terlibat dalam reformasi Indonesia.
ASEAN telah melihat perbedaan tentang bagaimana menangani Myanmar dengan beberapa anggota, seperti Thailand, berharap untuk terlibat dengannya melalui inisiatif seperti forum tidak resmi pada bulan Desember yang diboikot oleh setengah blok.
Anggota lain tampak semakin frustrasi dengan militer Myanmar dan ingin mempertahankan larangan pejabat tinggi mengambil bagian dalam forum ASEAN.
Mengelola keretakan atas Myanmar, dan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan yang disengketakan, akan menjadi salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam perannya sebagai ketua ASEAN.
Sebagai presiden Kelompok Dua Puluh (G20) tahun lalu, Indonesia memposisikan dirinya sebagai jembatan diplomatik pada krisis antara Rusia dan Ukraina dan berhasil, melawan rintangan, untuk mendapatkan deklarasi bersama melintasi batas pada pertemuan puncak para pemimpin di Bali pada November.
Sekarang Jokowi harus mencoba mengelola berbagai persaingan geopolitik sambil tetap fokus pada prioritas pertumbuhan ekonomi kawasan. "Situasinya tidak mudah. ASEAN harus terus menjadi kawasan yang damai dan juga ASEAN harus terus menjadi episentrum pertumbuhan," lanjut Jokowi.
(esn)
tulis komentar anda