PBB Desak Junta Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan

JENEWA - Kantor Hak Asasi Manusia PBB mendesak Junta Myanmar untuk membebaskan ribuan orang yang masih ditahan karena menentang kekuasaan militer. Sejak mengambilalih kekuasaan di negara tersebut, Junta Myanmar menangkap banya orang yang menentang mereka.

"Bahkan saat muncul berita tentang amnesti untuk menandai hari kemerdekaan negara itu, kami terus menerima laporan tentang orang-orang yang ditahan karena menentang kekuasaan militer,” kata Jeremy Laurence, juru bicara Departemen Keamanan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.



“Banyak dari mereka menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan buruk," lanjut Laurence, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (10/1/2023). "Penahanan semacam itu tidak hanya dimaksudkan untuk membungkam para pengkritik junta, tetapi juga dirancang untuk menanamkan rasa takut," tambahnya.

Dia menekankan bahwa jalan keluar dari krisis Myanmar "bukan dengan mengurung orang - melainkan dengan membiarkan mereka berpartisipasi secara bebas, penuh, dan efektif dalam kehidupan politik."

Junta militer di Myanmar mengatakan bahwa mereka akan membebaskan total 7.012 narapidana dari penjara di seluruh negeri untuk menandai Hari Kemerdekaan negara Asia Tenggara pada 4 Januari.



Militer Burma, yang secara lokal dikenal sebagai Tatmadaw, melancarkan kudeta pada Februari 2021 yang ditanggapi dengan kerusuhan sipil yang meluas. Junta menekan protes dengan kekerasan, meskipun PBB memperingatkan bahwa negara itu telah jatuh ke dalam perang saudara.

Kantor Hak Asasi PBB mengatakan sedikitnya 2.316 orang, termasuk 188 anak-anak, telah tewas di Myanmar sejak militer merebut kekuasaan. Ribuan lainnya dipenjara, termasuk pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi yang telah dipenjara selama 33 tahun.