Ribuan warga Thailand demo RUU 'pengampunan Thaksin'
Jum'at, 01 November 2013 - 16:59 WIB
Ribuan warga Thailand demo RUU 'pengampunan Thaksin'
A
A
A
Sindonews.com - Ribuan warga Thailand turun ke jalan, setelah DPR Thailand mengisyaratkan mengesahkan RUU Amnesti Politik yang kontroversial. RUU itu memungkinkan pengampunan bagi narapidana politik, termasuk Perdana Menteri Thailand terguling, Thaksin Sinawatra.
Sejumlah kritikus politik mengkhawatirkan demo besar itu akan berujung pada kerusuhan.
DPR Thailand, pada Jumat (1/11/2013) pagi meloloskan draft RUU Amnesti Politik setelah 19 jam terlibat perdebatan sengit. Para anggota DPR yang menentang RUU itu memilih hengkang dari gedung DPR. Sebelum menjadi UU, RUU itu harus disetujui senat terlebih dahulu.
Mereka yang menolak RUU itu berpendapat, aturan itu mencederai pengorbanan 90 demonstran yang tewas terbunuh dalam gelombang unjuk rasa anti-pemerintah di Bangkok pada 2010 silam. Selain itu, produk hukum itu ditentang, karena memungkinkan untuk mengampuni Thaksin Sinawatra yang digulingkan militer atas tuduhan korupsi dan tidak menghormati Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej.
Reuters melaporkan, putusan Partai Puea Thai, pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra--adik Thaksin--telah memerintahkan semua anggota parlemen untuk mendukung RUU Amnesti Politik. Adik Thaksin itu berkuasa di Thailand setelah memenangkan pemilu beberapa tahun lalu.
Sebelum fajar tadi, lebih dari 5 ribu massa pro-oposisi Partai Demokrat berunjuk rasa menentang rencana pengesahan RUU Amnesti Politik. Anggota partai oposisi mengatakan, mereka akan mengajukann keluhan ke Mahkamah Konstitusi untuk memblokir undang-undang itu jika disahkan.
Kelompok hak asasi manusia, mengatakan RUU Amnesti Politik memungkinkan para pejabat yang rsalah tidak dihukum. ”Dengan menutupi RUU Amnesti, Partai Puea Thai Thailand berubah menjadi negara yang tidak menghormati keadilan dan hak asasi manusia,” kata peneliti Human Rights Watch, Sunai Phasuk .
Sejumlah kritikus politik mengkhawatirkan demo besar itu akan berujung pada kerusuhan.
DPR Thailand, pada Jumat (1/11/2013) pagi meloloskan draft RUU Amnesti Politik setelah 19 jam terlibat perdebatan sengit. Para anggota DPR yang menentang RUU itu memilih hengkang dari gedung DPR. Sebelum menjadi UU, RUU itu harus disetujui senat terlebih dahulu.
Mereka yang menolak RUU itu berpendapat, aturan itu mencederai pengorbanan 90 demonstran yang tewas terbunuh dalam gelombang unjuk rasa anti-pemerintah di Bangkok pada 2010 silam. Selain itu, produk hukum itu ditentang, karena memungkinkan untuk mengampuni Thaksin Sinawatra yang digulingkan militer atas tuduhan korupsi dan tidak menghormati Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej.
Reuters melaporkan, putusan Partai Puea Thai, pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra--adik Thaksin--telah memerintahkan semua anggota parlemen untuk mendukung RUU Amnesti Politik. Adik Thaksin itu berkuasa di Thailand setelah memenangkan pemilu beberapa tahun lalu.
Sebelum fajar tadi, lebih dari 5 ribu massa pro-oposisi Partai Demokrat berunjuk rasa menentang rencana pengesahan RUU Amnesti Politik. Anggota partai oposisi mengatakan, mereka akan mengajukann keluhan ke Mahkamah Konstitusi untuk memblokir undang-undang itu jika disahkan.
Kelompok hak asasi manusia, mengatakan RUU Amnesti Politik memungkinkan para pejabat yang rsalah tidak dihukum. ”Dengan menutupi RUU Amnesti, Partai Puea Thai Thailand berubah menjadi negara yang tidak menghormati keadilan dan hak asasi manusia,” kata peneliti Human Rights Watch, Sunai Phasuk .
(mas)
