Jelang referendum Crimea, AS & Rusia berseteru lagi
Jum'at, 14 Maret 2014 - 14:13 WIB
Jelang referendum Crimea, AS & Rusia berseteru lagi
A
A
A
Sindonews.com – Amerika Serikat bersiap meluncurkan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB agar tidak mengakui referendum yang digelar rakyat Crimea, hari Minggu nanti. Namun, Rusia bersumpah untuk memveto rancangan resolusi itu.
Ini adalah perseteruan antara AS dan Rusia untuk kesekian kalinya sejak krisis Ukraina pecah. AS yang pro-pemerintah baru Ukraina, menganggap referendum Crimea—wilayah semi-otonom Ukraina—tidak sah. Alasannya, referendum tanpa seizing pemerintah baru Ukraina.
Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, mengatakan, dengan resolusi satu halaman itu, AS akan mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui hasil referendum atau pemungutan suara rakyat Crimea yang selama ini pro-Rusia. Parlemen Crimea sendiri sudah memutuskan untuk bergabung dengan Rusia, ketimbang dengan Ukraina.
Menurut Samantha, setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB yang memiliki 15 anggota, AS membuat resolusi yang ditujukan untuk “melawan” Rusia.”Sebelum nyawa tak berdosa hilang,” ucapnya.
“Resolusi itu akan mendukung solusi damai terhadap krisis Ukraina berdasarkan hukum internasional dan mandat Dewan (Keamanan) untuk bertindak, bila perlu untuk memastikan keamanan global dan perdamaian,” lanjut Samantha.
Namun, Rusia , salah satu dari lima anggota tetap pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB sudah bersumpah untuk menentang rancangan resolusi tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, seperti dikutip Reuters, Jumat (14/3/2014), mengatakan pemerintah baru Ukraina saat ini yang tidak sah. Sebab, melakukan kudeta terhadap pemimpin Ukraina sebelumnya secara ilegal. Kudeta itu, lanjut dia, dengan mengerahkan kelompok radikal.
Ini adalah perseteruan antara AS dan Rusia untuk kesekian kalinya sejak krisis Ukraina pecah. AS yang pro-pemerintah baru Ukraina, menganggap referendum Crimea—wilayah semi-otonom Ukraina—tidak sah. Alasannya, referendum tanpa seizing pemerintah baru Ukraina.
Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, mengatakan, dengan resolusi satu halaman itu, AS akan mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui hasil referendum atau pemungutan suara rakyat Crimea yang selama ini pro-Rusia. Parlemen Crimea sendiri sudah memutuskan untuk bergabung dengan Rusia, ketimbang dengan Ukraina.
Menurut Samantha, setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB yang memiliki 15 anggota, AS membuat resolusi yang ditujukan untuk “melawan” Rusia.”Sebelum nyawa tak berdosa hilang,” ucapnya.
“Resolusi itu akan mendukung solusi damai terhadap krisis Ukraina berdasarkan hukum internasional dan mandat Dewan (Keamanan) untuk bertindak, bila perlu untuk memastikan keamanan global dan perdamaian,” lanjut Samantha.
Namun, Rusia , salah satu dari lima anggota tetap pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB sudah bersumpah untuk menentang rancangan resolusi tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, seperti dikutip Reuters, Jumat (14/3/2014), mengatakan pemerintah baru Ukraina saat ini yang tidak sah. Sebab, melakukan kudeta terhadap pemimpin Ukraina sebelumnya secara ilegal. Kudeta itu, lanjut dia, dengan mengerahkan kelompok radikal.
(mas)
