Rusia Tuding AS Sedang Mencoba Kudeta di Venezuela
Minggu, 27 Januari 2019 - 03:07 WIB
Rusia Tuding AS Sedang Mencoba Kudeta di Venezuela
A
A
A
NEW YORK - Pemerintah Rusia menuduh Amerika Serikat (AS) sedang mencoba untuk memulai kudeta di Venezuela . Tuduhan ini disampaikan diplomat Moskow dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Sabtu, 26 Januari 2019.
Pertemuan DK PBB itu atas permintaan Amerika Serikat untuk membahas situasi di Venezuela. Pertemuan diminta digelar setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden interim negara kaya minyak tersebut dan diakui AS dan banyak sekutunya.
Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez ini sebenarnya sudah menggelar pemilu tahun lalu dan dimenangkan calon presiden petahana Nicolas Maduro dari partai berhaluan sosialis. Kubu oposisi mengklaim memboikot pemilu dengan alasan sarat kecurangan.
Maduro sendiri sudah diambil sumpah untuk menjadi presiden selama enam tahun ke depan. Namun, AS dan negara-negara sekutunya tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah negara tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pertemuan DK PBB hari Sabtu bertujuan untuk lebih mendestabilisasi situasi di Venezuela. Menurutnya, forum itu hanyalah elemen lain dari strategi perubahan rezim oleh AS di Venezuela.
"Pertemuan hari ini diserukan oleh delegasi AS dengan satu tujuan saja; untuk membantu melanjutkan distabilisasi di Venezuela, memaksa negara ini untuk mengadopsi resep dan metode mereka untuk menyelesaikan masalah yang harus dihadapi (Venezuela) baru-baru ini," katanya.
Diplomat Kremlin ini meminta negara-negara kekuatan dunia untuk menahan diri dengan tidak menggunakan ancaman, ultimatum dan tindakan ekonomi yang diskriminatif terhadap Venezuela. Sebaliknya, semua negara diminta untuk menghormati konstitusi negara itu.
"Amerika Serikat sedang mencoba untuk memulai kudeta di Venezuela," kata Nebenzia. Menurutnya, tindakan Amerika Serikat tidak tahu malu dan merupakan pelanggaran terhadap semua norma hukum internasional.
Dia menambahkan bahwa Guaido tidak menikmati dukungan hampir 70 persen rakyat Venezuela, dan beda dengan Maduro yang memperoleh dukungan mayoritas dari rakyatnya.
"Amerika Serikat melukiskan konfrontasi antara rezim Maduro dan rakyat Venezuela. Gambaran ini jauh dari kenyataan. Terlepas dari semua itu, pemimpin Venezuela jelas memiliki dukungan luas di kalangan rakyat. Omong-omong, menurut survei sosiologis Pemimpin Majelis Nasional (Juan Guaido), yang saat ini diposisikan oleh Washington sebagai seorang presiden tidak didukung oleh hampir 70 persen rakyat Venezuela," papar Nebenzia, yang dikutip Sputnik, Minggu (27/1/2019).
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya secara artifisial memperparah situasi di Venezuela dengan menuntut agar Caracas mengadakan pemilu baru yang demokratis dan transparan. Kementerian itu mengkritik ancaman AS dan negara-negara Eropa bahwa mereka akan mengakui Guaido sebagai kepala negara baru jika pemerintah Venezuela tidak menggelar pemilu yang baru.
"Campur tangan yang sinis dan terbuka dalam urusan dalam negeri berdaulat terus berlanjut. Diperlukan (tindakan) untuk mengakhiri ini," kata kementerian itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo meminta negara-negara lain untuk mengganggu aliran keuangan ke pemerintah Venezuela.
