Saya Tetap Akan Letakkan Jabatan Sebelum Pemilihan Raya

KUALA LUMPUR - Sejumlah pimpinan media di Indonesia melakukan pertemuan eksklusif dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad di Kantor PM Kompleks Pemerintahan Putrajaya, Malaysia Selasa 19 Februari 2019. Pertemuan ini diprakarsai Ikatan Setia Kawan Wartawan Malaysia Indonesia (Ismawi).

Banyak hal dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut. SINDOnews salah satu media yang diundang dalam pertemuan tersebut. Berikut wawancaranya

Bagaimana rencana Tun Mahathir untuk menjalankan kepemimpinan di Malaysia ini? Terutama terkait rencana untuk mengalihkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim nanti?
O..itu janji saya. Waktu pemilihan raya (pemilu) memang kami bersama-sama. Soal perselisihan lama, biarlah itu. Masa depan lebih penting. Mereka terima saya menjadi perdana menteri. Tapi saya tak akan lama. Umur sudah 90 tahun lebih. Penggantinya memang belum kita tentukan. Tapi sebelum pemilihan raya ke-15 (yang akan datang), saya akan serahkan. Itu janji saya.

Walaupun sekarang ini ada beberapa pendapat yang berbeda, itu silahkan saja berpendapat. Tapi saya akan pegang pada janji saya. Saya akan letakkan jabatan.

Kapan itu?
Ya...saya memerlukan dua setengah tahun atau tiga tahun untuk memperbaiki masalah. Utang yang terlalu besar, genre pemerintahan yang rusak karena terlibat dengan konflik. Kita perlu lakukan pembersihan.

Bagi masyarakat Malaysia, mungkinkah perempuan tampil di puncak kekuasaan?
Sangat mungkin. Tapi dia harus punya personality yang kuat. Sampai saat ini di Malaysia sudah lima pemimpin perempuan.

Kalau sebagai perdana menteri, mungkinkah?
Sangat mungkin untuk sampai perdana menteri. Saat ini wakil perdana menteri perempuan. Wakil presiden sudah ada yang perempuan.

Kalau soal dunia pers di Malaysia saat ini apa sudah benar-benar bebas, tidak seperti dulu?
Dulu pun sudah kita berikan kebebasan kepada pers. Tapi, kebebasan apapun ada hukumnya. Kalau ada pers yang sengaja menimbulkan rasa benci antarkelompok, maka tidak bisa. Kalau ada pers yang dengan sengaja menghasut, kita stop.

Kebebasan individu pun seperti itu. Tidak bisa kita tiba-tiba datangi orang dan berbicara seenaknya. Tetap saja yang namanya kebebasan itu ada aturannya. Karena itu, tidak ada kebebasan yang benar-benar mutlak. Negara membuat undang-undang supaya kebebasan tidak menimbulkan hal yang tidak disukai masyarakat.

Konsep (kebebasan) di Barat memang sangat liberal. Tapi dia membawa keruntuhan pada nilai-nilai lama. Memang ada ruang individu yang tidak boleh dicampuri orang lain. Tapi kalau atas nama kebebasan itu kemudian menimbulkan ketidaksukaan masyarakat, maka harus diatur secara hukum.

Jadi sesungguhnya tidak ada kebebasan pers yang dalam arti sebebas-bebasnya. Termasuk juga di Amerika. Tidak ada.

Ketika kebebasan pers bisa dibuat koridornya, bagaimana dengan media sosial?
Kalau media sosial memang sulit dikawal (dibuat regulasi). Tapi kita terima bahwa media sosial memang berbeda dengan media cetak (media konvensional). Beberapa negara seperti Jerman, sudah membatasi betul media sosial.

Di sini (Malaysia) ada aturan. Meski media sosial susah masuk dalam undang-undang, tapi kita bisa lakukan sesuatu. Kalau mereka dengan media sosial membuat huru-hara (kekisruhan) di masyarakat, maka kita bisa bertindak.