AS Siap Uji Coba Rudal Jelajah yang Dilarang Perjanjian INF
Kamis, 14 Maret 2019 - 15:20 WIB
AS Siap Uji Coba Rudal Jelajah yang Dilarang Perjanjian INF
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang bersiap untuk menguji coba rudal jelajah yang diluncurkan di darat dengan jangkauan sekitar 1.000 km (620 mil) pada Agustus mendatang. Rudal jenis ini masuk kategori senjata yang dilarang dalam Perjanjian Intermediate Nuclear Forces (INF) 1987 antara Amerika Serikat dan Rusia.
Perjanjian pencegah perang nuklir itu runtuh setelah bulan lalu Amerika Serikat mengumumkan penarikan dirinya dari traktat tersebut. Alasannya, Rusia telah melanggar perjanjian tersebut.
Sebaliknya, Rusia juga mengumumkan penagguhan perjanjian itu. Moskow membantah telah melanggar traktat itu dan menuduh balik Washington sebagai pelanggarnya.
"Kami akan menguji coba rudal jelajah yang diluncurkan di darat pada bulan Agustus," kata seorang pejabat senior Pentagon, yang menolak disebutkan namanya, seperti dikutip Reuters, Kamis (14/3/2019).
Jika uji coba rudal terlarang itu berhasil, maka misil tersebut bisa dikerahkan dalam waktu sekitar 18 bulan.
Pejabat Pentagon itu mengatakan Amerika Serikat juga akan menguji coba rudal balistik jarak menengah pada November. Menurutnya, kedua rudal yang akan diuji coba hanya berhulu ledak konvensional, bukan nuklir.
Perjanjian INF 1987 dinegosiasikan oleh Presiden Ronald Reagan dan mantan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan disahkan oleh Senat AS. Perjanjian itu memerintahkan kedua negara menghapus misil jelajah dan jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 500 hingga 5.000 km.
PBB telah mendesak Amerika Serikat dan Rusia untuk mempertahankan perjanjian itu, dengan alasan runtuhnya perjanjian itu akan membuat dunia lebih tidak aman dan tidak stabil.
Kingston Reif, seorang analis di Arms Control Association, sebuah kelompok nirlaba yang berupaya mempromosikan pemahaman publik dan dukungan untuk pengendalian senjata, mengatakan langkah AS dapat menjadi "sinyal" untuk mendorong Rusia agar kembali mematuhi Perjanjian INF.
Tapi, dia juga berpikir bahwa langkah uji coba kedua misil pada Agustus mendatang merupakan upaya administrasi Trump untuk mematikan Perjanjian INF.
"Saya pikir Gedung Putih khusus ini dan penasihat keamanan nasional (John Bolton) khusus hal ini berniat agar perjanjian itu segera berakhir, sehingga mereka memiliki desain pada dunia pasca-INF di mana penempatan (senjata) berkemampuan seperti ini tidak lagi dilarang baik di Eropa atau di Asia-Pasifik," kata Reif.
Bulan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia siap memasuki situasi ala krisis Rudal Kuba jika Amerika Serikat menginginkannya dan mengancam akan menempatkan rudal nuklir hipersonik di kapal atau kapal selam di dekat perairan teritorial AS.
Krisis Rudal Kuba pecah pada tahun 1962 ketika Moskow menanggapi penyebaran rudal AS di Turki dengan mengirimkan rudal balistik ke Kuba. Hal itu memicu kebuntuan yang membawa dunia ke ambang perang nuklir.
Lebih dari lima dekade kemudian, ketegangan meningkat lagi karena kekhawatiran Rusia bahwa Amerika Serikat mungkin akan meluncurkan rudal nuklir jarak menengah di Eropa.
"Kami belum melibatkan sekutu kami tentang penyebaran ke depan," kata pejabat Pentagon tersebut. "Sejujurnya, kita belum memikirkan hal ini karena kita telah dengan taat mematuhi perjanjian tersebut."
Perjanjian pencegah perang nuklir itu runtuh setelah bulan lalu Amerika Serikat mengumumkan penarikan dirinya dari traktat tersebut. Alasannya, Rusia telah melanggar perjanjian tersebut.
Sebaliknya, Rusia juga mengumumkan penagguhan perjanjian itu. Moskow membantah telah melanggar traktat itu dan menuduh balik Washington sebagai pelanggarnya.
"Kami akan menguji coba rudal jelajah yang diluncurkan di darat pada bulan Agustus," kata seorang pejabat senior Pentagon, yang menolak disebutkan namanya, seperti dikutip Reuters, Kamis (14/3/2019).
Jika uji coba rudal terlarang itu berhasil, maka misil tersebut bisa dikerahkan dalam waktu sekitar 18 bulan.
Pejabat Pentagon itu mengatakan Amerika Serikat juga akan menguji coba rudal balistik jarak menengah pada November. Menurutnya, kedua rudal yang akan diuji coba hanya berhulu ledak konvensional, bukan nuklir.
Perjanjian INF 1987 dinegosiasikan oleh Presiden Ronald Reagan dan mantan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan disahkan oleh Senat AS. Perjanjian itu memerintahkan kedua negara menghapus misil jelajah dan jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 500 hingga 5.000 km.
PBB telah mendesak Amerika Serikat dan Rusia untuk mempertahankan perjanjian itu, dengan alasan runtuhnya perjanjian itu akan membuat dunia lebih tidak aman dan tidak stabil.
Kingston Reif, seorang analis di Arms Control Association, sebuah kelompok nirlaba yang berupaya mempromosikan pemahaman publik dan dukungan untuk pengendalian senjata, mengatakan langkah AS dapat menjadi "sinyal" untuk mendorong Rusia agar kembali mematuhi Perjanjian INF.
Tapi, dia juga berpikir bahwa langkah uji coba kedua misil pada Agustus mendatang merupakan upaya administrasi Trump untuk mematikan Perjanjian INF.
"Saya pikir Gedung Putih khusus ini dan penasihat keamanan nasional (John Bolton) khusus hal ini berniat agar perjanjian itu segera berakhir, sehingga mereka memiliki desain pada dunia pasca-INF di mana penempatan (senjata) berkemampuan seperti ini tidak lagi dilarang baik di Eropa atau di Asia-Pasifik," kata Reif.
Bulan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia siap memasuki situasi ala krisis Rudal Kuba jika Amerika Serikat menginginkannya dan mengancam akan menempatkan rudal nuklir hipersonik di kapal atau kapal selam di dekat perairan teritorial AS.
Krisis Rudal Kuba pecah pada tahun 1962 ketika Moskow menanggapi penyebaran rudal AS di Turki dengan mengirimkan rudal balistik ke Kuba. Hal itu memicu kebuntuan yang membawa dunia ke ambang perang nuklir.
Lebih dari lima dekade kemudian, ketegangan meningkat lagi karena kekhawatiran Rusia bahwa Amerika Serikat mungkin akan meluncurkan rudal nuklir jarak menengah di Eropa.
"Kami belum melibatkan sekutu kami tentang penyebaran ke depan," kata pejabat Pentagon tersebut. "Sejujurnya, kita belum memikirkan hal ini karena kita telah dengan taat mematuhi perjanjian tersebut."
(mas)