"Kami berharap bahwa setiap negara akan bergabung dengan kami dalam mengakui presiden interim Juan Guaido. Kami juga berharap bahwa masing-masing negara akan memastikan bahwa mereka memutuskan sistem keuangan mereka dari rezim Maduro dan membiarkan aset milik orang-orang Venezuela untuk pemimpin yang sah dari negara itu," kata Pompeo kepada wartawan di sela-sela pertemuan DK PBB.
Pertemuan DK PBB itu atas permintaan Amerika Serikat untuk membahas situasi di Venezuela. Pertemuan diminta digelar setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden interim negara kaya minyak tersebut dan diakui AS dan banyak sekutunya.
Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez ini sebenarnya sudah menggelar pemilu tahun lalu dan dimenangkan calon presiden petahana Nicolas Maduro dari partai berhaluan sosialis. Kubu oposisi mengklaim memboikot pemilu dengan alasan sarat kecurangan.
Maduro sendiri sudah diambil sumpah untuk menjadi presiden selama enam tahun ke depan. Namun, AS dan negara-negara sekutunya tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah negara tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pertemuan DK PBB hari Sabtu bertujuan untuk lebih mendestabilisasi situasi di Venezuela. Menurutnya, forum itu hanyalah elemen lain dari strategi perubahan rezim oleh AS di Venezuela.
"Pertemuan hari ini diserukan oleh delegasi AS dengan satu tujuan saja; untuk membantu melanjutkan distabilisasi di Venezuela, memaksa negara ini untuk mengadopsi resep dan metode mereka untuk menyelesaikan masalah yang harus dihadapi (Venezuela) baru-baru ini," katanya.
Diplomat Kremlin ini meminta negara-negara kekuatan dunia untuk menahan diri dengan tidak menggunakan ancaman, ultimatum dan tindakan ekonomi yang diskriminatif terhadap Venezuela. Sebaliknya, semua negara diminta untuk menghormati konstitusi negara itu.
"Amerika Serikat sedang mencoba untuk memulai kudeta di Venezuela," kata Nebenzia. Menurutnya, tindakan Amerika Serikat tidak tahu malu dan merupakan pelanggaran terhadap semua norma hukum internasional.
Dia menambahkan bahwa Guaido tidak menikmati dukungan hampir 70 persen rakyat Venezuela, dan beda dengan Maduro yang memperoleh dukungan mayoritas dari rakyatnya.
"Amerika Serikat melukiskan konfrontasi antara rezim Maduro dan rakyat Venezuela. Gambaran ini jauh dari kenyataan. Terlepas dari semua itu, pemimpin Venezuela jelas memiliki dukungan luas di kalangan rakyat. Omong-omong, menurut survei sosiologis Pemimpin Majelis Nasional (Juan Guaido), yang saat ini diposisikan oleh Washington sebagai seorang presiden tidak didukung oleh hampir 70 persen rakyat Venezuela," papar Nebenzia, yang dikutip Sputnik, Minggu (27/1/2019).
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya secara artifisial memperparah situasi di Venezuela dengan menuntut agar Caracas mengadakan pemilu baru yang demokratis dan transparan. Kementerian itu mengkritik ancaman AS dan negara-negara Eropa bahwa mereka akan mengakui Guaido sebagai kepala negara baru jika pemerintah Venezuela tidak menggelar pemilu yang baru.
"Campur tangan yang sinis dan terbuka dalam urusan dalam negeri berdaulat terus berlanjut. Diperlukan (tindakan) untuk mengakhiri ini," kata kementerian itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo meminta negara-negara lain untuk mengganggu aliran keuangan ke pemerintah Venezuela.
"Kami berharap bahwa setiap negara akan bergabung dengan kami dalam mengakui presiden interim Juan Guaido. Kami juga berharap bahwa masing-masing negara akan memastikan bahwa mereka memutuskan sistem keuangan mereka dari rezim Maduro dan membiarkan aset milik orang-orang Venezuela untuk pemimpin yang sah dari negara itu," kata Pompeo kepada wartawan di sela-sela pertemuan DK PBB.
(mas)
