Filipina Minta ICC Buka Kembali Penyelidikan Soal Perang Narkoba Era Duterte
Jum'at, 27 Januari 2023 - 16:00 WIB
Filipina Minta ICC Buka Kembali Penyelidikan Soal Perang Narkoba Era Duterte. FOTO/Reuters
MANILA - Pemerintah Filipina bermaksud mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk membuka kembali penyelidikan atas kampanye anti-narkoba brutal Manila, yang menewaskan ribuan orang.
Pengadilan yang berbasis di Den Haag meluncurkan penyelidikan pada 2019, tetapi menangguhkannya akhir tahun itu atas permintaan Rodrigo Duterte, Presiden Filipina saat itu. Duterte telah meluncurkan tindakan keras pada 2016, dengan Manila mengatakan akan memeriksa kembali kasus-kasus dugaan pelanggaran.
Mengumumkan dimulainya kembali penyelidikan pada Kamis (26/1/2023), ICC mengatakan, majelis praperadilannya "tidak puas bahwa Filipina melakukan penyelidikan yang relevan, yang akan menjamin penangguhan penyelidikan pengadilan".
"Ini adalah niat kami untuk menyelesaikan upaya hukum kami, terutama mengangkat masalah ini ke ruang banding ICC," kata Menardo Guevarra, Kepala Pengacara pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr, seperti dikutip dari AFP.
Secara resmi, 6.181 orang tewas dalam "perang melawan narkoba" Duterte, tetapi kelompok hak asasi mengatakan bahwa hingga 30.000 orang mungkin telah terbunuh. Beberapa korban diyakini tidak bersalah, dan korupsi merajalela di antara pasukan keamanan yang bertindak tanpa hukuman.
Presiden Marcos Jr, yang terpilih dengan telak tahun lalu, telah berjanji untuk melanjutkan perang narkoba, tetapi dengan fokus pada pencegahan dan rehabilitasi. Sejauh ini Marcos Jr mengesampingkan keputusan Duterte untuk menarik Filipina keluar dari ICC.
"Kami ingin menekankan bahwa proses penyelidikan dan peradilan dalam negeri kami sendiri harus didahulukan" daripada ICC,” lanjut Guevarra.
"Kami dapat menunjukkan bahwa terlepas dari keterbatasan struktural dan sumber daya dalam sistem hukum kami, itu masih merupakan sistem yang berfungsi dengan baik yang memberikan hasil positif pada waktunya," tambahnya.
Namun, kelompok hak asasi menyambut baik pengumuman ICC, dan menuduh pembunuhan terus berlanjut di bawah Marcos.
"Ini benar-benar berita yang sangat disambut baik yang datang seperti halnya di tengah impunitas yang terus berlanjut, memori selektif dan penyangkalan yang diatur oleh pemerintah dulu dan sekarang," ujar Ketua National Union of People's Lawyers, Edre Olalia.
Kelompok tersebut mewakili beberapa keluarga tersangka yang tewas dalam beberapa kasus yang diadili di pengadilan Filipina melawan petugas polisi.
Olalia mengatakan, pengumuman ICC "memvalidasi" pernyataan kerabat tersangka yang terbunuh bahwa "tidak ada langkah yang memadai dan efektif untuk mencapai keadilan konkret bagi mereka di lapangan, meskipun klaim resmi sebaliknya".
Hanya tiga petugas polisi yang dihukum karena pembunuhan perang narkoba yang melanggar hukum, sementara petugas polisi lainnya dipenjara pada November tahun lalu karena menanam bukti dan menyiksa dua remaja yang tewas pada puncak tindakan keras.
Pengadilan yang berbasis di Den Haag meluncurkan penyelidikan pada 2019, tetapi menangguhkannya akhir tahun itu atas permintaan Rodrigo Duterte, Presiden Filipina saat itu. Duterte telah meluncurkan tindakan keras pada 2016, dengan Manila mengatakan akan memeriksa kembali kasus-kasus dugaan pelanggaran.
Mengumumkan dimulainya kembali penyelidikan pada Kamis (26/1/2023), ICC mengatakan, majelis praperadilannya "tidak puas bahwa Filipina melakukan penyelidikan yang relevan, yang akan menjamin penangguhan penyelidikan pengadilan".
"Ini adalah niat kami untuk menyelesaikan upaya hukum kami, terutama mengangkat masalah ini ke ruang banding ICC," kata Menardo Guevarra, Kepala Pengacara pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr, seperti dikutip dari AFP.
Secara resmi, 6.181 orang tewas dalam "perang melawan narkoba" Duterte, tetapi kelompok hak asasi mengatakan bahwa hingga 30.000 orang mungkin telah terbunuh. Beberapa korban diyakini tidak bersalah, dan korupsi merajalela di antara pasukan keamanan yang bertindak tanpa hukuman.
Presiden Marcos Jr, yang terpilih dengan telak tahun lalu, telah berjanji untuk melanjutkan perang narkoba, tetapi dengan fokus pada pencegahan dan rehabilitasi. Sejauh ini Marcos Jr mengesampingkan keputusan Duterte untuk menarik Filipina keluar dari ICC.
"Kami ingin menekankan bahwa proses penyelidikan dan peradilan dalam negeri kami sendiri harus didahulukan" daripada ICC,” lanjut Guevarra.
"Kami dapat menunjukkan bahwa terlepas dari keterbatasan struktural dan sumber daya dalam sistem hukum kami, itu masih merupakan sistem yang berfungsi dengan baik yang memberikan hasil positif pada waktunya," tambahnya.
Namun, kelompok hak asasi menyambut baik pengumuman ICC, dan menuduh pembunuhan terus berlanjut di bawah Marcos.
"Ini benar-benar berita yang sangat disambut baik yang datang seperti halnya di tengah impunitas yang terus berlanjut, memori selektif dan penyangkalan yang diatur oleh pemerintah dulu dan sekarang," ujar Ketua National Union of People's Lawyers, Edre Olalia.
Kelompok tersebut mewakili beberapa keluarga tersangka yang tewas dalam beberapa kasus yang diadili di pengadilan Filipina melawan petugas polisi.
Olalia mengatakan, pengumuman ICC "memvalidasi" pernyataan kerabat tersangka yang terbunuh bahwa "tidak ada langkah yang memadai dan efektif untuk mencapai keadilan konkret bagi mereka di lapangan, meskipun klaim resmi sebaliknya".
Hanya tiga petugas polisi yang dihukum karena pembunuhan perang narkoba yang melanggar hukum, sementara petugas polisi lainnya dipenjara pada November tahun lalu karena menanam bukti dan menyiksa dua remaja yang tewas pada puncak tindakan keras.
(esn)
tulis komentar anda