China Isyaratkan Bakal Larang Seluruh Pejabat AS Masuk Xinjiang

BEIJING - Pemerintah China sedang mempertimbangkan untuk melarang seluruh pejabat pemegang paspor diplomatik Amerika Serikat (AS) memasuki wilayah otonomi Xinjiang. Laporan ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Amerika Michael Pompeo mengkritik keras tentang apa yang terjadi terhadap komunitas Muslim Uighur di wilayah tersebut.

Pemimpin redaksi Global Times, Hu Xijin, pada hari Selasa (3/12/2019), mengungkap rencana yang akan diambil pemerintah terhadap Washington. Global Times merupakan media utama rezim komunis yang berkuasa di negara tersebut.

"Berdasarkan apa yang saya tahu, karena Kongres AS berencana untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) terkait Xinjiang, China sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan visa pada pejabat AS dan anggota Parlemen yang telah memiliki kinerja menjijikkan pada masalah Xinjiang; mungkin juga melarang semua pemegang paspor diplomatik AS memasuki Xinjiang," tulis Hu di Twitter, mengutip pejabat Beijing.

China telah membantah laporan adanya penganiayaan di kamp-kamp di Xinjiang yang disebut menampung sekitar 1 juta warga Muslim Uighur dan etnik Muslim lainnya. Menurut Beijing, kamp-kamp itu adalah tempat pelatihan kejuruan untuk membantu menghilangkan ekstremisme agama dan mengajarkan keterampilan baru kepada orang-orang di wilayah tersebut.

Beijing telah berulang kali mendesak AS dan negara-negara asing lainnya yang kritis terhadap kebijakannya di Xinjiang untuk mengakhiri campur tangan mereka dalam urusan dalam negeri China.

Respons pembalasan China pada AS soal masalah Hong Kong dan Xinjiang tidak akan berdampak pada negosiasi perdagangan kedua negara. Tetapi suasana pasar tetap rapuh setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif terhadap Argentina dan Brasil.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan bahwa Trump akan menaikkan tarif barang-barang China yang masuk Amerika jika tidak ada kesepakatan perdagangan yang tercapai dengan Beijing.