Solidaritas Uighur, Ulama Malaysia Serukan Boikot Produk China
Solidaritas Uighur, Ulama Malaysia Serukan Boikot Produk China
A
A
A
KUALA LUMPUR - Seorang ulama berpengaruh di Malaysia mendesak negara-negara Muslim mulai memboikot produk-produk China. Ia juga menyerukan diakhirinya penahanan terhadap etnis Uighur.
Ahli hukum Islam terkemuka Malaysia, Mohd Asri bin Zainul Abidin mengatakan, para pemimpin politik dan agama dari dunia Muslim harus melakukan lebih banyak tekanan ekonomi serta diplomatik terhadap Beijing atas perlakuannya dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Uighur.
"Kita perlu melakukan boikot sampai tingkat produk China. Mereka tahu kekuatan daya beli kita," kata Mohd Asri di sela-sela pertemuan puncak negara-negara mayoritas Muslim di Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur.
"Keputusan harus diambil pada tingkat tertinggi negara-negara Muslim dan ulama untuk mengatasi masalah Uighur," sambungnya.
"Kita harus melakukan sesuatu, karena mereka [Uighur] adalah saudara dan saudari kita," tukasnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (21/12/2019).
Sebelumnya Mohd Asri kepada peserta konferensi bahwa hampir dua miliar Muslim harus melenturkan otot ekonomi mereka untuk mempengaruhi kebijakan di seluruh dunia.
Sementara Muhamed Ljevakovic, seorang pembicara pada KTT Kuala Lumpur dari Bosnia Herzegovina, mengatakan sebagian besar negara yang berpartisipasi adalah teman-teman China, sehingga tidak ada kesempatan untuk menghadapi Beijing lebih kuat dalam masalah Uighur.
"Teman-teman seharusnya saling mengatakan yang sebenarnya, dan teman-teman seharusnya mengatakan kepada mereka bahwa apa yang sedang terjadi saat ini tidak baik untuk China, dan tentu saja tidak baik untuk Uighur. Tetapi orang takut untuk berbicara dalam pikiran mereka," ujarnya pada Al Jazeera.
"Itulah sebabnya kami tidak menerima resolusi penuh di sini karena orang-orang berusaha untuk tidak mengatakan apa pun secara diplomatis," tukasnya.
Sebelumnya, seorang anggota Parlemen Malaysia untuk koalisi yang berkuasa, Charles Santiago, mendesak para pemimpin di KTT Kuala Lumpur untuk mengangkat masalah Uighur pada Selasa lalu.
Sebagian besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menjadi sasaran kritik oleh para pembela hak-hak Uighur atas "kebisuan" mereka dalam masalah Uighur.
Pada bulan Juli, lebih dari 20 negara memberikan suara untuk pertama kalinya pada resolusi sebelum Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan diakhirinya penahanan massal warga Uighur di Xinjiang.
Tetapi 14 negara anggota OKI bergabung dengan 23 negara lain berpihak pada China. Mereka malah memuji pencapaian luar biasa di bidang hak asasi manusia. (Baca: Lewat Surat, 37 Negara Bela China Soal Kamp Muslim Uighurs )
Pada bulan November, Dolkun Isa, seorang pemimpin senior warga Uighur di pengasingan di Eropa, mengatakan tidak ada alasan atas bungkamnya dunia, dan juga meminta negara-negara untuk memutuskan hubungan perdagangan dengan Beijing.
Di antara negara-negara mayoritas Muslim, Malaysia adalah mitra dagang utama China pada 2018, dengan perkiraan ekspor $ 45,8 miliar, menurut Pusat Perdagangan Internasional di Jenewa.
Menurut sebuah laporan PBB, diperkirakan ada satu juta warga Uighur yang ditahan di Xinjiang. (Baca: PBB : 1 Juta Muslim Uighur Ditahan di Kamp Politik China )
Namun, Randall Schriver, pejabat tinggi pertahanan AS yang bertanggung jawab atas Asia, mengatakan pada bulan Mei bahwa angka itu kemungkinan lebih dekat dengan tiga juta warga - mewakili hampir sepertiga dari total 10 juta populasi Uighur.
Aktivis dan kelompok-kelompok hak asasi manusia juga menuduh China berusaha menghapus bahasa, budaya, dan agama Uighur, memaksa mereka untuk melepaskan tradisi dan kepercayaan agama Muslim, seperti penggunaan jilbab di kalangan wanita dan jenggot di kalangan pria. Umat Muslim juga dilaporkan dilarang berpuasa selama bulan Ramadhan. (Baca: 10 Hal yang Perlu Diketahui tentang Krisis Uighur )
China membantah bahwa warga Uighur ditahan atas kehendak mereka. Beijing menggambarkan fasilitas itu sebagai "pusat pelatihan" atau kamp "pendidikan ulang" yang bertujuan melawan ancaman teroris dan ekstremisme di Xinjiang. Beijing juga menyangkal perlakuan buruk terhadap warga Uighur.
