Prancis usulkan intervensi militer di Mali
Jum'at, 05 Oktober 2012 - 17:26 WIB
Prancis usulkan intervensi militer di Mali
A
A
A
Sindonews.com - Prancis akan segera mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB untuk membuka jalan agar PBB menyetujui intervensi militer di Mali. Seperti dikutip dari iol.co.za, Jumat (5/10/2012), Prancis memandang perlu melakukan respon politik dan militer terhadap krisis yang terjadi di Mali.
"Resolusi ini juga akan membuka pintu bagi pihak luar untuk mengirim para instruktur guna membangun kembali kekuatan militer Mali,"ungkap Duta Besar Prancis untuk PBB, Gerard Araud.
Pada Maret lalu, pemberontak militer merebut kekuasaan di ibukota Mali, Bamako. Kudeta ini membuat Presiden Mali, Amadou Toumani Toure tersingkir dari tampuk kekuasaannya. Akibat kudeta ini, wilayah Utara dan Timur Mali dikuasai oleh
pemberontak Tuareg dan milisi Islam yang terkait dengan jaringan Al-Qaeda. Bamako secara resmi telah meminta mandat PBB untuk mengirim pasukan militer internasional ke Mali.
Prancis memang jadi negara terdepan dalam usaha penyelesaian konflik di Mali. Pekan lalu, dalam sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prancis, Francois Hollande menyebut konflik di Mali sebagai masalah yang harus segera diselesaikan.
Usul Prancis untuk melakukan intervensi militer ke Mali didukung Guatemala. Namun, menurut Duta Besar Guatemala untuk PBB, Gert Rosenthal, tetap butuh waktu cukup lama dari tahap resolusi hingga keluarnya mandat dari PBB untuk melakukan intervensi militer di Mali.
"Hal ini membutuhkan diskusi lebih banyak di antara anggota Dewan Keamanan PBB, sebelum kita masuk ke dalam diskusi dengan The Economic Community of West African States (ECOWAS),"kata Rosenthal.
"Resolusi ini juga akan membuka pintu bagi pihak luar untuk mengirim para instruktur guna membangun kembali kekuatan militer Mali,"ungkap Duta Besar Prancis untuk PBB, Gerard Araud.
Pada Maret lalu, pemberontak militer merebut kekuasaan di ibukota Mali, Bamako. Kudeta ini membuat Presiden Mali, Amadou Toumani Toure tersingkir dari tampuk kekuasaannya. Akibat kudeta ini, wilayah Utara dan Timur Mali dikuasai oleh
pemberontak Tuareg dan milisi Islam yang terkait dengan jaringan Al-Qaeda. Bamako secara resmi telah meminta mandat PBB untuk mengirim pasukan militer internasional ke Mali.
Prancis memang jadi negara terdepan dalam usaha penyelesaian konflik di Mali. Pekan lalu, dalam sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prancis, Francois Hollande menyebut konflik di Mali sebagai masalah yang harus segera diselesaikan.
Usul Prancis untuk melakukan intervensi militer ke Mali didukung Guatemala. Namun, menurut Duta Besar Guatemala untuk PBB, Gert Rosenthal, tetap butuh waktu cukup lama dari tahap resolusi hingga keluarnya mandat dari PBB untuk melakukan intervensi militer di Mali.
"Hal ini membutuhkan diskusi lebih banyak di antara anggota Dewan Keamanan PBB, sebelum kita masuk ke dalam diskusi dengan The Economic Community of West African States (ECOWAS),"kata Rosenthal.
(esn)
