Presiden Kenya Tolak Beri Bonus Kepada Parlemen
Rabu, 10 Oktober 2012 - 22:56 WIB
Presiden Kenya Tolak Beri Bonus Kepada Parlemen
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Kenya Mwai Kibaki memblokir pemberian bonus akhir masa bakti kepada anggota parlemen. Bonus tersebut diketahui mencapai 9,3 juta shiling Kenya atau sekira Rp1,05 miliar (Rp113 per shiling Kenya).
Permintaan bonus akhir masa bakti ini mengundang protes dari banyak pihak, khususnya setelah kekesalan publik yang memuncak ketika pemerintah menaikkan pajak guna menambal lubang dari anggaran mereka. Anggota parlemen di negara Afrika Timur itu, dianggap sebagai yang memiliki bayaran tertinggi di dunia.
Sebelumnya, mereka memberikan suara untuk melipatgandakan bonus hingga tiga kali, usai masa bakti mereka berakhir pada Januari tahun depan. Setiap anggota parlemen akan mendapatkan uang bonus itu hingga Rp1,05 miliar. Secara total, negara akan menghabisan biaya 2 miliar shiling untuk pembayaran bonus ini.
Tentunya ini langsung mengundang kemarahan dari warga. Mereka menilai anggota parlemen malas melakukan tugasnya dan korup serta serakah hingga hanya menginginkan uang besar dari pajak yang dibayarkan rakyat.
Lebih dari 100 warga Kenya langsung melakukan aksi protes mereka di gedung parlemen di Ibu Kota Nairobi. Mereka merasa muak dengan tindakan anggota legislatif tersebut dan menuntut agar semua segera berakhir. Warga pun merasa kesal dengan keinginan anggota parlemen untuk mendapatkan bonus, karena selama ini, anggota parlemen itu dianggap tidak pernah membayar pajak.
Tahun lalu, seluruh anggota parlemen menolak untuk membayar kembali pajak yang diminta oleh pemerintah. Mereka justru membeli kursi mewah yang diketahui memiliki harga mencapai USD2.400 atau sekira Rp23 juta, untuk tiap kursi.
Tetapi khusus untuk masalah bonus ini, Presiden Kibaki pun memutuskan untuk bertindak tegas. Dirinya menolak untuk menyetujui pemberian bonus tersebut atas dasar karena tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
"Pembayaran bonus untuk anggota parlemen akan berujung pada beban anggaran, di saat negara tengah membutuhkan biaya besar guna mengiplementasikan konstitusi baru serta memenuhi kebutuhan ekonomi," ujar Kibaki, seperti dikutip Reuters, Rabu (10/10/2012).
Permintaan bonus akhir masa bakti ini mengundang protes dari banyak pihak, khususnya setelah kekesalan publik yang memuncak ketika pemerintah menaikkan pajak guna menambal lubang dari anggaran mereka. Anggota parlemen di negara Afrika Timur itu, dianggap sebagai yang memiliki bayaran tertinggi di dunia.
Sebelumnya, mereka memberikan suara untuk melipatgandakan bonus hingga tiga kali, usai masa bakti mereka berakhir pada Januari tahun depan. Setiap anggota parlemen akan mendapatkan uang bonus itu hingga Rp1,05 miliar. Secara total, negara akan menghabisan biaya 2 miliar shiling untuk pembayaran bonus ini.
Tentunya ini langsung mengundang kemarahan dari warga. Mereka menilai anggota parlemen malas melakukan tugasnya dan korup serta serakah hingga hanya menginginkan uang besar dari pajak yang dibayarkan rakyat.
Lebih dari 100 warga Kenya langsung melakukan aksi protes mereka di gedung parlemen di Ibu Kota Nairobi. Mereka merasa muak dengan tindakan anggota legislatif tersebut dan menuntut agar semua segera berakhir. Warga pun merasa kesal dengan keinginan anggota parlemen untuk mendapatkan bonus, karena selama ini, anggota parlemen itu dianggap tidak pernah membayar pajak.
Tahun lalu, seluruh anggota parlemen menolak untuk membayar kembali pajak yang diminta oleh pemerintah. Mereka justru membeli kursi mewah yang diketahui memiliki harga mencapai USD2.400 atau sekira Rp23 juta, untuk tiap kursi.
Tetapi khusus untuk masalah bonus ini, Presiden Kibaki pun memutuskan untuk bertindak tegas. Dirinya menolak untuk menyetujui pemberian bonus tersebut atas dasar karena tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
"Pembayaran bonus untuk anggota parlemen akan berujung pada beban anggaran, di saat negara tengah membutuhkan biaya besar guna mengiplementasikan konstitusi baru serta memenuhi kebutuhan ekonomi," ujar Kibaki, seperti dikutip Reuters, Rabu (10/10/2012).
(esn)