Ahli hukum Islam terkemuka Malaysia, Mohd Asri bin Zainul Abidin mengatakan, para pemimpin politik dan agama dari dunia Muslim harus melakukan lebih banyak tekanan ekonomi serta diplomatik terhadap Beijing atas perlakuannya dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Uighur.
"Kita perlu melakukan boikot sampai tingkat produk China. Mereka tahu kekuatan daya beli kita," kata Mohd Asri di sela-sela pertemuan puncak negara-negara mayoritas Muslim di Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur.
"Keputusan harus diambil pada tingkat tertinggi negara-negara Muslim dan ulama untuk mengatasi masalah Uighur," sambungnya.
"Kita harus melakukan sesuatu, karena mereka [Uighur] adalah saudara dan saudari kita," tukasnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (21/12/2019).
Sebelumnya Mohd Asri kepada peserta konferensi bahwa hampir dua miliar Muslim harus melenturkan otot ekonomi mereka untuk mempengaruhi kebijakan di seluruh dunia.
Sementara Muhamed Ljevakovic, seorang pembicara pada KTT Kuala Lumpur dari Bosnia Herzegovina, mengatakan sebagian besar negara yang berpartisipasi adalah teman-teman China, sehingga tidak ada kesempatan untuk menghadapi Beijing lebih kuat dalam masalah Uighur.
"Teman-teman seharusnya saling mengatakan yang sebenarnya, dan teman-teman seharusnya mengatakan kepada mereka bahwa apa yang sedang terjadi saat ini tidak baik untuk China, dan tentu saja tidak baik untuk Uighur. Tetapi orang takut untuk berbicara dalam pikiran mereka," ujarnya pada Al Jazeera.
"Itulah sebabnya kami tidak menerima resolusi penuh di sini karena orang-orang berusaha untuk tidak mengatakan apa pun secara diplomatis," tukasnya.
Sebelumnya, seorang anggota Parlemen Malaysia untuk koalisi yang berkuasa, Charles Santiago, mendesak para pemimpin di KTT Kuala Lumpur untuk mengangkat masalah Uighur pada Selasa lalu.
Sebagian besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menjadi sasaran kritik oleh para pembela hak-hak Uighur atas "kebisuan" mereka dalam masalah Uighur.
Pada bulan Juli, lebih dari 20 negara memberikan suara untuk pertama kalinya pada resolusi sebelum Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan diakhirinya penahanan massal warga Uighur di Xinjiang.
Tetapi 14 negara anggota OKI bergabung dengan 23 negara lain berpihak pada China. Mereka malah memuji pencapaian luar biasa di bidang hak asasi manusia. (Baca: Lewat Surat, 37 Negara Bela China Soal Kamp Muslim Uighurs )
Pada bulan November, Dolkun Isa, seorang pemimpin senior warga Uighur di pengasingan di Eropa, mengatakan tidak ada alasan atas bungkamnya dunia, dan juga meminta negara-negara untuk memutuskan hubungan perdagangan dengan Beijing.
Di antara negara-negara mayoritas Muslim, Malaysia adalah mitra dagang utama China pada 2018, dengan perkiraan ekspor $ 45,8 miliar, menurut Pusat Perdagangan Internasional di Jenewa.
Menurut sebuah laporan PBB, diperkirakan ada satu juta warga Uighur yang ditahan di Xinjiang. (Baca: PBB : 1 Juta Muslim Uighur Ditahan di Kamp Politik China )
Namun, Randall Schriver, pejabat tinggi pertahanan AS yang bertanggung jawab atas Asia, mengatakan pada bulan Mei bahwa angka itu kemungkinan lebih dekat dengan tiga juta warga - mewakili hampir sepertiga dari total 10 juta populasi Uighur.
Aktivis dan kelompok-kelompok hak asasi manusia juga menuduh China berusaha menghapus bahasa, budaya, dan agama Uighur, memaksa mereka untuk melepaskan tradisi dan kepercayaan agama Muslim, seperti penggunaan jilbab di kalangan wanita dan jenggot di kalangan pria. Umat Muslim juga dilaporkan dilarang berpuasa selama bulan Ramadhan. (Baca: 10 Hal yang Perlu Diketahui tentang Krisis Uighur )
China membantah bahwa warga Uighur ditahan atas kehendak mereka. Beijing menggambarkan fasilitas itu sebagai "pusat pelatihan" atau kamp "pendidikan ulang" yang bertujuan melawan ancaman teroris dan ekstremisme di Xinjiang. Beijing juga menyangkal perlakuan buruk terhadap warga Uighur.
(ian)
Explore More