China Naik Darah Kapal Perang AS Berlayar di LCS

BEIJING - China menuduh Amerika Serikat (AS) melakukan tindakan provokatif dengan mengirim kapal perang ke perairan teritorial yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS).

Militer China mengatakan kapal perusak bersenjata rudal USS McCampbell berlayar di dekat Kepulauan Paracel pada hari Selasa lalu tanpa izin.

Kepulauan Paracel adalah rantai pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan yang disengketakan oleh Cina, Taiwan dan Vietnam.

"Di bawah kedok 'kebebasan navigasi', AS telah berulang kali menunjukkan kekuatannya, bersikap provokatif dan menimbulkan masalah di Laut Cina Selatan," kata juru bicara Komando Teater Selatan China, Kolonel Li Huamin.

"Ini adalah tindakan hegemonik yang melanggar hukum internasional, dan mengancam perdamaian serta stabilitas Laut China Selatan," ia menambahkan seperti dikutip dari AFP, Kamis (12/3/2020).

Pernyataan itu mengatakan Angkatan Laut China melacak dan mengidentifikasi kapal itu sebelum memperingatkannya untuk pergi.

Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengkonfirmasi kebebasan operasi navigasi itu.

"Klaim maritim yang melanggar hukum dan menyapu Laut China Selatan merupakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan di laut," kata juru bicara armada Angkatan Laut ke-7 AS, Komandan Reann Mommsen, dalam sebuah pernyataan via email.

"Dengan melakukan operasi ini, Amerika Serikat menunjukkan bahwa perairan ini melampaui apa yang dapat diklaim secara sah oleh China sebagai laut teritorialnya, dan bahwa garis dasar lurus yang diklaim China di sekitar Kepulauan Paracel tidak sesuai dengan hukum internasional," tegasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan klaim teritorialnya di Laut China Selatan dengan membangun banyak pulau buatan dan kehadiran militer yang kuat. Kebijakan ini menjadi titik awal bagi ketegangan geopolitik.

Merupakan rumah bagi cadangan minyak dan gas alam yang besar dan menjadi jalur angkutan air tersibuk di dunia, kawasan ini tunduk pada sejumlah klaim teritorial dari negara-negara termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei.

Seorang peneliti keamanan maritim di Nanyang Technological University di Singapura, Collin Koh, mengatakan tidak jarang bahwa China, bukan AS, adalah yang pertama kali mempublikasikan kebebasan latihan navigasi.

"Ini mencerminkan kebijakan Beijing saat ini yang menekankan bahwa militer China selalu siap untuk menanggapi pelanggaran eksternal bahkan ketika China sedang bergulat dengan virus Corona," kata Koh.