Menlu AS Pompeo Sebut Rezim Maduro di Venezuela Negara Mafia
Minggu, 27 Januari 2019 - 00:05 WIB
Menlu AS Pompeo Sebut Rezim Maduro di Venezuela Negara Mafia
A
A
A
NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo mendesak semua negara di dunia untuk mendukung rakyat Venezuela membebaskan diri dari rezim Presiden Nicolas Maduro. Menurutnya, negara itu menjadi negara mafia ketika dipimpin Maduro yang dia anggap sebagai pemimpin tak sah.
Seruan Pompeo disampaikan dalam pidatonya di pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Sabtu (26/1/2019).
Pidato Pompeo disampaikan beberapa hari setelah AS mengakui Kepala Majelis Nasional Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela. Guaido yang merupakan pemimpin oposisi di negara itu juga telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim sampai pemilu digelar.
"Kami di sini untuk mendesak semua negara untuk mendukung aspirasi demokratis rakyat Venezuela saat mereka berusaha membebaskan diri dari negara mafia ilegal mantan Presiden Maduro," kata Pompeo, yang dilansir Fox News.
Dia mengatakan situasi kemanusiaan di Venezuela menuntut tindakan segera.
"Hari ini sembilan dari sepuluh warga hidup dalam kemiskinan. Jutaan orang kekurangan akses air minum dan makanan," kata Pompeo.
"Tiga dari empat rumah sakit telah ditinggalkan. Tiga juta rakyat Venezuela terpaksa mengungsi dari negara asalnya sehingga membanjiri kawasan dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional," ujar mantan direktur CIA itu.
Pompeo juga mengatakan kepada DK PBB bahwa sekarang adalah waktu bagi setiap negara untuk memilih satu pihak di Venezuela.
"Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi permainan," katanya. "Entah Anda berdiri dengan kekuatan yang bebas, atau Anda bersekutu dengan Maduro dan kekacauannya."
Pompeo menambahkan bahwa beberapa negara telah secara terbuka memihak mantan presiden Maduro.
"China, Rusia, Suriah, dan Iran hanya empat dari mereka," katanya. "Baru pagi ini, kami mencoba menemukan cara agar Dewan ini berbicara dengan satu suara untuk mendukung rakyat Venezuela dan cita-cita demokrasi melalui pernyataan presiden Dewan ini," imbuh dia.
AS menerima sembilan suara "ya" untuk mengadakan pertemuan darurat DK PBB pada hari Sabtu untuk menyikapi situasi di Venezuela. Empat empat negara memberikan suara "tidak" dan dua negara abstain.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menentang pertemuan itu. Dia mengatakan Venezuela tidak mewakili ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Sebaliknya, kata dia, Venezuela menghadapi upaya AS untuk mencoba kudeta di negara itu.
Jerman telah bergabung dengan Prancis dan Spanyol dengan akan mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai presiden interim Venezuela jika pemerintah Presiden Nicolas Maduro tidak mengadakan pemilu presiden yang baru.
"Rakyat Venezuela harus dapat secara bebas dan aman memutuskan tentang masa depannya," kata juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel di Twitter.
Pemimpin Prancis dan Spanyol juga membuat pengumuman serupa.
Sementara itu, Militer Venezuela mengumumkan bahwa pihaknya tetap memihak Presiden Nicolas Maduro.
Seruan Pompeo disampaikan dalam pidatonya di pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Sabtu (26/1/2019).
Pidato Pompeo disampaikan beberapa hari setelah AS mengakui Kepala Majelis Nasional Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela. Guaido yang merupakan pemimpin oposisi di negara itu juga telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim sampai pemilu digelar.
"Kami di sini untuk mendesak semua negara untuk mendukung aspirasi demokratis rakyat Venezuela saat mereka berusaha membebaskan diri dari negara mafia ilegal mantan Presiden Maduro," kata Pompeo, yang dilansir Fox News.
Dia mengatakan situasi kemanusiaan di Venezuela menuntut tindakan segera.
"Hari ini sembilan dari sepuluh warga hidup dalam kemiskinan. Jutaan orang kekurangan akses air minum dan makanan," kata Pompeo.
"Tiga dari empat rumah sakit telah ditinggalkan. Tiga juta rakyat Venezuela terpaksa mengungsi dari negara asalnya sehingga membanjiri kawasan dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional," ujar mantan direktur CIA itu.
Pompeo juga mengatakan kepada DK PBB bahwa sekarang adalah waktu bagi setiap negara untuk memilih satu pihak di Venezuela.
"Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi permainan," katanya. "Entah Anda berdiri dengan kekuatan yang bebas, atau Anda bersekutu dengan Maduro dan kekacauannya."
Pompeo menambahkan bahwa beberapa negara telah secara terbuka memihak mantan presiden Maduro.
"China, Rusia, Suriah, dan Iran hanya empat dari mereka," katanya. "Baru pagi ini, kami mencoba menemukan cara agar Dewan ini berbicara dengan satu suara untuk mendukung rakyat Venezuela dan cita-cita demokrasi melalui pernyataan presiden Dewan ini," imbuh dia.
AS menerima sembilan suara "ya" untuk mengadakan pertemuan darurat DK PBB pada hari Sabtu untuk menyikapi situasi di Venezuela. Empat empat negara memberikan suara "tidak" dan dua negara abstain.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menentang pertemuan itu. Dia mengatakan Venezuela tidak mewakili ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Sebaliknya, kata dia, Venezuela menghadapi upaya AS untuk mencoba kudeta di negara itu.
Jerman telah bergabung dengan Prancis dan Spanyol dengan akan mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai presiden interim Venezuela jika pemerintah Presiden Nicolas Maduro tidak mengadakan pemilu presiden yang baru.
"Rakyat Venezuela harus dapat secara bebas dan aman memutuskan tentang masa depannya," kata juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel di Twitter.
Pemimpin Prancis dan Spanyol juga membuat pengumuman serupa.
Sementara itu, Militer Venezuela mengumumkan bahwa pihaknya tetap memihak Presiden Nicolas Maduro.
(mas)
