Demonstran Hong Kong Kecam Represi Pemerintah China
Rabu, 02 Januari 2019 - 12:09 WIB
Demonstran Hong Kong Kecam Represi Pemerintah China
A
A
A
HONG KONG - Ribuan demonstran berpawai di Hong Kong, kemarin, untuk menuntut demokrasi penuh, hak asasi, dan kemerdekaan dari China. Unjuk rasa itu digelar pada awal tahun karena mereka merasa Partai Komunis China menekan kebebasan warga lokal.
Selama tahun lalu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengungkapkan kekhawatiran tentang sejumlah insiden yang dapat merusak kepercayaan pada kebebasan dan otonomi Hong Kong di bawah pemerintahan China.
Berbagai insiden itu termasuk memenjarakan para aktivis, melarang partai politik pro-kemerdekaan, pengusiran jurnalis Barat, dan melarang aktivis demokrasi maju dalam pemilu lokal. Penyelenggara pawai tahun baru itu menyatakan, sebanyak 5.800 orang turun ke jalan.
Mereka menyerukan dimulainya lagi reformasi demokrasi dan melawan represi politik dari Beijing. “Melihat ke belakang pada ta hun yang telah lewat, itu tahun yang sangat buruk. Penegakan hukum di Hong Kong mundur jauh,” ungkap Jimmy Sham, salah satu penyelenggara unjuk rasa itu, dilansir kantor berita Reuters.
Bekas koloni Inggris itu kembali di bawah pemerin tah an China pada 1997 dengan ke bijakan dua sistem satu negara. Kebijakan itu awalnya men jan ji kan otonomi luas dan hak pilih universal sebagai tujuan pun cak. Meski otoritas menekange rakan pro-kemerdekaan, hal itu tidak menghalangi sekitar 100 aktivis kemerdekaan untuk bergabung dalam unjuk rasa itu.
Mereka membawa sejumlah spanduk dan menyerukan Hong Kong memisahkan diri dari China. China menganggap Hong Kong sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan menganggap separatis sebagai ancaman kedaulatan nasional.
“Akan ada terus tekanan pada gerakan kemerdekaan Hong Kong, tapi gerakan akan tumbuh semakin kuat dan terus menguat,” kata Baggio Leung, pemimpin kemerdekaan yang menyatakan beberapa anggotanya telah mengalami pelecehan oleh para penjahat atau Triad sebelum pawai itu digelar.
Tahun lalu, otoritas Hong Kong melarang kelompok politik Partai Nasional Hong Kong karena memiliki sikap pro-kemerdekaan. Larangan itu diterapkan dengan alasan keamanan nasional. Jurnalis barat Victor Mallet juga diusir dari Hong Kong, segera setelah dia mengikuti diskusi di kelompok pers yang dipimpin Partai Nasional. Visa Mallet dicabut terkait insiden itu.
Pemerintah Hong Kong dan China sejauh ini menolak memberikan komentar tentang pencabutan visa terhadap Mallet. Sejumlah negara asing dan Kamar Dagang Amerika juga mengecam tindakan China itu. Beberapa demonstran juga membawa poster “buronan” dengan gambar pejabat tinggi Hong Kong Theresa Cheng atas keputusannya menghentikan investigasi korupsi pada mantan pemimpin Hong Kong pro-China, Leung Chun-ying, tanpa ada penjelasan yang memuaskan publik.
“Saya khawatir tekanan akan berlanjut,” papar Joseph Cheng, aktivis hak asasi manusia (HAM) dan pensiunan profesor yang mengumpulkan uang untuk dana keadilan bagi para aktivis yang mendapat tagihan biaya pengadilan yang sangat besar untuk beberapa pengadilan yang berlangsung.
Cheng menambahkan, “Kita menghadapi beberapa tahun sulit, tapi kita harus berdiri tegak. Tidak seperti di daratan China, setidaknya kita masih bisa protes.” Selain Hong Kong, Taiwan juga mengalami hubungan yang sulit dengan China pada tahun lalu.
Presiden Taiwan Tsai Ingwen meminta China menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan dengan Taiwan serta menghormati nilai-nilai demokratis. Pernyataan Tsai itu muncul menjelang pidato tentang Taiwan oleh Presiden Chian Xi Jinping di Beijing.
China meningkatkan tekanan pada Tsai sejak dia menjabat pada 2016 dengan menghentikan dialog, merebut aliansi diplomatik Taiwan dan memaksa maskapai asing memasukkan Taiwan sebagai bagian dari China di website mereka. China khawatir Tsai membawa Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi dari Beijing.
Meski demikian, Tsai menyatakan, dirinya tetap ingin mempertahankan status quo. Beijing juga secara rutin mengirim pesawat dan kapal militer untuk mengitari Taiwan dalam sejumlah latihan perang.
