Dipimpin Indonesia, Pertemuan 'Anti-Israel' DK PBB Dikecam AS
Jum'at, 10 Mei 2019 - 09:14 WIB
Dipimpin Indonesia, Pertemuan 'Anti-Israel' DK PBB Dikecam AS
A
A
A
NEW YORK - Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt, melakukan kunjungan mendadak ke PBB pada hari Kamis. Dia datang ketika Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin Indonesia mengadakan pertemuan informal yang dia sebut "anti-Israel" karena diadakan untuk mengutuk permukiman Israel.
Greenblatt mengecam pertemuan pada hari Kamis (9/5/2019) waktu New York itu dengan menyebutnya sebagai forum yang "membingungkan dan mengecewakan”.
Selain Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait adalah anggota DK PBB yang mengorganisir pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan pengkritik Israel lainnya diundang untuk berbicara.
Maliki memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas atas kerjanya sebagai pembawa damai. Dia mengutuk Israel sebagai rezim Zionis yang tidak lagi bersembunyi di balik sifat kolonial sejati dan niatnya untuk mencaplok tanah Palestina. Maliki mengatakan bahwa kolonialisme Israel merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
Indonesia, yang menjadi Presiden DK PBB untuk bulan ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi untuk memimpin pertemuan tersebut.
Menlu Retno mengatakan masalah pemukiman pantas mendapat perhatian penuh DK PBB. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” katanya.
"Masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional," kata diplomat top Indonesia itu mengacu pada pendudukan oleh Israel yang mengabaikan hukum internasional.
Dia juga menyerukan lebih banyak tekanan publik dari masyarakat internasional untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina. Menurutnya, hari solidaritas internasional dibutuhkan untuk korban dari permukiman ilegal.
Namun, pertemuan tersebut tidak disukai AS. Washington dan Tel Aviv selama ini menilai DK PBB bias terhadap Israel.
"(Pertemuan) ini membingungkan dan mengecewakan untuk melihat bias anti-Israel yang jelas dan terus-menerus di PBB," kata Greenblatt.
Menyinggung serangan roket Hamas, diplomat Amerika kesal karena kelompok yang berkuasa di Gaza itu tidak dikecam.
"Sangat memalukan bahwa di aula ini terdapat hampir 700 resolusi yang mengecam tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi yang sesungguhnya, namun tidak ada yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel.
Greenblatt mengkritik keputusan untuk tidak mengundang Israel ke pertemuan DK PBB. Dia menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan dan tidak adil. Dia meminta anggota DK PBB melakukan upaya nyata untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut.
Pemerintahan Trump sendiri diperkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk perdamaian di Timur Tengah tahun ini.
"Kami berharap dapat segera menyajikan visi kami," kata Greenblatt. "Sementara itu, kami akan terus berbicara kebenaran, bahkan ketika itu tidak diterima."
Greenblatt membidik gagasan bahwa permukiman Israel harus disalahkan karena kurangnya kesepakatan damai."Mari kita berhenti berpura-pura bahwa permukiman adalah apa yang dipelihara dari solusi damai yang dinegosiasikan. Fokus lelucon dan obsesif pada satu aspek konflik yang rumit ini tidak membantu siapa pun," katanya, seperti dikutip Fox News, Jumat (10/5/2019).
Greenblatt mengecam pertemuan pada hari Kamis (9/5/2019) waktu New York itu dengan menyebutnya sebagai forum yang "membingungkan dan mengecewakan”.
Selain Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait adalah anggota DK PBB yang mengorganisir pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan pengkritik Israel lainnya diundang untuk berbicara.
Maliki memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas atas kerjanya sebagai pembawa damai. Dia mengutuk Israel sebagai rezim Zionis yang tidak lagi bersembunyi di balik sifat kolonial sejati dan niatnya untuk mencaplok tanah Palestina. Maliki mengatakan bahwa kolonialisme Israel merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
Indonesia, yang menjadi Presiden DK PBB untuk bulan ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi untuk memimpin pertemuan tersebut.
Menlu Retno mengatakan masalah pemukiman pantas mendapat perhatian penuh DK PBB. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” katanya.
"Masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional," kata diplomat top Indonesia itu mengacu pada pendudukan oleh Israel yang mengabaikan hukum internasional.
Dia juga menyerukan lebih banyak tekanan publik dari masyarakat internasional untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina. Menurutnya, hari solidaritas internasional dibutuhkan untuk korban dari permukiman ilegal.
Namun, pertemuan tersebut tidak disukai AS. Washington dan Tel Aviv selama ini menilai DK PBB bias terhadap Israel.
"(Pertemuan) ini membingungkan dan mengecewakan untuk melihat bias anti-Israel yang jelas dan terus-menerus di PBB," kata Greenblatt.
Menyinggung serangan roket Hamas, diplomat Amerika kesal karena kelompok yang berkuasa di Gaza itu tidak dikecam.
"Sangat memalukan bahwa di aula ini terdapat hampir 700 resolusi yang mengecam tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi yang sesungguhnya, namun tidak ada yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel.
Greenblatt mengkritik keputusan untuk tidak mengundang Israel ke pertemuan DK PBB. Dia menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan dan tidak adil. Dia meminta anggota DK PBB melakukan upaya nyata untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut.
Pemerintahan Trump sendiri diperkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk perdamaian di Timur Tengah tahun ini.
"Kami berharap dapat segera menyajikan visi kami," kata Greenblatt. "Sementara itu, kami akan terus berbicara kebenaran, bahkan ketika itu tidak diterima."
Greenblatt membidik gagasan bahwa permukiman Israel harus disalahkan karena kurangnya kesepakatan damai."Mari kita berhenti berpura-pura bahwa permukiman adalah apa yang dipelihara dari solusi damai yang dinegosiasikan. Fokus lelucon dan obsesif pada satu aspek konflik yang rumit ini tidak membantu siapa pun," katanya, seperti dikutip Fox News, Jumat (10/5/2019).
(mas)
