Pemerintah Inggris Dituduh Lemahkan Hak Pekerja Setelah Brexit

LONDON - Pemerintah Inggris menyangkal laporan surat kabar The Financial Times (FT) pada Sabtu (26/10) bahwa mereka ingin memperlemah hak pekerja setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) atau Brexit.

Menurut salah satu menteri, tuduhan itu sangat gila. Financial Times merilis bocoran dokumen dari Kementerian Brexit yang menyatakan komitmen "bidang level bermain" pada UE untuk memberi ruang bagi "interpretasi".

UE khawatir Inggris mungkin berupaya melonggarkan regulasi, termasuk hak pekerja setelah Brexit dan ingin menerapkan penghalang perdagangan kecuali aturannya masih sama, demi menghindari kompetisi tidak adil.

Dalam jangka pendek, pemerintah Inggris juga membutuhkan dukungan dari beberapa anggota oposisi Partai Buruh untuk mengesahkan legislasi Brexit yang salah satunya berisi perlindungan hak pekerja.

Pemerintah menyangkal laporan FT yang menyatakan standar pekerja Inggris akan jauh berbeda dengan di UE. "Cerita ini tidak benar. Inggris akan mempertahankan standar tertinggi hak pekerja dan standar lingkungan saat kita meninggalkan UE," kata Menteri Bisnis Inggris Andrea Leadsom di Twitter menanggapi laporan FT.

Meski demikian, Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn menyatakan laporan FT menunjukkan anggota parlemen akan tidak bijak jika mempercayai janji pemerintah pada hak-hak pekerja. "Dokumen itu mengonfirmasi kekhawatiran terburuk kita. Brexit oleh Boris Johnson adalah cetak biru untuk deregulasi ekonomi yang akan menyaksikan hak dan proteksi penting dilucuti," papar Corbyn.