Gunakan Hak Veto, AS Gagalkan Palestina Jadi Anggota PBB

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis secara efektif menghentikan pengakuan PBB terhadap Negara Palestina. Washington menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menolak keanggotaan penuh Palestina di badan dunia tersebut.

Amerika memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB. Inggris dan Swiss abstain, sementara 12 anggota dewan lainnya memilih ya.

“Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap Negara Palestina, namun merupakan pengakuan bahwa hal tersebut hanya akan terjadi melalui perundingan langsung antar pihak,” kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada dewan tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (19/4/2024).



Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengutuk veto AS dalam sebuah pernyataan, menyebutnya tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour, yang terkadang emosional, mengatakan kepada dewan setelah pemungutan suara: “Fakta bahwa resolusi ini tidak disahkan tidak akan mematahkan kemauan kami dan tidak akan menggagalkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami.”

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi enam bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh PBB.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, memuji Amerika Serikat yang melakukan hak veto.

Saat berbicara kepada 12 anggota DK PBB yang mendukung rancangan resolusi tersebut, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan: “Sangat menyedihkan karena suara Anda hanya akan semakin menguatkan penolakan warga Palestina dan membuat perdamaian menjadi hampir mustahil.”

Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012. Namun permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan setidaknya dua pertiga dari Majelis Umum.