Taiwan akan menggelar pemilu presiden dalam setahun mendatang. Partai Demokratik Progresif (DPP) yang dipimpin Tsai telah mengalami sejumlah kekalahan saat melawan Partai Kuomintang yang pro-China saat pemilu lokal dan pemilihan wali kota pada November.
Selama tahun lalu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengungkapkan kekhawatiran tentang sejumlah insiden yang dapat merusak kepercayaan pada kebebasan dan otonomi Hong Kong di bawah pemerintahan China.
Berbagai insiden itu termasuk memenjarakan para aktivis, melarang partai politik pro-kemerdekaan, pengusiran jurnalis Barat, dan melarang aktivis demokrasi maju dalam pemilu lokal. Penyelenggara pawai tahun baru itu menyatakan, sebanyak 5.800 orang turun ke jalan.
Mereka menyerukan dimulainya lagi reformasi demokrasi dan melawan represi politik dari Beijing. “Melihat ke belakang pada ta hun yang telah lewat, itu tahun yang sangat buruk. Penegakan hukum di Hong Kong mundur jauh,” ungkap Jimmy Sham, salah satu penyelenggara unjuk rasa itu, dilansir kantor berita Reuters.
Bekas koloni Inggris itu kembali di bawah pemerin tah an China pada 1997 dengan ke bijakan dua sistem satu negara. Kebijakan itu awalnya men jan ji kan otonomi luas dan hak pilih universal sebagai tujuan pun cak. Meski otoritas menekange rakan pro-kemerdekaan, hal itu tidak menghalangi sekitar 100 aktivis kemerdekaan untuk bergabung dalam unjuk rasa itu.
Mereka membawa sejumlah spanduk dan menyerukan Hong Kong memisahkan diri dari China. China menganggap Hong Kong sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan menganggap separatis sebagai ancaman kedaulatan nasional.
“Akan ada terus tekanan pada gerakan kemerdekaan Hong Kong, tapi gerakan akan tumbuh semakin kuat dan terus menguat,” kata Baggio Leung, pemimpin kemerdekaan yang menyatakan beberapa anggotanya telah mengalami pelecehan oleh para penjahat atau Triad sebelum pawai itu digelar.
Tahun lalu, otoritas Hong Kong melarang kelompok politik Partai Nasional Hong Kong karena memiliki sikap pro-kemerdekaan. Larangan itu diterapkan dengan alasan keamanan nasional. Jurnalis barat Victor Mallet juga diusir dari Hong Kong, segera setelah dia mengikuti diskusi di kelompok pers yang dipimpin Partai Nasional. Visa Mallet dicabut terkait insiden itu.
Pemerintah Hong Kong dan China sejauh ini menolak memberikan komentar tentang pencabutan visa terhadap Mallet. Sejumlah negara asing dan Kamar Dagang Amerika juga mengecam tindakan China itu. Beberapa demonstran juga membawa poster “buronan” dengan gambar pejabat tinggi Hong Kong Theresa Cheng atas keputusannya menghentikan investigasi korupsi pada mantan pemimpin Hong Kong pro-China, Leung Chun-ying, tanpa ada penjelasan yang memuaskan publik.
“Saya khawatir tekanan akan berlanjut,” papar Joseph Cheng, aktivis hak asasi manusia (HAM) dan pensiunan profesor yang mengumpulkan uang untuk dana keadilan bagi para aktivis yang mendapat tagihan biaya pengadilan yang sangat besar untuk beberapa pengadilan yang berlangsung.
Cheng menambahkan, “Kita menghadapi beberapa tahun sulit, tapi kita harus berdiri tegak. Tidak seperti di daratan China, setidaknya kita masih bisa protes.” Selain Hong Kong, Taiwan juga mengalami hubungan yang sulit dengan China pada tahun lalu.
Presiden Taiwan Tsai Ingwen meminta China menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan dengan Taiwan serta menghormati nilai-nilai demokratis. Pernyataan Tsai itu muncul menjelang pidato tentang Taiwan oleh Presiden Chian Xi Jinping di Beijing.
China meningkatkan tekanan pada Tsai sejak dia menjabat pada 2016 dengan menghentikan dialog, merebut aliansi diplomatik Taiwan dan memaksa maskapai asing memasukkan Taiwan sebagai bagian dari China di website mereka. China khawatir Tsai membawa Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi dari Beijing.
Meski demikian, Tsai menyatakan, dirinya tetap ingin mempertahankan status quo. Beijing juga secara rutin mengirim pesawat dan kapal militer untuk mengitari Taiwan dalam sejumlah latihan perang.
Taiwan akan menggelar pemilu presiden dalam setahun mendatang. Partai Demokratik Progresif (DPP) yang dipimpin Tsai telah mengalami sejumlah kekalahan saat melawan Partai Kuomintang yang pro-China saat pemilu lokal dan pemilihan wali kota pada November.
(don)
