Pemerintah Hong Kong Bantah Kerahkan Preman Bayaran

HONG KONG - Pemerintah Hong Kong marah dan membantah tuduhan telah mengerahkan preman bayaran yang terlibat bentrok dengan para demonstran pro-demokrasi.

”Orang-orang mengatakan, pemerintah telah menutup mata terhadap aksi preman, atau bahkan bekerja sama dengan preman,” kata Menteri Keamanan Lai Tung-Kwok kepada wartawan, Sabtu (4/10/2014). ”Tuduhan ini dibuat-buat dan berlebihan,” lanjut dia.

Sementara itu, pihak China menuduh kampanye pro- demokrasi telah mendestabilisasi kota Hong Kong. ”Tindakan yang diambil oleh polisi Hong Kong untuk menangani para demonstran merupakan kebutuhan tak terelakkan untuk mempertahankan aturan hukum,” bunyi editorial People Daily, media corong Partai Komunis yang berkuasa di China.

Dari 19 orang yang ditangkap dalam bentrokan Jumat petang, menurut polisi ada delapan orang yang diduga preman. Sebelumnya, Federasi Mahasiswa Hong Kong, menyatakan, para preman bayaran telah menghancurkan tenda dan barikade yang dibangun para aktivis pro-demokrasi yang menuntut Pemilu langsung 2017.

Akibat bentrokan itu, mereka membatalkan rencana untuk berbicara dengan pemerintah Hong Kong. “Tidak ada pilihan lain selain membatalkan pembicaraan (dengan pemerintah),” bunyi pernyataan federasi itu.