Suu Kyi Peringatkan Tudingan Genosida Bisa Memicu Kembali Krisis Rohingya
Jum'at, 13 Desember 2019 - 02:32 WIB
Suu Kyi Peringatkan Tudingan Genosida Bisa Memicu Kembali Krisis Rohingya
A
A
A
DEN HAAG - Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi mendesak hakim Pengadilan Internasional untuk menolak tuduhan genosida yang dialamatkan kepada Myanmar. Ia memperingatkan tuduhan itu berisiko menyalakan kembali krisis yang memaksa hampir tiga perempat juta Muslim Rohingya meninggalkan rumah mereka.
Dalam argumen penutupnya setelah sidang selama tiga hari di Pengadilan Internasional, pemimpin sipil Myanmar itu secara de facto mengeluarkan peringatan keras kepada para hakim bahwa membiarkan kasus Gambia menghadapi Myanmar terus berlanjut dapat merusak rekonsiliasi.
Suu Kyi bahkan memperlihatkan gambar-gamabr pertandingan sepak bola yang baru-baru ini dilakuakn di daerah yang terkena dampak kekerasan pada tahun 2017 sebagai bukti perdamaian telah kembali.
"Saya berdoa agar keputusan yang Anda buat dengan kebijaksanaan dan visi keadilan akan membantu kami untuk menciptakan persatuan karena perbedaan," kata Suu Kyi, yang mengenakan pakaian dan bunga tradisional Myanmar di rambutnya.
"Langkah-langkah yang menghasilkan kecurigaan, menabur keraguan atau menciptakan kebencian di antara masyarakat yang baru saja mulai membangun fondasi kepercayaan yang rapuh dapat merusak rekonsiliasi," tambahnya dalam pernyataan singkat selama enam menit itu.
"Mengakhiri konflik internal yang sedang berlangsung adalah yang paling penting bagi negara kami. Tetapi sama pentingnya untuk menghindari pengunduran diri dari konflik bersenjata internal 2016-17 di Rakhine utara," tukasnya seperti dikutip dari AFP, Jumat (13/12/2019).
Sebelumnya, Gambia mengutuk "kebisuan" Suu Kyi dalam pidato pembukaannya tentang dugaan genosida.
"Nyonya wakil, kesunyian Anda jauh melebihi kata-kata Anda," pengacara Gambia Philippe Sands mengatakan kepada Pengadilan Internasional, merujuk pada Suu Kyi, yang secara resmi bertindak sebagai perwakilan Myanmar dalam kasus ini.
"Kata 'pemerkosaan' tidak pernah melewati bibir agen," tambah Sands, ketika Suu Kyi duduk dengan tenang di ruang sidang.
Paul Reichler, salah satu pengacara Gambia, menampik desakan Suu Kyi bahwa militer Myanmar harus dibiarkan menyelidiki dugaan itu sendiri.
"Bagaimana orang bisa mengharapkan Tatmadaw (militer Myanmar) untuk menyelidiki ketika enam jenderal topnya semuanya dituduh melakukan genosida oleh misi pencarian fakta PBB?" tanyanya.
Ia mengatakan bahwa mereka yang terbunuh termasuk bayi-bayi yang dipukuli sampai mati atau diambil dari tangan ibu mereka dan dibuang ke sungai untuk ditenggelamkan.
"Berapa banyak dari mereka yang merupakan teroris?" tanya Reichler. "Konflik bersenjata tidak pernah bisa menjadi alasan untuk genosida," tegasnya.
Pengacara itu mengatakan Suu Kyi juga gagal membantah kesimpulan investigasi PBB 2018 yang menemukan bahwa genosida telah dilakukan di Myanmar terhadap Rohingya.
"Apa yang paling mencolok adalah apa yang tidak disangkal Myanmar," kata Reichler.
Reichler menambahkan bahwa Suu Kyi dalam pidatonya di pengadilan juga mengikuti kebijakan "rasis" Myanmar yang menolak menyebut minoritas Muslim Rohingya dengan nama mereka.
Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou mendorong pengadilan untuk memberlakukan tindakan darurat, dengan mengatakan ada risiko serius dan segera akan terjadi genosida berulang dan bahwa nyawa manusia dalam bahaya. (Baca: Gambia: Pengadilan Internasional Harus Hentikan Genosida di Myanmar )
Keputusan tentang langkah-langkah darurat yang dicari oleh Gambia bisa memakan waktu berbulan-bulan, sementara keputusan terakhir jika ICJ memutuskan untuk mengambil penuh kasus ini bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Dalam argumen penutupnya setelah sidang selama tiga hari di Pengadilan Internasional, pemimpin sipil Myanmar itu secara de facto mengeluarkan peringatan keras kepada para hakim bahwa membiarkan kasus Gambia menghadapi Myanmar terus berlanjut dapat merusak rekonsiliasi.
Suu Kyi bahkan memperlihatkan gambar-gamabr pertandingan sepak bola yang baru-baru ini dilakuakn di daerah yang terkena dampak kekerasan pada tahun 2017 sebagai bukti perdamaian telah kembali.
"Saya berdoa agar keputusan yang Anda buat dengan kebijaksanaan dan visi keadilan akan membantu kami untuk menciptakan persatuan karena perbedaan," kata Suu Kyi, yang mengenakan pakaian dan bunga tradisional Myanmar di rambutnya.
"Langkah-langkah yang menghasilkan kecurigaan, menabur keraguan atau menciptakan kebencian di antara masyarakat yang baru saja mulai membangun fondasi kepercayaan yang rapuh dapat merusak rekonsiliasi," tambahnya dalam pernyataan singkat selama enam menit itu.
"Mengakhiri konflik internal yang sedang berlangsung adalah yang paling penting bagi negara kami. Tetapi sama pentingnya untuk menghindari pengunduran diri dari konflik bersenjata internal 2016-17 di Rakhine utara," tukasnya seperti dikutip dari AFP, Jumat (13/12/2019).
Sebelumnya, Gambia mengutuk "kebisuan" Suu Kyi dalam pidato pembukaannya tentang dugaan genosida.
"Nyonya wakil, kesunyian Anda jauh melebihi kata-kata Anda," pengacara Gambia Philippe Sands mengatakan kepada Pengadilan Internasional, merujuk pada Suu Kyi, yang secara resmi bertindak sebagai perwakilan Myanmar dalam kasus ini.
"Kata 'pemerkosaan' tidak pernah melewati bibir agen," tambah Sands, ketika Suu Kyi duduk dengan tenang di ruang sidang.
Paul Reichler, salah satu pengacara Gambia, menampik desakan Suu Kyi bahwa militer Myanmar harus dibiarkan menyelidiki dugaan itu sendiri.
"Bagaimana orang bisa mengharapkan Tatmadaw (militer Myanmar) untuk menyelidiki ketika enam jenderal topnya semuanya dituduh melakukan genosida oleh misi pencarian fakta PBB?" tanyanya.
Ia mengatakan bahwa mereka yang terbunuh termasuk bayi-bayi yang dipukuli sampai mati atau diambil dari tangan ibu mereka dan dibuang ke sungai untuk ditenggelamkan.
"Berapa banyak dari mereka yang merupakan teroris?" tanya Reichler. "Konflik bersenjata tidak pernah bisa menjadi alasan untuk genosida," tegasnya.
Pengacara itu mengatakan Suu Kyi juga gagal membantah kesimpulan investigasi PBB 2018 yang menemukan bahwa genosida telah dilakukan di Myanmar terhadap Rohingya.
"Apa yang paling mencolok adalah apa yang tidak disangkal Myanmar," kata Reichler.
Reichler menambahkan bahwa Suu Kyi dalam pidatonya di pengadilan juga mengikuti kebijakan "rasis" Myanmar yang menolak menyebut minoritas Muslim Rohingya dengan nama mereka.
Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou mendorong pengadilan untuk memberlakukan tindakan darurat, dengan mengatakan ada risiko serius dan segera akan terjadi genosida berulang dan bahwa nyawa manusia dalam bahaya. (Baca: Gambia: Pengadilan Internasional Harus Hentikan Genosida di Myanmar )
Keputusan tentang langkah-langkah darurat yang dicari oleh Gambia bisa memakan waktu berbulan-bulan, sementara keputusan terakhir jika ICJ memutuskan untuk mengambil penuh kasus ini bisa memakan waktu bertahun-tahun.
(ian)
